`

 

Simak Penjelasan Kementerian ATR/BPN tentang Sertipikat Elektronik

02/02/2021 17:51:36

 

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik telah terbit pada awal tahun ini. Hal ini merupakan rangkaian dari transformasi digital yang sedang bergulir di Kementerian ATR/BPN, di mana tahun lalu telah diberlakukan empat layanan elektronik yang meliputi Hak Tanggungan Elektronik, Pengecekan Sertipikat, Zona Nilai Tanah dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Terkait sertipikat elektronik yang rencananya akan diluncurkan tahun ini maka perlu disampaikan penjelasan secara utuh kepada masyarakat salah satunya melalui media massa. Selain itu, penjelasan ini juga dilakukan untuk meluruskan opini yang terbentuk di masyarakat pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Sertipikat Elektronik tersebut. Salah satu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ini adalah melalui konferensi pers yang dilakukan secara daring pada Selasa (02/02/2021). "Konferensi pers kali ini diselenggarakan agar masyarakat mempunyai pemahaman menyeluruh, tidak sepotong-potong terkait sertipikat elektronik ini, dan pada kesempatan ini juga diberikan kesempatan kepada teman-teman media untuk bertanya,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati saat memoderatori jalannya konferensi pers. Hadir sebagai narasumber, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi; Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Dwi Purnama; dan Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Virgo Eresta Jaya. Dalam kegiatan ini terdapat beberapa pertanyaan mengenai sertipikat elektronik yang disampaikan oleh awak media. Secara garis besar pertanyaan-pertanyaan tersebut terkait dengan latar belakang kenapa sertipikat dibuat elektronik, implementasi penerbitan sertipikat elektronik, manfaat dari sertipikat elektronik, perbedaan sertipikat elektronik dengan analog, pemberlakuan sertipikat elektronik hingga kesiapan serta keamanan dari sertipikat elektronik untuk menghindari adanya pemalsuan. Dalam kesempatan ini, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi mengatakan dengan diluncurkannya sertipikat elektronik, tentu akan ada nuansa yang berbeda dengan sertipikat analog yang biasa digunakan masyarakat. Meskipun demikian, ia memastikan penggunaan sertipikat elektronik secara teknis sama dengan analog. "Setiap teknologi yang baru diluncurkan, tentu ada budaya yang baru, tidak hanya dari internal, tetapi juga masyarakat sebagai stakeholders terkait," ucap Teuku Taufiqulhadi. Lebih lanjut, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang menjelaskan implementasi dari Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. "Untuk penerbitan sertipikat elektronik nantinya dapat dilaksanakan melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar, dan penggantian sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar seperti secara suka rela datang ke kantor pertanahan atau jual beli dan sebagainya," jelas Dwi Purnama. "Perlu dijelaskan juga sesuai dengan pasal 16 peraturan tersebut bahwa tidak ada penarikan sertipikat analog oleh Kepala Kantor, jadi saat masyarakat ingin mengganti sertipikat analog ke elektronik atau terjadi peralihan hak atau pemeliharaan data maka sertipikat analognya ditarik oleh Kepala Kantor digantikan oleh sertipikat elektronik," tambahnya. Adapun yang melatarbelakangi diluncurkannya sertipikat elektronik, Dwi Purnama menuturkan untuk efisiensi pendaftaran tanah, kepastian hukum dan perlindungan hukum, mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan dan menaikan nilai registering property dalam rangka memperbaiki peringkat Ease of Doing Business (EoDB). "Penyelenggaraan pendaftaran tanah secara elektronik akan meningkatkan efisiensi baik pada simpul input, proses maupun output, sekaligus mengurangi pertemuan fisik antara pengguna layanan dan penyedia layanan. Selain sebagai upaya minimalisasi biaya transaksi pertanahan, hal ini juga efektif untuk mengurangi dampak pandemi," tutur Dwi Purnama. Dalam hal penyelenggaraannya, Dwi Purnama menyatakan nantinya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan PMNA Nomor 3 Tahun 1997 akan berlaku secara berdampingan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. "Hal ini dikarenakan beberapa hal yakni pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia belum seluruhnya terdaftar sehingga data fisik dan data yuridis tanah untuk setiap bidang tanah belum seluruhnya tersedia. Pemberlakuannya juga akan secara bertahap mengingat banyaknya bidang tanah yang ada di Indonesia, kemudian sesuai dengan kondisi geografis yang sangat beragam dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang majemuk," ucap Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Virgo Eresta Jaya menegaskan keamanan dari penggunaan sertipikat elektronik. "Ini adalah cara kita meningkatkan kemananan, karena dengan elektronik, kita lebih bisa menghindari pemalsuan, serta tidak dapat disangkal dan dipalsukan. Di dalam sertipikat elektronik juga kita memberlakukan tanda tangan elektronik, ketika penandatanganan digital dilakukan, operasi kriptografi melekatkan sertifikat digital dan dokumen yang akan ditandatangani dalam sebuah kode yang unik," imbuh Virgo Eresta Jaya. Keamanan juga dapat dijamin karena menurut Virgo Eresta Jaya, seluruh proses pengamanan informasi menggunakan teknologi persandian seperti kriptografi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). "Di dalam sertipikat elektronik akan dijamin keutuhan data yang berarti datanya akan selalu utuh, tidak dikurangi atau berubah dan untuk kerahasiaan kita sudah dilindungi oleh pengamanan dengan menggunakan teknologi persandian dari BSSN," jelasnya. Virgo Eresta Jaya lebih lanjut menjabarkan manfaat dari diberlakukannya sertipikat elektronik. "Sertipikat elektronik ini nantinya akan mendukung budaya paperless office di era digital, mudah dalam pemeliharaan dan pengelolaan, dapat diakses kapan saja dan di mana saja, menghindari risiko kehilangan, terbakar, kehujanan dan pencurian pada dokumen fisik, mendukung program go green pemerintah, dengan pengurangan penggunaan kertas dan tinta, mempermudah dan mempercepat proses penandatanganan dan pelayanan serta penerapan tanda tangan digital yang menjamin otentikasi data, integritas, dan anti penyangkalan sertipikat tanah," jelasnya. Untuk diketahui, perbedaan antara sertipikat analog dengan sertipikat elektronik juga dijelaskan langsung oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). "Di sertipikat elektronik nantinya akan menggunakan hashcode, QR Code, single identity, akan dijelaskan ketentuan penggunaan sertipikat elektronik dari kewajiban dan larangannya, menggunakan tanda tangan elektronik serta bentuk dokumen yang elektronik," pungkas Virgo Eresta Jaya. (LS/TA) #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Twitter: @atr_bpn Instagram: @Kementerian.ATRBPN Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: Kementerian ATRBPN Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Sambut Hari Kartini, Kementerian ATR/BPN Gelar Webinar Tentang Peran Perempuan dan Kesetaraan Gender
03/04/2021 16:09:37

