Siaran Pers

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

 

Kementerian ATR/BPN Dorong Pembentukan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah
23/07/2021 16:12:42

Jakarta – Kewenangan melakukan kegiatan penertiban dan pemanfaatan ruang dan pertanahan merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Perwujudan dari hal ini adalah dengan pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang. Tugas dari PPNS Penataan Ruang adalah melakukan penegakan hukum, termasuk penyidikan terhadap pelanggaran penataan ruang.


Ketahui Peran PPNS Penataan Ruang di Kementerian ATR/BPN
23/07/2021 16:09:43

Jakarta – Selain mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program Reforma Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga memastikan tidak ada pelanggaran terhadap tata ruang. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan dibentuknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang.


Kementerian ATR/BPN Ciptakan Kepastian Hukum Atas Tanah dengan Berantas Mafia Tanah
22/07/2021 10:49:27

Jakarta – Usaha menciptakan kepastian hukum hak atas tanah terus dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Melalui program tersebut, Kementerian ATR/BPN mampu menerbitkan sertipikat tanah di atas 5 juta sejak tahun 2017 dan hal ini terus dikebut guna mencapai target besar di tahun 2025 nanti, yakni seluruh tanah di Indonesia terdaftar.


Menteri ATR/Kepala BPN Ungkap Target Besar Kementerian ATR/BPN
22/07/2021 10:47:22

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengupayakan percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Hal ini tertuang dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Renstra tersebut juga dirancang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) milik Pemerintah tahun 2020-2024.

 


Salurkan Hewan Kurban ke Berbagai Daerah, Menteri ATR/Kepala BPN: Esensi Kurban Adalah Membantu Orang yang Membutuhkan
22/07/2021 10:45:30

Jakarta – Meski berada di tengah pandemi, umat Islam di Indonesia tetap melakukan kurban sebagai salah satu bagian yang tak terlepaskan dari perayaan Iduladha. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun turut berkurban, yakni sebanyak 50 ekor sapi dan 13 ekor kambing dalam rangka Iduladha 1442 H yang jatuh pada Selasa, 20 Juli 2021 ini. Penyerahan hewan kurban secara simbolis dilakukan melalui pertemuan daring oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, Rabu (21/07/2021).

 


Berita Lainnya
Kementerian ATR/BPN Kerja Bersama POLRI Ungkap Praktek Mafia Tanah
20/02/2021 08:41:20

Jakarta – Penanganan sengketa dan konflik pertanahan merupakan salah satu tugas utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Seperti diketahui, sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi melibatkan masyarakat dengan masyarakat, dengan badan hukum/perusahaan, dan bahkan masyarakat dengan instansi pemerintah. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan tidak jarang menghasilkan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang dianggap bersalah.
Serahkan Sertipikat Hak Pakai, Wamen ATR/Waka BPN Sampaikan Pentingnya Kerja Sama Lintas Sektor
13/06/2021 07:46:03

Jambi - Masih dalam rangkaian kunjungan kerja Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) ke Provinsi Jambi, Surya Tjandra melakukan kunjungan ke kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun. Dalam kunjungan ini, Wamen ATR/Waka BPN juga berkesempatan melakukan penyerahan 12 Sertipikat Hak Pakai kepada Bupati Kabupaten Sarolangun di Aula Kantor Bupati Sarolangun, Kamis (10/06/2021).
Pelaksanaan RA Perlu Pelibatan Lintas Sektor serta Terfokus
03/11/2020 09:53:27

Jakarta - Reforma Agraria telah ada sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang diundangkan pada 24 September 1960. Pada era sekarang ini, Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan serta Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, sehingga membuat pelaksanaan Reforma Agraria sudah memiliki peraturan pelaksana.

 
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Bekali Program Penguatan Kapasitas Personel Lemhannas RI
16/07/2021 13:25:22

Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra berkesempatan untuk menjadi pembicara dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Personel Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Tahun 2021 dengan tema Making Indonesia 4.0 secara daring, Kamis (15/07/2021). Pada kegiatan tersebut, peserta dibekali program penguatan kapasitas personel dengan pendekatan Theory U dan Systems Thinking untuk memahami struktur permasalahan sistemik, perbedaan konsep berpikir linear dan sistem, serta cara mengkomunikasikan tantangan-tantangan sistemik secara efektif.
PPSDM Kementerian ATR/BPN Berbagi Pengalaman Metode Blended Learning dalam Seminar Internasional FIG
25/06/2021 09:16:05

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) berpartisipasi dalam seminar internasional Federation of Surveyors (FIG) e-Working Week 2021. Seminar internasional yang diselenggarakan di Belanda pada 20 s.d. 25 Juni 2021 ini mengangkat tema "Smart Surveyors for Land and Water Management- challenges in a new reality”. 

 

 

Pengumuman

Daftar Pengumuman

 

Alamat Kami

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional