`

 

Sosialisasi PP Nomor 21 Tahun 2021, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Pastikan KKPR Bisa Segera Berjalan

14/06/2021 10:13:53

 

Yogyakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang terus melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang terbit pada 2 Februari 2021. Peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), di mana terdapat beberapa kebijakan dan istilah baru seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
 
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki mengatakan bahwa KKPR berfungsi sebagai acuan pemanfaatan ruang dan sebagai acuan administrasi pertanahan. Melalui KKPR, kemudahan perizinan berusaha dapat terwujud dengan adanya konfirmasi, persetujuan, dan rekomendasi. Bagi daerah yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pelaku usaha maupun non-berusaha dapat menggunakan Konfirmasi KKPR, namun bagi daerah yang belum memilliki RDTR dapat menggunakan Persetujuan KKPR.
 
“Konfirmasi itu kalau ada permohonan. Pelaku usaha memohon kegiatannya dilaksanakan di kawasan yang ada RDTR-nya, sudah terintegrasi dengan OSS (_Online Single Submission_) maka terbit konfirmasi. Tapi di daerah yang belum ada RDTR-nya, harus melalui persetujuan KKPR dulu jadi sebelum memperoleh izin lainnya. Rekomendasi hanya diperuntukan bagi proyek strategis nasional. Itu juga kalau PSN tidak ada di Tata Ruang, itu kita melalui jalur rekomendasi namanya,” terang Abdul Kamarzuki dalam kegiatan internalisasi pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Royal Ambarrukmo, D.I Yogyakarta, Jumat (11/06/2021).
 
Ia menjelaskan, mekanisme perizinan pemanfaatan ruang ke depannya hanya akan melalui OSS tersebut. Menurutnya, penerbitan Persetujuan KKPR hanya memerlukan waktu 20 hari kerja untuk direspons. "Nanti pelaku usaha mengisi koordinatnya, luas tanah yang dia mau berapa modalnya berapa. Setelah dia daftar dapat akses dia bayar PNBP di situ, maka argo jalan. Argo hitungan hari, waktu dia daftar tanggal itu mulai terhitung hari 0, lalu 20 hari kemudian harus keluar jawaban persetujuan KKPR-nya,” ujar Abdul Kamarzuki.
 
Selanjutnya, dalam 1x24 jam, persetujuan sudah bisa digunakan pelaku usaha untuk memohon perizinan-perizinan lainnya. Misalnya Perizinan Bangunan Gedung (PBG) yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Persetujuan Lingkungan yang sebelumnya disebut dengan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).
 
Abdul Kamarzuki mengungkapkan bahwa sesuai instruksi Presiden RI, Joko Widodo, KKPR harus segera berjalan. “Kita jangan lalai, jangan santai-santai karena Pak Presiden sudah minta melalui Pak Menteri, 2 Juni 2021 sudah mulai OSS, namun ditunda sampai 2 Juli 2021. Ini tidak ada mundur lagi, Pak Presiden mau di-_launching_. Sekali di-_launching_ maka semua konsep KKPR, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung langsung _apply_, langsung jalan,” paparnya.
 
Kegiatan Internalisasi PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang kali ini dihadiri oleh jajaran Eselon I dan II di lingkungan Kementerian ATR/BPN, para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan yang tersebar di Jawa dan Bali. Adapun kegiatan internalisasi ini dimoderatori oleh Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN, Yagus Suyadi. (YS/RA)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Tanggapi Tuntutan Masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN: Ubah Mindset Jika Jadi Kakanwil dan Kakantah
06/10/2020 19:57:34

Jakarta - Memasuki dekade kedua era milenium, perkembangan teknologi semakin pesat. Hal ini mengakibatkan seluruh informasi dapat dengan mudah didapatkan oleh masyarakat. Perkembangan ini juga mengakibatkan perubahan zaman dan peradaban manusia. Tidak hanya generasi muda saja, orang tua pun mau tidak mau harus menguasai teknologi, terutama teknologi informasi. 

 
Bersama Berantas Mafia Tanah dengan Reforma Agraria
07/11/2020 09:44:50

Jakarta - Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah merupakan tujuan besar reforma agraria. Di samping itu, reforma agraria diharapkan dapat memberantas mafia tanah dengan beberapa cara. Seperti yang diungkapkan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya dalam mengurangi sengketa dan konflik agraria serta memberantas mafia tanah.
Ketahui Model Program Pemberdayaan Masyarakat ala Kementerian ATR/BPN
21/01/2021 15:07:00

Pemanfaatan tanah masyarakat dengan metode pemberdayaan telah diterapkan pemerintah di beberapa sektor. Metode yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini juga telah diadopsi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan menerapkan pemberdayaan atas sertipikat hak atas tanah masyarakat.

 
7 Langkah Strategis Kementerian ATR/BPN Hingga 2024
18/12/2020 07:30:09

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berbenah menuju transformasi yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan visi Kementerian ATR/BPN menuju institusi pengelola pertanahan dan tata ruang yang terpercaya dan berstandar dunia, dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Sekjen Kementerian ATR/BPN: Tingkatkan Kompetensi dan Integritas, Menuju Institusi yang Lebih Baik
11/02/2021 08:34:52

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji 17 (tujuh belas) pejabat struktural di Aula Prona lantai 7 Gedung Kementerian ATR/BPN dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, Rabu, (10/02/2021).