Jakarta - Memperingati Hari Kartini yang jatuh pada 21 April mendatang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Webinar bertajuk "Membiarkan Berbeda, Menguatkan Jiwa Raga dan Pikiran". Webinar digelar di Hotel Fairmont, Jakarta dan disiarkan secara langsung melalui YouTube Kementerian ATR/BPN pada Kamis (01/04/2021).
Edukasi Masyarakat Terkait Sertipikat Elektronik, Kementerian ATR/BPN Imbau Jajaran Untuk Menjadi Duta Informasi
12/02/2021 14:32:14

Jakarta - Sosialisasi terkait Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik terus dilakukan. Kali ini, sosialisasi dilakukan kepada jajaran internal yang ada di tingkat Kantor Pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). "Harapannya agar seluruh insan ATR/BPN dapat menjadi duta informasi untuk menyebarluaskan, mengedukasi serta memberi pemahaman kepada masyarakat eksternal tentang sertipikat elektronik," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakar, Yulia Jaya Nirmawati saat memoderatori jalannya kegiatan Sosialisasi yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (11/02/2020).

 
Kunjungan Kerja ke Aceh dan Sumatra Utara, Menteri ATR/Kepala BPN Apresiasi Dukungan Pemerintah Daerah
11/08/2021 11:15:04

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lokasi di Aceh dan Sumatra Utara. Ia memulai kunjungannya ke Pendopo Bupati Aceh Tamiang didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh, Agustyarsyah pada Senin (09/08/2021). Kedatangannya disambut Bupati Aceh Tamiang, Mursil dan Wakil Bupati Aceh Tamiang, Insyafuddin. 
Sambut Ramadan 2021, Kementerian ATR/BPN Laksanakan Arahan MenpanRB
13/04/2021 09:34:10

Jakarta - Tidak terasa, umat muslim di seluruh dunia kembali menyambut hadirnya bulan Ramadan. Namun, kali ini merupakan tahun kedua umat muslim menjalani puasa Ramadan di tengah pandemi Covid-19 sehingga nuansanya akan terasa berbeda dari biasanya. Tanpa bermaksud mengurangi kekhusyukan Ramadan, pemerintah menetapkan beberapa peraturan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Tidak Tertinggal, Pelayanan Pertanahan di Indonesia juga Telah Digital
06/04/2021 08:48:30

Jakarta &ndash Perkembangan teknologi telah mendorong berbagai perubahan, terutama dalam kebiasaan manusia. Bagaimana tidak, mulai dari makan, minum, membeli kebutuhan sehari-hari serta menemukan pasangan hidup juga dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Pemerintah juga mulai mengenalkan layanan digital atau menurut istilah Presiden yakni &ldquoDigital Melayani&rdquo atau Dilan. Adanya Dilan membuat perubahan pola kerja, terutama dalam hal pelayanan publik, yang akhirnya mengurangi kewajiban untuk tatap muka dalam hal tersebut.