`

 

Kehadiran Pemerintah dalam Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Tapal Batas Negara

24/03/2021 17:21:33

 

Nunukan - Sebagai salah satu beranda negara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari 21 Kecamatan ini mempunyai beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak maupun negara bagian Sabah, Malaysia dengan tapal batas meliputi batas darat, laut dan kawasan perairan lainnya. Dengan tapal batas yang ada, tak ayal Kabupaten Nunukan senantiasa dihadapkan dengan dinamika permasalahan, salah satunya masalah kepemilikan tanah. 
 
Untuk itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) melakukan kunjungan ke Kabupaten Nunukan sebagai tanda kehadiran negara dalam memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten Nunukan dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan yang ada. "Kedatangan kami ke sini adalah untuk mewakili pemerintah pusat, kami ingin mendengar secara langsung lebih detail persoalannya seperti apa. Karena Presiden Joko Widodo sangat _concern_ soal penyelesaian konflik agraria, di beberapa rapat terbatas di Istana Negara, Presiden pimpin rapat internal dan secara langsung memerintahkan agar dibereskan secepat-cepatnya," ujar Surya Tjandra dalam sambutannya pada kegiatan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Selasa, (23/03/2021).
 
Lebih lanjut Surya Tjandra mengatakan, dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan khususnya di tapal batas negara tentunya membutuhkan waktu. Untuk itu, Ia mengimbau kepada semua pihak terkait untuk bisa menahan diri dan tidak mengambil tindakan-tindakan yang dapat memperumit situasi. "Secara berbarengan, kita juga terus mencari metode strategi yang lebih tepat dalam penyelesaian konflik agraria yang lebih sistematis, karena Presiden berharap dengan penyelesaian konflik agraria dapat menjadi pintu masuk untuk perubahan yang lebih besar," ujarnya.
 
Secara umum, Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Nunukan dan di beberapa daerah di Indonesia merupakan ketimpangan kepemilikan tanah. Hal ini lah yang menjadi alasan Presiden memasukkan program Reforma Agraria menjadi Nawacita Presiden untuk menemukan keseimbangan yang tepat. "Ini adalah persoalan yang krusial dalam isu penyediaan tanah. Jadi kehadiran negara dalam urusan agraria ada empat hal yaitu pemanfaatan, penggunaan, pemeliharaan dan penyediaan," kata Surya Tjandra.
 
Dalam pelaksanaanya, Reforma Agraria yang merupakan program strategis nasional tentunya harus didukung penuh oleh seluruh kementerian/lembaga karena bagian dari visi Presiden. Untuk itu, Wamen ATR/Waka BPN berharap implementasi dari Reforma Agraria dapat dilakukan secara bersama dengan para pemangku kepentingan dalam menyediakan ruang yang lebih luas supaya masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan. 
 
"Rencana juga ke depan kita akan bantu Kabupaten Nunukan untuk membereskan perbatasan, melalui program-program unggulan di Kementerian ATR/BPN seperti PTSL dan Redistribusi Tanah yang sudah menjadi rutinitas di BPN. Tapi dalam rutinitas rupanya kita butuh juga kreativitas dan barangkali kita bisa menghasilkan inovasi baru untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik," pungkas Surya Tjandra.
 
Pada kesempatan yang sama, Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid mengatakan dari semua permasalahan yang ada di Kabupaten Nunukan, Ia percaya bahwa pemerintah pusat telah memberikan perhatian khusus. Maka dari itu, Bupati Nunukan sangat mengapresiasi atas langkah taktis yang diambil Kementerian ATR/BPN untuk turun ke wilayah Kabupaten Nunukan. "Menjadi harapan kami juga dengan adanya kunjungan ini menjadi titik terang kepastian hukum atas permasalahan kepemilikan tanah yang ada sehingga cita-cita Presiden Jokowi dalam Reforma Agraria sebagai program prioritas nasional dapat terwujud secara utuh di Kabupaten Nunukan," tutur Asmin Laura Hafid. (LS/RE)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Dorong Tingkatkan Iklim Bisnis Usaha Aceh, Menteri ATR/Kepala BPN Siap Menjadi Mentor
19/06/2021 11:33:00

Jakarta-Sejumlah aktivis, pebisnis dan akademisi Aceh akan membentuk sebuah jaringan kerjasama untuk mendukung pengusaha dan usaha di Aceh. Mereka meminta Sofyan Djalil, Menteri ATR/Kepala BPN untuk menjadi mentor. Pertemuan berlangsung di Kementerian ATR/BPN Kamis malam (17/06/2021). 

 
Ini Manfaat Bank Tanah Bagi Masyarakat
16/12/2020 17:49:27

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus giat melakukan sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Di antara lima RPP yang telah disusun oleh Kementerian ATR/BPN salah satunya adalah RPP mengenai Bank Tanah. Bank Tanah sendiri merupakan suatu terobosan yang dikenalkan dalam UUCK.
Tingkatkan Kualitas Fungsi Satuan Kerja, Kementerian ATR/BPN Lakukan Pembinaan di Sulawesi Utara
01/10/2021 18:54:48

Manado - Peningkatan kualitas dalam menjalankan fungsi Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terus didorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Maka dari itu, perlu dilakukan pembinaan oleh Pejabat Pembina Pelaksana Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan.
Perkuat Layanan Digital, Kementerian ATR/BPN Dorong Penerapan QRIS
21/04/2021 10:04:04

Cirebon - Transformasi digital layanan publik terus diakselerasi oleh pemerintah. Tujuannya tentu untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur kepada masyarakat. Langkah transformasi digital ini pada prinsipnya dilakukan untuk menghadirkan layanan yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.  
Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi, Wamen ATR/Waka BPN Ingatkan Pentingnya Selesaikan Sengketa Tanah
29/08/2020 09:05:37

Medan - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Sumatra Utara, yang diselenggarakan di Kantor Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kamis (27/08/2020).