`

 

Tingkatkan Kualitas Informasi Publik, Biro Humas Kementerian ATR/BPN Lakukan Pelatihan Infografis

04/06/2021 11:59:21

 

Jakarta - Perkembangan teknologi dan informasi di era sekarang begitu cepat. Adanya arus informasi yang begitu cepat sampai kepada masyarakat ini dirasa perlu dikemas dengan menarik, salah satunya melalui infografis. Melalui infografis, informasi yang disampaikan dapat memudahkan masyarakat untuk memahaminya. Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) memberikan pelatihan peningkatan keterampilan infografis kepada jajarannya.
 
"Pelatihan Peningkatan Keterampilan Infografis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kehumasan, baik secara eksternal maupun internal, dan dapat membangun Kementerian ATR/BPN sehingga menjadi lebih baik sesuai dengan nilai-nilai kementerian yaitu Melayani, Profesional, Terpercaya," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati saat memberikan arahan dalam pelatihan Peningkatan Keterampilan Infografis Biro Hubungan Masyarakat di Hotel Grandhika, Jakarta (03/06/2021).
 
Lebih lanjut, Yulia Jaya Nirmawati mengatakan Humas memiliki tugas yang cukup penting untuk membangun persepsi atau citra baik kepada masyarakat terhadap Kementerian ATR/BPN melalui berbagai strategi komunikasi publik yang baik dan tepat. "Humas dituntut untuk dapat lebih kreatif dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada publik sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima secara efektif oleh masyarakat," katanya.
 
Sebagaimana yang diketahui bahwa tahun 2020 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN berjumlah 75,01. Indeks tersebut meningkat dari tahun ke tahunnya, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN pada 2017 sejumlah 64,65, pada 2018 naik menjadi 68,25 dan pada 2019 mendapat nilai indeks 72,32. Kenaikan tingkat Indeks tersebut tak lepas dari peran Humas.
 
Kepala Biro Humas, Yulia Jaya Nirmawati menuturkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN yang meningkat selama beberapa tahun belakangan ini perlu dijaga dan humas harus mengambil peran dalam mendukung Indeks Reformasi Birokrasi. "Yang kita lakukan adalah salah satunya pengelolaan informasi publik kepada masyarakat dan pengelolaan informasi tersebut bagaimana pentingnya peran humas dalam mendukung nilai Reformasi Birokrasi," tuturnya.
 
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Informasi Publik Biro Hubungan Masyarakat, Adi Maskawan menyampaikan tujuan dilaksanakan pelatihan ini guna meningkatkan SDM di Humas dalam mengelola kemampuan komunikasi publik melalui infografis. "Bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat baik visual maupun verbal secara menarik agar yang ingin kita sampaikan benar tersampaikan kepada masyarakat terutama program strategis Kementerian ATR/BPN," ungkapnya.
 
Pelatihan Peningkatan Keterampilan Infografis Biro Hubungan Masyarakat ini dilaksanakan di Hotel Grandhika yang akan dilaksanakan pada 3 s.d. 5 Juni 2021 dan diikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol serta Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan (IP3). (Tim PHAL)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Penetapan Desa Lengkap Melalui PTSL pada Lokasi yang Terdapat Kawasan Hutan
13/08/2021 20:51:54

Jakarta &ndash Kegiatan percepatan pendaftaran tanah terus dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Melalui program tersebut, Kementerian ATR/BPN menargetkan pada tahun 2025 nanti, seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia dapat terdaftar seluruhnya. Dari total 126  juta bidang tanah yang ada di Indonesia, kurang lebih 86 juta bidang telah didaftarkan hingga tahun 2020, sehingga tanah yang belum terdaftar sampai dengan saat ini mencapai kurang lebih 40 Juta (32%).

 
Kementerian ATR/BPN Susun RKA-K/L Tahun 2022
17/07/2021 10:38:57

Jakarta &ndash Guna melanjutkan program kerja pada tahun 2022, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari Surat Bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Tantangan Pelaksanaan Program Reforma Agraria
01/04/2021 07:52:48

Gunung Kidul - Reforma Agraria merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan serta memeratakan kesejahteraan masyarakat. Program ini merupakan program lintas sektor, dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga, salah satunya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 
Data Tanah Wakaf Kementerian ATR/BPN Akan Terintegrasi dengan Sistem Informasi Wakaf Kemenag
30/04/2021 14:03:27

Jakarta &ndash Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengintegrasi data tanah wakaf yang dimiliki Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) dengan Sistem Informasi Wakaf (Siwak) milik Kementerian Agama (Kemenag). Ke depannya, tanah wakaf yang sudah terdaftar dan bersertipikat di Pusdatin Kementerian ATR/BPN bisa diidentifikasi langsung oleh Siwak Kemenag.
PP Turunan UUCK Terkait Tata Ruang dan Pertanahan Saling Terkait
11/06/2021 16:23:47

Jakarta &ndash Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK), Kementerian/Lembaga yang mengemban amanat sebagai pelaksana, bergerak cepat menyusun Peraturan Pemerintah (PP), sebagai aturan pelaksana undang-undang tersebut. Guna melaksanakan UUCK, khususnya klaster tata ruang dan pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyusun lima PP.