`

 

Sosialisasi PP Nomor 21 Tahun 2021, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Pastikan KKPR Bisa Segera Berjalan

14/06/2021 10:13:53

 

Yogyakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang terus melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang terbit pada 2 Februari 2021. Peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), di mana terdapat beberapa kebijakan dan istilah baru seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
 
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki mengatakan bahwa KKPR berfungsi sebagai acuan pemanfaatan ruang dan sebagai acuan administrasi pertanahan. Melalui KKPR, kemudahan perizinan berusaha dapat terwujud dengan adanya konfirmasi, persetujuan, dan rekomendasi. Bagi daerah yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pelaku usaha maupun non-berusaha dapat menggunakan Konfirmasi KKPR, namun bagi daerah yang belum memilliki RDTR dapat menggunakan Persetujuan KKPR.
 
“Konfirmasi itu kalau ada permohonan. Pelaku usaha memohon kegiatannya dilaksanakan di kawasan yang ada RDTR-nya, sudah terintegrasi dengan OSS (_Online Single Submission_) maka terbit konfirmasi. Tapi di daerah yang belum ada RDTR-nya, harus melalui persetujuan KKPR dulu jadi sebelum memperoleh izin lainnya. Rekomendasi hanya diperuntukan bagi proyek strategis nasional. Itu juga kalau PSN tidak ada di Tata Ruang, itu kita melalui jalur rekomendasi namanya,” terang Abdul Kamarzuki dalam kegiatan internalisasi pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Royal Ambarrukmo, D.I Yogyakarta, Jumat (11/06/2021).
 
Ia menjelaskan, mekanisme perizinan pemanfaatan ruang ke depannya hanya akan melalui OSS tersebut. Menurutnya, penerbitan Persetujuan KKPR hanya memerlukan waktu 20 hari kerja untuk direspons. "Nanti pelaku usaha mengisi koordinatnya, luas tanah yang dia mau berapa modalnya berapa. Setelah dia daftar dapat akses dia bayar PNBP di situ, maka argo jalan. Argo hitungan hari, waktu dia daftar tanggal itu mulai terhitung hari 0, lalu 20 hari kemudian harus keluar jawaban persetujuan KKPR-nya,” ujar Abdul Kamarzuki.
 
Selanjutnya, dalam 1x24 jam, persetujuan sudah bisa digunakan pelaku usaha untuk memohon perizinan-perizinan lainnya. Misalnya Perizinan Bangunan Gedung (PBG) yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Persetujuan Lingkungan yang sebelumnya disebut dengan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).
 
Abdul Kamarzuki mengungkapkan bahwa sesuai instruksi Presiden RI, Joko Widodo, KKPR harus segera berjalan. “Kita jangan lalai, jangan santai-santai karena Pak Presiden sudah minta melalui Pak Menteri, 2 Juni 2021 sudah mulai OSS, namun ditunda sampai 2 Juli 2021. Ini tidak ada mundur lagi, Pak Presiden mau di-_launching_. Sekali di-_launching_ maka semua konsep KKPR, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung langsung _apply_, langsung jalan,” paparnya.
 
Kegiatan Internalisasi PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang kali ini dihadiri oleh jajaran Eselon I dan II di lingkungan Kementerian ATR/BPN, para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan yang tersebar di Jawa dan Bali. Adapun kegiatan internalisasi ini dimoderatori oleh Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN, Yagus Suyadi. (YS/RA)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Teruskan Sosok Kepemimpinan Srikandi, Kementerian ATR/BPN Kenalkan Direktur Jenderal PTPP
01/09/2021 20:10:52

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Biro Hubungan Masyarakat mengadakan konferensi pers secara daring pada Selasa (31/08/2021). Adapun tema dari konferensi pers kali ini adalah perkenalan Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP) yang baru dilantik beberapa waktu lalu, serta pemaparan program kerja Ditjen PTPP. 
Kementerian ATR/BPN Peringati Hantaru Tahun 2020
24/09/2020 15:56:07

Jakarta - Pengelolaan sumber daya agraria, diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang disahkan pada tanggal 24 September 1960. Undang-undang ini merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3, yang menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Komisi II DPR RI Tegaskan Pentingnya Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
18/09/2021 10:57:48

Serang - Penataan ruang menjadi hal yang penting dalam pembangunan Indonesia seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pelaksanaan tata ruang perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal saat kunjungan Panitia Kerja Pengelolaan Tata Ruang ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Jumat (17/09/2021). 
Menteri ATR/Kepala BPN Luruskan Isu UUCK Kepada Akademisi Muhammadiyah
14/11/2020 09:14:57

Bandung - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sampai kini masih menjadi bahan diskusi publik. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil turun langsung meluruskan informasi-informasi yang beredar di masyarakat tentang undang-undang ini. Salah satunya dengan menjadi narasumber pada diskusi bertajuk "Diskusi Terbuka: Quo Vadis UU Cipta Kerja?" di Universitas Muhammadiyah Bandung, Jumat, (13/11/2020).
Jalin Kerja Sama dengan Berbagai Pihak untuk Berantas Mafia Tanah
13/12/2021 15:37:56

Jakarta - Guna memberantas mafia tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Setelah dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung, Kementerian ATR/BPN juga menggandeng Komisi Yudisial (KY). &ldquoPenyelesaian sengketa dan konflik pertanahan itu perlu ada iktikad baik dan lebih lagi, jika melibatkan mafia tanah. Mafia tanah ini melakukan pemalsuan dokumen dan digunakan di pengadilan. Oknum hakim, entah karena tidak tahu, memenangkan mafia tanah,&rdquo ungkap Menteri ATR/Kepala BPN, saat diwawancarai Majalah Tempo, Kamis (09/12/2021).