SIARAN PERS

eLHKPN

Memperhatikan:
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Maka setiap wajib LHKPN berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Pengumuman sebagaimana dimaksud dapat dikunjungi melalui tautan berikut:

PENGUMUMAN

HUMAS PEMERINTAHAN

SEPUTAR KANWIL

04/04/2020 12:29:00

Bersatu lawan COVID-19, BPN Banten Peduli Salurkan Donasi

Provinsi Banten

04/04/2020 12:29:00

Bersatu lawan COVID-19, BPN Banten Peduli Salurkan Donasi

Provinsi Banten

04/04/2020 12:29:00

Bersatu lawan COVID-19, BPN Banten Peduli Salurkan Donasi

Provinsi Banten

03/04/2020 4:25:00

Gugus Tugas Reforma Agraria

Provinsi Dki Jakarta

03/04/2020 4:25:00

Gugus Tugas Reforma Agraria

Provinsi Dki Jakarta

Selengkapnya

SEPUTAR KANTAH

04/04/2020 11:27:00

PLEAYANAN PERTANAHAN TETAP JALAN MELALUI LAYANAN ELEKTRONIK

Kabupaten Bandung

04/04/2020 6:45:00

Rencana Strategis Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2015 s.d. 2019

Kota Administratif Jakarta Pusat

04/04/2020 6:45:00

Indikator Kinerja Utama Semester 1 Tahun 2019

Kota Administratif Jakarta Pusat

03/04/2020 22:00:00

PENGUMPULAN DATA FISIK DAN YURIDIS PTSL TAHUN 2020

Kotamadya Probolinggo

03/04/2020 18:45:00

Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2019

Kota Administratif Jakarta Pusat

Selengkapnya

KERJASAMA