Siaran Pers

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

 

WBS Untuk Cegah Praktik Korupsi
25/01/2021 19:46:48

Jakarta-Pada tanggal 21 Desember 2020 yang lalu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan KPK untuk melakukan penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuan dari kerja sama tersebut untuk membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan, baik secara internal maupun eksternal yang telah terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasian dalam rangka optimalisasi pemberantasan korupsi. 

 


Reforma Agraria Konteks Papua Mengutamakan Pemetaan Sosial dan Spasial Wilayah Adat
25/01/2021 17:12:08

Jayapura - Setelah tiga bulan berlalu, kali ini Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), Surya Tjandra kembali mengunjungi Provinsi Papua. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat, Kementerian ATR/BPN selaku _leading sector_ pelaksanaan Program Strategis Nasional Reforma Agraria merasa perlu meningkatkan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dengan  mempertimbangkan kontekstual Papua.


Salurkan Bantuan Kemanusiaan Untuk Kampung Halaman
25/01/2021 10:06:09

Tanah Laut - Banjir besar melanda Provinsi Kalimantan Selatan diawal tahun 2021. Pulau yang hijau dan banyak vegetasi hijau pun bisa terdampak banjir. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Rabu (20/01/2021), 21 orang meninggal, sebanyak 342.987 orang terdampak banjir, dimana 63.608 orang diantaranya mengungsi. Adapun infratsruktur yang terdampak akibat bencana ini meliputi 66.768 rumah terendam, 18.294 meter jalan terendam, dan 21 jembatan rusak serta 18.536 hektar lahan di 11 kabupaten/kota di  Provinsi Kalimantan Selatan gagal panen. Fakta tersebut menjadi bukti dashyatnya bencana banjir.


Percepat Penyelesaian Konflik, Pemerintah Lakukan Kajian Konflik Pertanahan di Indonesia
22/01/2021 20:19:08

Dalam melakukan pembinaan serta pengawasan dalam penyelesaian konflik pertanahan di daerah, pemerintah pusat terus berupaya dengan menganalisis penyebab terjadinya konflik, hambatan serta peran pemerintah daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan webinar Kajian Konflik Pertanahan  di Indonesia pada Jumat (22/01/2021).

 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, turut berkontribusi pada diskusi tersebut. Pada kesempatan itu, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Daniel Adityajaya memaparkan terkait penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma agraria. 


Sertipikat Elektronik: Era Baru Pendaftaran Tanah di Indonesia
22/01/2021 19:16:13

Jakarta - Pemerintah telah memberikan banyak stimulus untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Salah satunya dengan menggencarkan DILAN (Digital Melayani).


Berita Lainnya
Diskusi dengan Para Wali Kota, Menteri ATR/Kepala BPN: UUCK Akan Tempatkan Tata Ruang Sebagai Panglima
24/10/2020 15:00:22

Jakarta - Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) belakangan ini mendapat perhatian dari publik. Tidak hanya mahasiswa, pekerja/buruh, elemen masyarakat, melainkan juga para kepala daerah, khususnya para wali kota seluruh Indonesia. Melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), wali kota berkesempatan melakukan diskusi terkait undang-undang tersebut dengan dua narasumber, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, melalui _video conference,_ Kamis (22/10/2020).
Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan Akan Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reforma Agraria
06/11/2020 09:10:09

Jakarta - Capaian program reforma agraria yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sepertinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya legalisasi aset dengan mendaftarkan tanah dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang setiap tahunnya melebihi target dan redistribusi tanah selama periode 2017 hingga 2020.


 

Menteri ATR/Kepala BPN: Natal Menjadi Momentum Kita Untuk Berbuat Kasih
16/01/2021 08:31:37

Jakarta – Natal merupakan bentuk kasih Tuhan Yang Esa kepada umatNya agar selamat dari belenggu dosa. Hadirnya Immanuel merupakan bukti nyata Tuhan mengasihi manusia, sehingga setiap kita harus menerapkan kasih kepada sesama. “Melalui perayaan natal kali ini, menjadi momentum kita untuk berbuat kasih kepada sesama, meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat dengan sikap bersahabat, saling menghormati dan berkarya guna tercapainya program-program pemerintah terutama dalam bidang tata ruang dan pertanahan, yang merupakan tugas-tugas kita,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil saat memberikan sambutan pada Perayaan Natal Bersama Kementerian ATR/BPN secara daring, Jumat (15/01/2021).

 
Masuki Era Digital, Pemimpin Harus Berpikir Strategis
13/10/2020 21:47:33

Memasuki dekade kedua era milenium, identik dengan perkembangan teknologi yang sangat masif. Perkembangan teknologi tersebut sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Teknologi juga sudah merambah Kementerian/Lembaga (K/L), tidak terkecuali Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Merespons perkembangan teknologi tersebut, di akhir tahun 2019 lalu, Kementerian ATR/BPN sudah mencanangkan layanan elektronik, yakni Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), Pengecekan Sertipikat Tanah, Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) serta Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT).
Gerakan Roda Ekonomi Masyarakat, ATR/BPN Serahkan Sertipikat di Bumi Lancang Kuning
07/08/2020 22:11:52

Riau - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan sertipikat tanah kepada masyarakat Provinsi Riau sebanyak 16.372 sertipikat. Pentingnya sertipikat untuk masyarakat dapat digunakan untuk menggerakan roda ekonomi. "Dari segi ekonomi akan baik sekali, banyak saudara kita punya tanah tapi tak punya sertipikat, pertama tidak bisa pergi ke bank untuk mendapatkan kredit murah, sekarang pemerintah mempunyai kredit murah yaitu KUR dengan bunga hanya 6% per tahun. Sertipikat ini surat berharga yang bisa digunakan dan dapat memberikan manfaat seperti membuka usaha," ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam penyerahan sertipikat secara virtual di Provinsi Riau, Jumat. (07/08/2020).   Sesuai dengan instruksi Presiden RI, pergerakan ekonomi agar dipercepat salah satunya dengan mempermudah dan mempercepat aktivitas ekonomi. "Pemerintah ingin mempercepat menginjeksi dana ke masyarakat dalam rangka pertumbuhan ekonomi, ini merupakan kebijakan Presiden bagaimana dengan cepat kita salurkan dana ke masyarakat supaya daya beli meningkat yang salah satunya melalui pembebasan tanah untuk kepentingan umum, oleh sebab itu kalau ada rencana jalan tol yang belum ada penloknya (penetapan lokasi) agar diselesaikan penloknya segera dengan demikian sehingga dapat menumbuhkan ekonomi," tutur Sofyan A. Djalil.

 

Pengumuman

Daftar Pengumuman

 

Alamat Kami

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional