Siaran Pers

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

 

Kementerian ATR/BPN Dorong Pembentukan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah
23/07/2021 16:12:42

Jakarta – Kewenangan melakukan kegiatan penertiban dan pemanfaatan ruang dan pertanahan merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Perwujudan dari hal ini adalah dengan pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang. Tugas dari PPNS Penataan Ruang adalah melakukan penegakan hukum, termasuk penyidikan terhadap pelanggaran penataan ruang.


Ketahui Peran PPNS Penataan Ruang di Kementerian ATR/BPN
23/07/2021 16:09:43

Jakarta – Selain mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program Reforma Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga memastikan tidak ada pelanggaran terhadap tata ruang. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan dibentuknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang.


Kementerian ATR/BPN Ciptakan Kepastian Hukum Atas Tanah dengan Berantas Mafia Tanah
22/07/2021 10:49:27

Jakarta – Usaha menciptakan kepastian hukum hak atas tanah terus dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Melalui program tersebut, Kementerian ATR/BPN mampu menerbitkan sertipikat tanah di atas 5 juta sejak tahun 2017 dan hal ini terus dikebut guna mencapai target besar di tahun 2025 nanti, yakni seluruh tanah di Indonesia terdaftar.


Menteri ATR/Kepala BPN Ungkap Target Besar Kementerian ATR/BPN
22/07/2021 10:47:22

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengupayakan percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Hal ini tertuang dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Renstra tersebut juga dirancang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) milik Pemerintah tahun 2020-2024.

 


Salurkan Hewan Kurban ke Berbagai Daerah, Menteri ATR/Kepala BPN: Esensi Kurban Adalah Membantu Orang yang Membutuhkan
22/07/2021 10:45:30

Jakarta – Meski berada di tengah pandemi, umat Islam di Indonesia tetap melakukan kurban sebagai salah satu bagian yang tak terlepaskan dari perayaan Iduladha. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun turut berkurban, yakni sebanyak 50 ekor sapi dan 13 ekor kambing dalam rangka Iduladha 1442 H yang jatuh pada Selasa, 20 Juli 2021 ini. Penyerahan hewan kurban secara simbolis dilakukan melalui pertemuan daring oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, Rabu (21/07/2021).

 


Berita Lainnya
Reforma Agraria Momentum Wujudkan Penataan Agraria yang Berkeadilan
07/03/2021 11:56:28

Jakarta - Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria terus dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), salah satunya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil di seluruh Indonesia. Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia melalui penataan akses.  
Kementerian ATR/BPN Utamakan Keamanan Sertipikat Tanah Elektronik
08/03/2021 09:25:17

Jakarta – Menyusul wacana sertipikat tanah elektronik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serius mempersiapkan hal teknis serta keamanan berlapis agar sertipikat tanah elektronik dapat segera diimplementasikan kepada masyarakat dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Seperti yang dipaparkan oleh Surya Tjandra, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN dalam program Melek Hukum, Kompas TV, Sabtu (06/03/2021).
Kementerian ATR/BPN Bangun Sinergi Bersama Pemerintah Daerah Provinsi Aceh
09/02/2021 08:51:00

Banda Aceh - Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui Reforma Agraria terus dijadikan prioritas oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Terkait hal tersebut, dalam berbagai kesempatan Presiden RI menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan, di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Aceh.
UUCK Tawarkan Terobosan Baru Melalui RPP Turunannya
18/12/2020 07:36:52

Banda Aceh - Setelah disahkan serta ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, peraturan turunan tekait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) segera disusun oleh beberapa Kementerian yang terkait dengan undang-undang tersebut. Sebagai salah satu pengampu amanat UUCK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyelesaikan lima Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yakni 1) RPP mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang; 2) RPP mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; 3) RPP mengenai Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah; 4) RPP mengenai Bank Tanah; 5) RPP mengenai Kawasan dan Tanah Terlantar.
Menjadi Mitra Kerja Kementerian ATR/BPN, Komisi II DPR RI Siap Dukung Program PTSL di Kabupaten Landak
27/05/2021 09:35:38

Landak – Dalam menjalankan program strategis nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah hingga masyarakat. Sebagai mitra kerja sekaligus perwakilan masyarakat, Komisi II DPR RI akan membantu program strategis Kementerian ATR/BPN, khususnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Landak.

 

Pengumuman

Daftar Pengumuman

 

Alamat Kami

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional