`

 

Sertipikat Elektronik: Era Baru Pendaftaran Tanah di Indonesia

22/01/2021 19:16:13

 

Jakarta - Pemerintah telah memberikan banyak stimulus untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Salah satunya dengan menggencarkan DILAN (Digital Melayani). Merespon hal tersebut, tahun lalu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memulainya dengan melakukan pelayanan elektronik pada beberapa pelayanan seperti Hak Tanggungan, Pengecekan Sertipikat, Zona Nilai Tanah serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Tidak berhenti sampai disitu, Tahun 2021 ini Kementerian ATR/BPN akan memulai penggunaan sertipikat elektronik. "Telah terbit Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik sebagai dasar pemberlakuan sertipikat elektronik," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, Jumat (22/01/2021). "Dengan peraturan ini maka pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, dapat dilakukan secara elektronik, baik itu pendaftaran tanah pertama kali, maupun pemeliharaan data," terang Yulia Jaya Nirmawati. Pada kesempatan ini, Yulia Jaya Nirmawati juga mengatakan bahwa setelah payung hukumnya terbit, Kementerian ATR/BPN kini tengah menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik tersebut. "Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik diberlakukan secara bertahap, akan diatur oleh Menteri," tambah Yulia Jaya Nirmawati Hasil pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik ini nantinya berupa data, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, yang merupakan data pemegang hak, data fisik dan data yuridis bidang tanah yang valid dan terjaga autentikasinya. Produk dari pelayanan elektronik ini seluruhnya akan disimpan pada Pangkalan Data Sistem Elektronik. Yulia juga menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan pendaftaran tanah elektronik ini. "Penyelenggaraan pendaftaran tanah dengan sistem elektronik ini dilaksanakan secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Kementerian akan menyiapkan dengan matang," ujarnya. Penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelaksanaan pendaftaran tanah ini nantinya akan meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data. Hasil penyelenggaraan sistem elektronik tersebut berupa Sertipikat Tanah dalam bentuk dokumen elektronik. Nantinya Sertipikat Elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik akan disahkan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Selain praktis, tanda tangan elektronik ini sangat aman karena telah terotentifikasi pada BSSN, jadi tidak dapat dipalsukan," pungkas Yulia Jaya Nirmawati. (WN) #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Twitter: @atr_bpn Instagram: @Kementerian.ATRBPN Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: Kementerian ATRBPN Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Serahkan Sertipikat Tanah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ajak Masyarakat Manfaatkan Program PTSL
04/05/2021 14:39:51

Temanggung - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI menyelenggarakan Sosialisasi Program Strategis. Untuk pertama kali di tahun 2021, kegiatan ini diselenggarakan di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Salah satu yang disosialisasikan pada kesempatan kali ini adalah pelaksanaan PTSL di Kabupaten Temanggung.

 

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Temanggung, Agus Purnomo serta perwakilan Kementerian ATR/BPN, yakni Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) Biro Hubungan Masyarakat, Indra Gunawan serta anggota masyarakat di Kabupaten Temanggung. Sosialisasi Program Strategis ini diselenggarakan di Hotel Aliyana dengan menerapkan protokol kesehatan dan swab antigen bagi semua peserta, Senin (03/05/2021).

 
Wamen ATR/Waka BPN Dukung Penuh Transformasi Digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur
20/09/2021 10:36:50

Sumba Timur - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (17/09/2021). Pada kesempatan ini, ia meninjau kesiapan transformasi digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur dan menyoroti pembangunan Zona Integritas (ZI). Menurutnya, hal ini merupakan suatu terobosan yang ditemukan di Indonesia Timur.
Kementerian ATR/BPN Siap Bantu Penertiban Aset Pemda dan BUMN
03/12/2020 20:21:56

Palembang - Pencegahan tindak pidana korupsi merupakan fokus utama pemerintah bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini dilakukan melalui pengawasan KPK dalam kegiatan pemerintahan, salah satunya penertiban aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
Kementerian ATR/BPN dengan Komisi II DPR RI Rapatkan Barisan dalam Berantas Mafia Tanah
09/09/2021 19:48:54

Surabaya - Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia terus digencarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Bersama dengan pemangku kepentingan terkait, Kementerian ATR/BPN dari tingkat pusat hingga daerah terus bersinergi dalam menyelesaikan beberapa permasalahan pertanahan, salah satunya yang disebabkan oleh mafia tanah.
Peran Perempuan Sebagai Penyemangat dan Garda Terdepan di Era New Normal
24/12/2020 10:44:54

Jakarta - Peran ibu di dalam keluarga memang sangat besar. Ia dapat mengayomi, mendidik, dan mengajarkan berbagai hal kepada anak-anaknya. Ibu adalah segalanya, karena majunya sebuah bangsa juga terdapat andil dari peran ibu. Bahkan, peran ibu sangat besar dalam memaksimalkan potensi diri seorang manusia dan kaum ibu adalah penjaga moral anak bangsa.