`

 

Pengembangan Wilayah Banjarbakula Untuk Ciptakan Episentrum Baru

24/06/2021 18:36:19

 

Siak – Provinsi Kalimantan Selatan saat ini sedang mengembangkan wilayah Kawasan Strategis Nasional Banjarbakula, yang merupakan singkatan dari Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut. Selain itu, Provinsi Kalimantan Selatan terdapat dua proyek yang termasuk dalam Rencana Major Project RPJMN 2020-2024 di Wilayah Kalimantan, yaitu Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin serta Pembangunan Waduk Multiguna.  
 
Hal ini disoroti oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra. Menurutnya kondisi tersebut akan mendorong berkembangnya suatu wilayah. “Tantangan kita ke depan adalah bagaimana memanfaatkan peluang dari dua _major project_ tersebut,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalimantan Selatan, secara daring, Rabu (23/06/2021).
 
Terkait pengembangan kawasan metropolitan Banjarbakula, ini sangat penting untuk dikembangkan. Surya Tjandra mengungkapkan bahwa saat ini kondisi Kota Banjarmasin sudah dalam kondisi _urban sprawl_, artinya tidak cukup lagi satu kota berdiri sendiri melainkan butuh dukungan dari kota-kota sekitar. Untuk mendukung Kota Banjarmasin, perlu pelibatan lima kabupaten/kota. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN kembali menyampaikan bahwa tantangan ke depan adalah komunikasi dan kolaborasi yang efektif antara Pemerintah Pusat dan daerah.
 
Bagi pemerintah pusat, guna mendukung Kawasan Metropolitan/Perkotaan Banjarbakula dapat menyiapkan peraturan Presidennya. Namun, menurut Surya Tjandra, eksekusinya sangat bergantung pada Pemerintah Daerah (Pemda). “Wali Kota yang bekerja tidak cukup hanya Wali Kota Banjarmasin saja, tetapi juga butuh dukungan dari lima kepala daerah lainnya. Ini jadi tantangan yang perlu kita atasi karena peluang sudah didepan mata,” paparnya.
 
Proses penetapan Kawasan Metropolitan/Perkotaan Banjarbakula menjadi KSN saat ini masih dalam penyusunan payung hukumnya. Sehingga, menurut Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, apabila nanti menjadi KSN pemerintah pusat wajib mendukung kawasan Metropolitan Banjarbakula. Selain itu, ia juga berujar bahwa kawasan tersebut akan membuka peluang untuk menciptakan episentrum baru, yakni pembangunan di wilayah-wilayah lain. 
 
Dalam Rakor GTRA tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menjelaskan bahwa Reforma Agraria tidak hanya membahas redistribusi tanah saja, karena jika hanya itu, rasanya tidak tepat jika dikatakan program strategis nasional. Surya Tjandra menyampaikan bahwa redistribusi tanah itu mempunyai efek berantai, yang penting. “Redistribusi tanah bisa menjadi pintu masuk kita dalam menata dan mengatur penguasaan tanah, serta pintu gerbang untuk pembangunan yang lebih menyeluruh,” kata Surya Tjandra.
 
PTSL juga merupakan bagian dari Reforma Agraria, yang pelaksanaannya terus berlangsung hingga saat ini. Akan tetapi, tantangan sebenarnya adalah pelepasan kawasan hutan. Surya Tjandra mengambil contoh kawasan hutan di Provinsi Riau, kondisi riil yang terjadi adalah terdapat Area Penggunaan Lain (APL) yang ditetapkan menjadi kawasan hutan. “Untuk itu, Rakor ini dapat menemukan metode komunikasi yang efektif paling tidak antar pemangku kepentingan, yaitu Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian KLHK, untuk mencapai target redistribusi tanah,” kata Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. (RH/LS)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
ATR/Waka BPN Berharap Rakor GTRA Sumbar Dapat Mewujudkan Reforma Agraria Sesuai Konteks Masyarakat Hukum Adat Sumbar
23/04/2021 14:38:33

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) secara virtual pada Kamis (22/04/2021). Dalam sambutannya, Surya Tjandra mengatakan banyaknya masyarakat hukum adat di Sumbar, menjadikan Sumbar sebagai salah satu _pilot project_ untuk mendalami bagaimana pemerintah semakin mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat. "Pembelajaran yang didapat di Sumbar tentunya tidak hanya untuk Sumbar tetapi untuk seluruh wilayah yang terdapat masyarakat hukum adat di dalamnya," ujarnya.
Hadiri Rakor GTRA Provinsi Kaltim dan Kaltara, Wamen ATR/Waka BPN Dorong Penyediaan TORA dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Hutan
27/03/2021 10:36:44

Samarinda - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2021 di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Jumat (26/03/2021). Dua topik pembahasan pada Rakor GTRA kali ini yaitu pembahasan Penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari Pelepasan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan pembahasan Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Hutan. 
Atur Kepemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Melalui Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan
08/03/2021 09:20:34

Jakarta &ndash Pelaksanaan Reforma Agraria merupakan salah satu amanat dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan agar pelaksanaan Reforma Agraria dapat memberikan kemakmuran  bagi masyarakat.

 
Wamen ATR/Waka BPN Hadiri Peletakan Batu Pertama Akses Jalan Pelayanan Pertanahan Drive Thru Pontianak
26/06/2021 18:23:16

Pontianak - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak yang telah meluncurkan Pelayanan Pertanahan Drive Thru Pontianak (PERDANA). Kini layanan tanpa turun tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Pontianak berupa pembangunan akses jalan yang akan lebih memudahkan masyarakat. 
UU Cipta Kerja, Paradigma Baru Bagi Indonesia
06/11/2020 09:11:40

Jakarta - Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) memunculkan harapan baru untuk membuka lapangan kerja, membuka peluang untuk berusaha serta menyederhanakan perizinan. "UU CK merupakan paradigma baru bagi Indonesia serta akan membuka kreativitas bangsa kita," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil saat menjadi narasumber kegiatan Talkshow Tata Ruang dengan tema "Pasca UU Cipta Kerja: Kupas Tuntas Reformasi Perizinan Berbasis RDTR" di Aula Prona Lantai 7, Kamis (05/11/2020).