`

 

Bersama GTRA Kabupaten Sambas, Kementerian ATR/BPN Inisiasi Keseimbangan Ekonomi dan Konservasi di Perbatasan NKRI

29/06/2021 18:47:51

 

Sambas - Percepatan pembangunan di wilayah perbatasan tengah menjadi prioritas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam rangka melaksanakan Reforma Agraria wilayah perbatasan, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra meninjau lokasi TORA dan pilot project Pemberdayaan Masyarakat binaan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sambas di Desa Sebubus, Sambas, Kalimantan Barat, Minggu (27/06/2021). 
 
Usai meninjau Desa Sebubus, ia juga berkesempatan mengunjungi Suaka Penyu Balai KSDA Kalimantan Barat, di Pulau Selimpai dan melepaskan 200 ekor tukik bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, Ery Suwondo; Bupati Sambas, Satono; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, Yuliana; serta Forkopimda Kabupaten Sambas. 
 
"Lokasi ini bisa mengombinasikan antara konservasi _mangrove_ dengan peluang untuk pengembangan wisata. Ini bisa jadi contoh Reforma Agraria yang berkelanjutan, yang juga memikirkan aspek lingkungan atau konservasi. Kita tidak hanya memanfaatkan tanah untuk perekonomian masyarakat tapi juga menjaga kelestarian lingkungan desa dan pulau ini. Jadi ini kerja sama antara masyarakat dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan kami dari Kementerian ATR/BPN," ujar Surya Tjandra. 
 
Menurutnya, pemberdayaan masyarakat Desa Sebubus sudah berjalan dan memanfaatkan sumber daya dengan baik. Selanjutnya, rencana jangka pendek dari pengembangan wilayah perbatasan tersebut yakni membantu legalisasi aset dan membuat peta tematik. Tentunya hal ini memerlukan kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Daerah. 
 
"Masyarakatnya sudah memulai pemberdayaan, mengombinasikan antara wisata, menyediakan perahu, _home stay_, dan adanya pulau yang memang khusus untuk konservasi. Jadi saya kira masyarakat siap. Tapi kita mau dorong supaya masyarakat punya legalitas atas tanah mereka. Mudah-mudahan dari situ bisa lebih mengembangkan lebih baik," terang Wamen ATR/Waka BPN. 
 
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, Yuliana mengungkapkan bahwa legalisasi aset Desa Sebubus akan secara komunal. Dalam tiga tahun ke depan, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan fokus untuk membangun akses konservasi bakau dan pembangunan tempat istirahat. 
 
"Ini akan kita komunalkan, sertipikat bersama satu desa. Ini sumber _blue carbon mangrove_. Rencana ke depannya, kami mengajukan proposal, agar dari dalam desa sampai ke muara sungai ada _tracking mangrove_-nya, dan di depan tadi ada _rest area_. Dengan GTRA, membantu semua dari Forkopimda. Kebetulan ada NGO yang juga pemerhati lingkungan bersama kita," tegas Yuliana. (YS/RK/SA)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Wujudkan Kualitas Ruang dan Tanah yang Terjaga serta Berkelanjutan, Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan NSPK
10/06/2021 15:09:11

Medan - Hingga saat ini masih banyak terjadi permasalahan tata ruang dan pertanahan di Indonesia. Diperlukan inovasi dalam pelaksanaan pengendalian dan penertiban tata ruang sesuai dengan karakteristik dan permasalahan yang berkembang dalam suatu wilayah. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan kualitas ruang dan tanah yang terjaga serta berkelanjutan. 
Menteri ATR/Kepala BPN: Terus Tingkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian ATR/BPN
06/07/2021 10:36:06

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara konsisten terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB). Hal ini ditunjukkan dengan Nilai RB yang terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan penilaian Kementerian PANRB tahun 2020, nilai RB Kementerian ATR/BPN adalah 75,01. Selain mendapat penilaian dari Kementerian PANRB, Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), yang penilaiannya diberikan oleh Tim RB Kementerian ATR/BPN.
Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Regulasi Kreatif dari Banyaknya Peraturan di Indonesia
15/11/2020 10:41:15

Terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia, salah satunya dikarenakan regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis hingga mengakibatkan melemahnya investasi di Indonesia. Saat ini terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah yang menggambarkan kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia.
Kementerian ATR/BPN Apresiasi Pemangku Kepentingan Atas Penyelesaian Permasalahan Pertanahan
17/11/2020 20:13:26

Medan - Penyelesaian permasalahan pertanahan menjadi atensi Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai pemegang mandat pengadministrasian pertanahan di Indonesia, mempunyai tanggung jawab besar untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Namun tentu saja tidak dapat dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN sendiri, terdapat beberapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini. Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, Kejaksaaan, TNI dan POLRI merupakan bagian tak terpisahkan dalam keberhasilan penanganan permasalahan pertanahan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sinergi adalah kunci.
Wamen ATR/Waka BPN: Kepemimpinan Merupakan Isu yang Selalu Menarik
19/08/2020 19:10:27

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan kementerian yang bersifat vertikal di mana kebijakan Menteri ATR/Kepala BPN menjadi pusat dan acuan para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi maupun Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam bertindak dan mengeksekusi program-program kerja di tempat kerja masing-masing. Oleh karena itu diperlukan pemimpin yang mumpuni untuk mengeksekusi program-program kerja yang telah ditentukan. "Karena itu, kepemimpinan merupakan isu yang menarik untuk selalu dibahas serta didiskusikan," kata Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra saat menjadi narasumber pada Webinar Pengembangan Kompetensi Manajerial Bagi Pemimpin dan Calon Pemimpin yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (19/08/2020).