`

 

Pembentukan Badan Bank Tanah, Upaya Kementerian ATR/BPN Menyediakan Tanah Untuk Kepentingan Umum

14/06/2021 09:46:38

 

Yogyakarta – Ketersediaan tanah yang terbatas, khususnya di kawasan perkotaan menyebabkan peningkatan harga tanah yang signifikan sehingga dapat memicu permasalahan pertanahan, dalam hal ini pengendalian harga tanah di Indonesia. Mengatasi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membentuk Badan Bank Tanah melalui PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). 
 
Hal demikian disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Himawan Arief Sugoto dalam kegiatan internalisasi Kementerian ATR/BPN di Royal Ambarrukmo, D.I Yogyakarta, Jumat (11/06/2021). "Pemerintah membentuk Badan Bank Tanah yang merupakan badan khusus mengelola tanah, yang kekayaan dari Badan Bank Tanah tersebut merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Artinya pengurus ini bisa mengelola sendiri pendapatannya, asetnya. Pendapatan bukan menjadi pendapatan negara, pengeluaran bukan menjadi pengeluaran negara, jadi seperti perusahaan. Bentuknya seperti perseroan," ujarnya. 
 
Himawan Arief Sugoto yang sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN ini menjelaskan, PP Nomor 64 Tahun 2021 sebagai turunan UUCK yang juga menyempurnakan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. "Tanah adalah _limited resources_ yang tidak bertambah. Sementara kebutuhan terus saja bertambah. Mungkin sebetulnya penguasaan tanah yang saat ini tidak pada kewenangan pemerintah sepenuhnya, akibatnya menimbulkan _gap_ yang cukup jauh antara _demand_ dan _supply_. Sehingga disempurnakan UUCK adalah bagaimana negara menyiapkan tanah dan mekanisme hukumnya diperbaharui," paparnya. 
 
Menurutnya, Badan Bank Tanah memiliki tiga peran, antara lain kedaulatan, kepentingan sosial, dan kepentingan ekonomi. "Tiga kepentingan itulah yang menjadi semangat pembentukan badan ini. Jadi tidak ada satupun yang saat ini, saya belum dapat menemukan di instansi negara lain yang punya tiga peran seperti itu," sebut Himawan Arief Sugoto di hadapan beberapa jajaran Eselon I dan II Kementerian ATR/BPN serta para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan di Jawa dan Bali. 
 
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN, Loso Judijanto menegaskan bahwa Badan Bank Tanah adalah suatu hal yang penting yang harus bisa diwujudkan dan disinergikan dengan baik. Ia berharap badan ini memiliki sifat-sifat yang menyangkut masalah independen, mandiri, fleksibel, dan akuntabel. Sebab, Badan Bank Tanah memiliki tantangan berat yang harus dihadapi, seperti memberikan dukungan penjaminan tanah-tanah yang dibutuhkan oleh negara, baik untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan termasuk juga Reforma Agraria. 
 
"Kita melihat sendiri tantangan untuk menyediakan tanah itu luar biasa besar. Perlu bagi kita untuk memastikan tanah itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti kita bisa jadikan badan ini mandiri, independen, yang bukan berarti bebas tetapi independen artinya badan ini tidak tergantung dari pemerintah dalam konteks pendanaannya. Jadi begitu sekali diberikan pendanaan, dalam 5 tahun harus bisa bergulir," terang Loso Judijanto. 
 
Sementara itu dari sisi tata kelola keuangan, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal menuturkan bahwa Badan Bank Tanah berbeda dengan Badan Usaha ataupun Birokrat Kementerian, melainkan sui generis. "Modal awal dari Bank Tanah ini adalah kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu dari APBN. Bentuk kekayaan negara yang dipisahkan tentunya rezimnya berbeda dengan rezim akuntansi pemerintahan. Dimulai dari penyusunan rencana kerja dan anggaran bank tanah. Ini menjadi alat evaluasi, berhasil atau tidak, surplus atau tidak, ini tergantung nanti bagaimana badan pengelola bisa menjalankan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan)," paparnya. (YS/RA)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Diperlukan Strategi Pencegahan dan Penanganan dalam Mengurangi Kasus Pertanahan
04/11/2020 12:54:37

Jakarta - Dalam membantu mengurangi akar masalah dan menekan angka kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan, diperlukan strategi dalam pencegahan dan penanganan kasus pertanahan. Di samping itu, dibutuhkan keseriusan dengan memberikan perhatian khusus dalam penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang terjadi di Indonesia.

 
Guyub dan Kerja Bersama untuk Percepatan Reforma Agraria
11/11/2020 10:01:11

Pemerintah melalui Gugus Tugas Refoma Agraria (GTRA) Pusat dan Daerah melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Reforma Agraria di Hotel Westin, Jakarta, Selasa (10/11/2020). Rapat yang dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Wakil Menteri LHK, jajaran pimpinan dari Kementerian ATR/BPN pusat, pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur, Wali Kota, Bupati, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi di seluruh Indonesia dan pemangku kepentingan terkait, dilaksanakan untuk mencari terobosan dalam pelaksanaan Reforma Agraria terutama redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan yang harus dikerjakan bersama.
Percepat Sertipikasi Tanah melalui Keringanan BPHTB
16/12/2021 15:46:38

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, menyatakan terus berkomitmen untuk mempercepat sertipikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga pada tahun 2025, seluruh tanah di Indonesia telah terdaftar. Hal tersebut disampaikan saat penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat di Provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Bali secara daring, Rabu (15/12/2021).
Kementerian ATR/BPN Jadikan Penghargaan Sistem Merit Sebagai Motivasi Pengembangan SDM
28/01/2021 18:17:43

Jakarta - Dinobatkannya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan kategori "Sangat Baik" pada Inovasi Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), tentu menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, dan bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

 
Wujudkan Misi Kesejahteraan, Kementerian ATR/BPN Dorong Pegawai Milenial Miliki Rumah Layak Huni
24/11/2021 08:04:54

Jakarta &ndash Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong para pegawainya, terutama kaum milenial yang berada di wilayah satuan kerja (satker) DKI Jakarta dan Banten untuk memiliki rumah layak huni. Selain untuk tempat tinggal dan berlindung, rumah yang merupakan bagian dari properti dapat menjadi investasi yang menjanjikan di masa depan karena nilainya yang dapat terus meningkat.