`

 

PTSL dan Reforma Agraria, Strategi Kementerian ATR/BPN Selesaikan Konflik Agraria

24/06/2021 18:38:04

 

Jakarta - Penyelesaian konflik agraria tengah menjadi salah satu prioritas pemerintah. Memahami arah kebijakan pengelolaan sumber daya agraria dan tipologi konflik agraria akan memudahkan penyusunan kerangka strategi penyelesaian konflik agraria. Seperti yang dipaparkan oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenrisau dalam Webinar Nasional Seri III, Dies Natalis Universitas Nusa Bangsa ke-34 dengan tema UU Cipta Kerja dalam Kerangka Penyelesaian Konflik Agraria pada Rabu, (23/06/2021). 
 
Andi Tenrisau menjelaskan bahwa menurut TAP MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, pengelolaan sumber daya agraria yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) serta menimbulkan berbagai konflik. Sehingga, pembaruan agraria yang ada mencakup proses penataan kembali P4T demi tercapainya kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. “UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) hadir dalam rangka harmonisasi beberapa Undang-Undang, salah satunya terdapat klaster Tata Ruang dan Pertanahan,” tutur Andi Tenrisau.
 
Mengenal Tipologi Konflik Agraria, Andi Tenrisau berkata bahwa tipologi konflik agraria terbagi menjadi delapan tipologi konflik yakni mulai dari letak/batas bidang tanah; penetapan hak/pendaftaran tanah; penguasaan kepemilikan tanah; pelaksanaan putusan pengadilan; tanah ulayat; ganti rugi tanah eks partikelir; tanah objek landreform dan pengadaan tanah. 
 
Menurut Andi Tenrisau, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan semua konflik agraria berpusat pada empat hal yakni kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah; ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah; penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak efektif dan efisien, berhasil guna dan berdaya guna; serta tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. 
 
Melihat hal di atas, Andi Tenrisau berkata bahwa Kementerian ATR/BPN menjalankan strategi penyelesaian sumber daya agraria dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) berupa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yakni program percepatan pendaftaran di seluruh wilayah Indonesia. Target renstra tersebut adalah pada tahun 2024 nanti semua bidang tanah di seluruh Indonesia akan terdaftar. “Kalau pendaftaran tanah sudah lengkap, perlindungan dan kepastian hukum hak atas tanah akan dijamin negara,” ungkapnya.
 
Tak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga menjalankan program Reforma Agraria sebagai percepatan penyelesaian konflik agraria. Menurut Dirjen Penataan Agraria, berbagai akar masalah seperti ketidakpastian hukum, gini rasio atau ketidakadilan serta pemanfaatan tanah yang tidak efektif dapat diatasi melalui penataan aset dan penataan akses melalui redistribusi tanah. 
 
Selain itu, implementasi UUCK dan peraturan pelaksanannya juga berperan penting dalam percepatan penyelesaian konflik agraria. Seperti pada PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah dan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. “Seperti pada PP Nomor 18 Tahun 2021, masalah keterbatasan tanah akan dilakukan redistribusi tanah dan manfaat melalui penguatan Hak Pengelolaan (HPL), harapannya dengan melakukan ini konflik agraria dapat diperbaiki,” tutupnya. (AR/YS)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Transformasi Kementerian ATR/BPN, Menuju Layanan Berkelas Dunia
26/01/2021 21:21:15

Jakarta-Dilan, banyak dari kita mengenalnya sebagai salah satu karakter anak muda dalam sinema remaja. Pada perihal lainnya, Dilan adalah kependekan dari Digital Melayani, sebuah terobosan yang terus didengungkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Tentu saja program ini disambut baik, karena dengan pelayanan digital ini akan mempermudah urusan publik. 
Dirut PLN: Selama Tahun 2020, PLN Terima 20.000 Sertipikat Tanah
06/04/2021 19:48:23

Jakarta - Gerak perubahan terus dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal ini dapat dilihat dari suksesnya pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan tidak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga aktif mendaftarkan aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Lakukan Sosialisasi Internal, Kementerian ATR/BPN Ungkap Latar Belakang Serta Keamananan Sertipikat Elektronik
09/02/2021 20:48:25

Diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik menandakan bahwa pelaksanaan transformasi digital di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berlanjut. Diperlukan pemahaman yang menyeluruh dari para jajaran pejabat dan pelaksana internal agar persiapan pelaksanaan sertipikat elektronik ini dapat berjalan maksimal dan dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Kementerian melaksanakan  sosialisasi terkait sertipikat elekronik kepada jajaran internal, secara daring pada Selasa (09/02/2021).
Andalkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pengendalian Tata Ruang
14/02/2021 09:34:34

Era digital membuka setiap ruang di masyarakat untuk dapat mengoreksi, memberikan saran serta menyampaikan aduan/keluhan mengenai layanan publik, apabila tidak memuaskan masyarakat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)  membuka diri melalui media sosial untuk menerima keluhan maupun saran dari masyarakat, di samping juga mempublikasikan kegiatan serta program kerja kementerian agar diketahui masyarakat. 
Kementerian ATR/BPN Kerja Bersama POLRI Ungkap Praktek Mafia Tanah
20/02/2021 08:41:20

Jakarta &ndash Penanganan sengketa dan konflik pertanahan merupakan salah satu tugas utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Seperti diketahui, sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi melibatkan masyarakat dengan masyarakat, dengan badan hukum/perusahaan, dan bahkan masyarakat dengan instansi pemerintah. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan tidak jarang menghasilkan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang dianggap bersalah.