SIARAN PERS

eLHKPN

Memperhatikan:
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Maka setiap wajib LHKPN berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Pengumuman sebagaimana dimaksud dapat dikunjungi melalui tautan berikut:

PENGUMUMAN

HUMAS PEMERINTAHAN

SEPUTAR KANWIL

27/01/2020 8:25:00

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah BPN Prov. Kep. Bangka Belitung dengan Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

27/01/2020 7:07:00

Kegiatan Sinkronisasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua.

Provinsi Papua

24/01/2020 15:58:00

LKJ KANWIL BPN PROVINSI BALI 2019

Provinsi Bali

24/01/2020 15:45:00

LAPORAN MONITORING TAHUN 2019

Provinsi Bali

24/01/2020 15:38:00

RENCANA AKSI TAHUN 2019 KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI BALI

Provinsi Bali

Selengkapnya

SEPUTAR KANTAH

27/01/2020 7:43:00

Manfaat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL )

Kabupaten Kabupaten Bogor

27/01/2020 6:12:00

Koordinasi hasil RAKERNAS dan MoU Kementerian ATR/BPN

Kabupaten Maluku Tengah

27/01/2020 5:55:00

Sosialisasi bahan RAKERNAS

Kabupaten Maluku Tengah

27/01/2020 3:29:00

Test

Kabupaten Bangli

24/01/2020 7:00:00

Momentum Rakernas 2020, Kementerian ATR/BPN Apresiasi Kantah Berprestasi

Kotamadya Pontianak

Selengkapnya

KERJASAMA