`

 

Pemerintah Rampungkan Konflik Agraria melalui Reforma Agraria

18/06/2021 21:51:05

 

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara bertahap merampungkan penyelesaian konflik di berbagai daerah lewat Reforma Agraria. Hal ini dibuktikan dengan penyelesaian konflik di Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Akan diserahkan 2.950 sertipikat tanah kepada masyarakat penerima redistribusi tanah di empat daerah, 720 sertipikat tanah untuk Kabupaten Buleleng, Bali, 1.620 sertipikat tanah untuk Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, 200 sertipikat Tanah untuk Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dan 410 sertipikat untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi dan  akan disusul 6 daerah lainnya. 
 
Hal tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko. “Saya sangat mengapresiasi ATR/BPN atas rampungnya penyelesaian konflik di 4 lokasi prioritas tahun 2021. Ini merupakan hasil dari kolaborasi pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria demi penyediaan tanah bagi rakyat,” ungkap Kepala KSP, Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi terkait Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria tahun 2021 di Jakarta secara daring, Rabu (16/06/2021).
 
Moeldoko lebih lanjut menjelaskan, catatan tersebut masih akan terus bertambah. Terlebih, Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK telah membentuk Tim Bersama dalam rangka Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2021 yang diarahkan untuk terus mendorong langkah-langkah corrective action dan terobosan untuk menyelesaikan konflik agraria di 137 lokasi prioritas, sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo. Selain itu Tim Bersama 2021 ini diperkuat dengan keikutsertaan lintas 4 Kemenko, 9 K/L, TNI POLRI, PTPN, Perhutani dan 4 CSO.
 
Hadir pula secara daring, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. Dalam kesempatan ini, Surya Tjandra menuturkan setidaknya ada tiga hal yang harus dipahami untuk semakin mempercepat penyelesaian konflik agraria. "Pertama soal kebijakan. Intinya adalah bagaimana kita ingin mempercepat mekanisme yang efektif tapi juga tidak menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan aturan yang ada," tutur Surya Tjandra.
 
Lebih lanjut Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN mengatakan dalam percepatan penyelesaian konflik agraria, penting sekali bagi pihak terkait untuk membuat bisnis proses yang disepakati. "Ada ruang-ruang  lain yang bisa kita pikirkan bersama. Tentunya harus ada kesepakatan dan kerja sama dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian BUMN, didukung Kementerian Keuangan untuk hal-hal yang menyangkut aset negara, juga Kementerian LHK ketika menyangkut perhutani. Dari sini paling tidak sudah ada 4 Kementerian yang sudah terlibat," paparnya.
 
Dalam tanggapannya terakhir Surya Tjandra mengungkapkan kehadiran negara dalam hal ini, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN ada empat hal. Pemanfaatan dan Penggunaan tanah yang terkait dengan tata ruang, Pemeliharaan tanah yang terkait dengan konservasi dan yang terus diperjuangkan adalah Penyediaan tanah. "Mudah-mudahan dengan kerja sama ini kita bisa mendorong kehadiran negara untuk menyediakan tanah bagi para petani khususnya yg membutuhkan," kata Surya Tjandra.
 
"Jadi kepastian legalitas tanah mereka akan mendorong penguatan juga seiring dengan arahan Presiden untuk mengganti alih lahan persawahan yang sekarang cukup marak dimana-mana, barangkali memang sudah tidak realistis menjadi sawah, tapi kita punya peluang dengan redistribusi tanah ini untuk mengganti sawah tersebut," tambahnya.
 
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau memaparkan progres penanganan LPRA. "Progres pelaksanaan redistribusi tanah tahun ini pada LPRA yang menjadi prioritas pertama terdapat empat lokasi telah sampai penerbitan sertipikat tanah. Kemudian akan disusul dengan enam lokasi sedang berproses tahapan kegiatan redistribusi tanah dengan rencana selesai paling lambat Juli yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Nganjuk, Minahasa Selatan, Semarang dan Kota Batu. Terakhir enam lokasi yang rencana selesai pada Desember 2021 adalah Kabupaten Kepahiang, Malang, Pemalang, Ciamis, dan dua lokasi di Kabupaten Lebak," jelas Andi Tenrisau. (LS)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Kunci Sukses Pemimpin yang Baik, Sofyan A. Djalil: Jadi Pendengar dan Selalu Ciptakan Nilai Tambah
03/08/2021 09:49:42

Jakarta &ndash Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil hadir dalam acara daring yang bertajuk Temu Kangen Menteri, Mentoring Bareng Dr. Sofyan Djalil. Acara yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada Senin (02/08/2021) ini ditujukan sebagai sarana silaturahim virtual peringatan 20 tahun Kemenkominfo serta temu kangen Menteri Kominfo selama 2 dekade terakhir.
Kembangkan Jawa Barat Bagian Selatan, Wamen ATR/Waka BPN: Dibangun Melalui Reforma Agraria
30/04/2021 12:28:26

Pangandaran &ndash Masih dalam rangkaian kegiatan Pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra berkunjung ke Kantor Bupati Pangandaran pada Rabu (28/04/2021). Kunjungan ini bertujuan sebagai sesi diskusi dan dengar pendapat terkait pengembangan Jawa Barat bagian selatan dengan beberapa pihak terkait. 
Kehadiran Pemerintah dalam Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Tapal Batas Negara
24/03/2021 17:21:33

Nunukan - Sebagai salah satu beranda negara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari 21 Kecamatan ini mempunyai beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak maupun negara bagian Sabah, Malaysia dengan tapal batas meliputi batas darat, laut dan kawasan perairan lainnya. Dengan tapal batas yang ada, tak ayal Kabupaten Nunukan senantiasa dihadapkan dengan dinamika permasalahan, salah satunya masalah kepemilikan tanah. 
Terapkan Best Practices Negara Maju demi Tingkatkan Agenda Transformasi Digital Kementerian ATR/BPN
08/12/2021 20:15:45

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya menjalankan transformasi digital pertanahan dan tata ruang secara menyeluruh. Demi meningkatkan kualitas internal dan eksternal terkait proses dan jalannya digitalisasi pertanahan, banyak hal yang perlu dilakukan, salah satunya melalui studi perbandingan terhadap negara-negara maju yang telah sukses mengembangkan transformasi digital agar terwujud best practices yang tepat. 
Perlunya Kepedulian dan Kewaspadaan Para Pemilik Tanah agar Terhindar dari Mafia Tanah
22/11/2021 08:54:38

Jakarta - Kasus balik nama sertipikat tanah yang menimpa pesohor Nirina Zubir masih menjadi sorotan publik. Pasalnya, balik nama dilakukan oleh orang terdekatnya yang melakukan tindak kejahatan pertanahan yang kemudian bisa disebut dengan mafia tanah. Dalam hal ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak bisa mengantisipasi sendiri atas tindak kejahatan yang terjadi, tetapi perlu kepedulian dan pencegahan dari para pemilik tanah.