`

 

Kementerian ATR/BPN Utamakan Keamanan Sertipikat Tanah Elektronik

08/03/2021 09:25:17

 

Jakarta – Menyusul wacana sertipikat tanah elektronik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serius mempersiapkan hal teknis serta keamanan berlapis agar sertipikat tanah elektronik dapat segera diimplementasikan kepada masyarakat dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Seperti yang dipaparkan oleh Surya Tjandra, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN dalam program Melek Hukum, Kompas TV, Sabtu (06/03/2021).
 
Surya Tjandra memaparkan bahwa digitalisasi adalah sebuah keniscayaan, semua akan mengalami itu cepat atau lambat, bahkan banyak negara di dunia seperti Philipina, Jepang, dan negara-negara di Eropa Timur yang sudah menerapkan sistem elektronik untuk sertipikat tanah. Saat ini, Kementerian ATR/BPN tengah mempersiapkan detail teknisnya seperti data dokumen elektronik, validasi data pertanahan hingga dasar hukum yang mengatur kepemilikan hingga alur pembuktian dan penyelesaian sengketa. “Sertipikat tanah elektronik saat ini belum berlaku, kita akan berusaha terapkan secara bertahap di Jakarta dan Surabaya,” tutur Surya Tjandra
 
Tak hanya perihal teknis, Kementerian ATR/BPN juga mempersiapkan dari sisi keamanan yang tinggi dengan diawasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menerapkan ISO: 27001 2013 yaitu untuk sistem manajemen keamanan informasi yang memastikan segala proses yang dilakukan sesuai analisa resiko dan mitigasi berdasarkan _international best practice_. Sertipikat tanah elektronik juga menggunakan 2-_factor authentification_ dan tanda tangan elektronik yang menggunakan _certificate authority_ oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSRE). Selanjutnya adalah data digital ATR/BPN digunakan dalam model terenkripsi dan dicadangkan secara teratur di dalam data center. 
 
Ketika ditanya bagaimana peran sertipikat tanah elektronik dalam memerangi kasus mafia tanah yang masih marak terjadi, Surya Tjandra berkata bahwa jika sertipikat tanah elektronik ini sudah berjalan sepenuhnya, mafia tanah akan susah bergerak. Menurutnya, selama ini mafia tanah bisa beroperasi karena tidak ada kepastian hukum yang jelas di tanah itu. Terlebih saat ini pemerintah ingin ada percepatan legalisasi aset tanah dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh Indonesia, dan tengah berjalan proses sertipikat tanah elektronik. “Jika sertipikat tanah elektronik sudah efektif berjalan, akan ada kode identitas yang menjelaskan detail kepemilikan pemegang hak tanah,” tambah Surya Tjandra. 
 
Pendapat serupa diungkapkan oleh Edward O.S Hiariej selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM. Menurut Edward O.S Hiariej, sertipikat pada hakikatnya adalah tanda bukti kepemilikan. Dalam konteks sertipikat elektronik ini, bisa disebut kepemilikan juga dan diakui. Ini sesuai dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 yang berbunyi bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. “Dari sisi hukum, persoalan bukti kepemilikan ini tak ada soal,” tutur Edward O.S Hiariej
 
Lebih lanjut, menurut Edward O.S Hiariej, jika tanah terdaftar secara online di sistem, akan lebih mudah ditemukan data tanahnya dibandingkan dengan data manual, terlebih dengan keamanan data yang berlapis. “Hal ini tentunya bisa mengurangi kecenderungan sertipikat tanah ganda bahkan mafia tanah,” tutup Edward O.S Hiariej.  (AR/FM)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Wamen ATR/Waka BPN Dukung Penuh Transformasi Digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur
20/09/2021 10:36:50

Sumba Timur - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (17/09/2021). Pada kesempatan ini, ia meninjau kesiapan transformasi digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur dan menyoroti pembangunan Zona Integritas (ZI). Menurutnya, hal ini merupakan suatu terobosan yang ditemukan di Indonesia Timur.
Sertipikat Tanah Program Transmigrasi Diserahkan di Desa Bakutaru
14/11/2020 09:22:11

Konawe Selatan - Program Reforma Agraria dibangun atas dua program utama yakni legalisasi aset dan redistribusi tanah. Salah satu bentuk legalisasi aset adalah penerbitan sertipikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang sampai saat ini masih terus berlangsung di berbagai provinsi di wilayah Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menargetkan 7 juta bidang tanah agar dapat didaftarkan pada tahun ini. Salah satu program yang terus gencar dilaksanakan adalah pendaftaran tanah di lokasi transmigrasi.

 
Kementerian ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf Masjid Raya Baiturrahman Aceh
11/09/2021 15:54:43

Banda Aceh - Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi menyerahkan sertipikat tanah wakaf yang terdiri dari lima bidang tanah untuk Masjid Raya Baiturrahman yang berlokasi di Kota Banda Aceh. "Tanah wakaf penting juga kita sertipikatkan," ujarnya setelah menyerahkan sertipikat tanah wakaf secara langsung kepada lima orang nazir pada Jumat, (10/09/2021).
Pemanfaatan dan Perencanaan Tanah dan Ruang Kunci Pembangunan Suatu Wilayah
25/06/2021 16:00:00

Pekanbaru - Tata ruang dan pertanahan merupakan dua elemen penting dalam pembangunan suatu wilayah, terutama dalam hal meningkatkan perekonomian suatu daerah. Maka dari itu diperlukan suatu terobosan atau inovasi dalam pelaksanaan penertiban pengendalian tata ruang dan pertanahan yang mengakomodir sekaligus menyinkronkan suatu permasalahan dengan karakteristik di setiap wilayah. Hal ini perlu dilakukan guna mewujudkan tata ruang dan pertanahan yang berkualitas dan berkelanjutan.
GTRA Sebagai Sarana Koordinasi Percepatan Penanganan Reforma Agraria
24/08/2021 20:27:23

Tegal - Mengawali kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra bertemu dengan Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono di Balai Kota Tegal, Senin (23/08/2021). Dalam pertemuan ini, Surya Tjandra mengajak pemerintah Kota Tegal untuk mengoptimalkan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Kota Tegal sebagai sarana koordinasi percepatan penanganan masalah yang berkaitan dengan reforma agraria dan percepatan pendaftaran tanah.