`

 

Ditjen PPTR Fasilitasi Reforma Agraria Melalui Penyediaan Tanah Terlantar

14/02/2021 11:34:40

 

Reforma Agraria merupakan program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Selain itu, program ini juga dapat mendukung ketahanan pangan di masa pandemi, dengan judul mencetak sawah-sawah baru. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalankan program Reforma Agraria melalui kegiatan asset reform serta access reform.



Kegiatan asset reform yang dijalankan adalah legalisasi aset, melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta penyertipikatan tanah-tanah transmigrasi. Selain itu, kegiatan asset reform yang juga sedang digalakkan adalah redistribusi tanah kepada masyarakat. Khusus redistribusi tanah, selain dari tanah eks HGU, tanah-tanah yang jadikan obyek redistribusi adalah tanah terlantar.



Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Sesditjen PPTR) M. Shafik Ananta mengatakan bahwa Ditjen PPTR turut mendukung program terkait dengan Reforma Agraria, melalui penyediaan tanah yang berasal dari penetapan tanah terlantar. "Penyediaan tanah terlantar ini akan mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat, salah satunya pembangunan Jawa Bagian Selatan. Perlu diketahui bahwa program tersebut merupakan program yang diprioritaskan oleh Presiden Joko Widodo," kata M. Shafik Ananta, Rabu (10/02/2021).



M. Shafik Ananta mengungkapkan bahwa wilayah Jawa Bagian Selatan memiliki tanah terlantar yang cukup luas sehingga berpotensi untuk dilakukan pengembangan wilayah tersebut. "Tanah yang terlantar cukup luas di sana, sehingga saya kira potensi untuk pengembangan itu bisa, dan kalau kita lihat hasil penertiban petugas, sebenarnya untuk ketersediaan tanah terlantar di sana itu saya kira sudah ada," terang Sesditjen PPTR.



Di Jawa Barat sendiri, Shafik menuturkan, sudah ada 344 hektare tanah yang dilepaskan dari tanah terlantar. Kemudian, tanah tersebut menjadi Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). "TCUN ini yang nanti kemudian digunakan untuk Reforma Agraria. Tapi kalau kita lihat sebetulnya di daerah Jawa Barat itu masih banyak tanah terlantar, yang sebenarnya belum kita tertibkan. Ini yang kemarin Pak Wamen (Wakil Menteri ATR/Waka BPN Surya Tjandra) punya ide untuk operasi tuntas di wilayah Jawa Barat khususnya bagian selatan," jelas dia.



Secara keseluruhan, Ditjen PPTR melalui Direktorat P4T berhasil menertibkan dan menetapkan 12.442 hektare tanah terlantar. "Kami rata-rata setiap tahun menetapkan itu sekitar 10.000-11.000 hektare. Tapi tahun ini kita optimis mencapai lebih dari itu," ungkap Sesditjen PPTR.



Pada kesempatan tersebut, M. Shafik Ananta juga mengungkapkan Direktorat Jenderal PPTR berhasil menyerap anggaran sebesar 85,71% di tahun 2020. Angka tersebut adalah rata-rata dari empat direktorat dibawahnya, yaitu Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah (P4T), Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, serta Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu. "Capaian ini merupakan kerja keras semua pihak di Ditjen PPTR. Tadinya kita berharap hasil yang maksimal, tetapi adanya pandemi pada tahun 2020 membuat kegiatan dilapangan agak terhambat," pungkas Sesditjen PPTR. (YS/LS/RH).



#KementerianATRBPN

#MelayaniProfesionalTerpercaya

#MajuDanModern

#MenujuPelayananKelasDunia





Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional



Twitter: @atr_bpn

Instagram: @Kementerian.ATRBPN

Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN

Youtube: Kementerian ATRBPN

Situs: atrbpn.go.id

 

Yuk Baca Informasi Lainnya..
Lakukan Monitoring dan Evaluasi di Lampung, Pejabat Pembina Berikan Solusi Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Tata Ruang
06/10/2021 16:45:18

Metro - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terus berupaya meningkatkan kualitas fungsi dari Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Salah satunya melalui pembentukan Pejabat Pembina Pelaksana Tugas yang berfungsi melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kinerja pelaksanaan program atau kegiatan pertanahan, serta dukungan percepatan rencana tata ruang dalam memberikan solusi dan arahan.
Kementerian ATR/BPN Selenggarakan Konsultasi Publik Rencana Tata Ruang Calon Ibu Kota Negara
14/08/2020 23:03:48

Samarinda - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan Konsultasi Publik ke-1 (KP-1) dalam rangka pembahasan konsep awal penyusunan regulasi Tata Ruang Calon Ibu Kota Negara (IKN) melalui penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dilaksanakan di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (13/08/2020).

 
2.938 Sertipikat Tanah Hasil Redistribusi Dibagikan di Seram Bagian Barat
20/02/2021 20:52:15

Seram Bagian Barat - Masih dalam rangkaian kunjungan kerja Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) di Provinsi Maluku, Surya Tjandra membagikan 2.938 Sertipikat Hak Atas Tanah hasil dari program Redistribusi Tanah kepada masyarakat adat di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tepatnya di kantor Balai Desa Taniwel, Kecematan Taniwel, Kabupaten SBB, Maluku pada Sabtu (20/02/2021).
Sadari Modus Mafia Tanah
25/11/2021 15:00:17

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya mengedukasi masyarakat untuk bersama memerangi mafia tanah. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, dalam acara live di Metro TV dengan tema "Awas Mafia Tanah" pada Rabu (24/11/2021), mengatakan bahwa kasus penyalahgunaan sertipikat tanah yang dihadapi pesohor Nirina Zubir, menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih sadar dan paham terkait masalah mafia tanah ini.
Wamen ATR/Waka BPN Harapkan Kombinasi Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan pada Pembangunan yang Berkelanjutan di Pulau Jawa
11/11/2021 12:28:10

Jakarta - Rencana pembangunan Jawa &ndash Bali yang tercantum dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa - Bali tengah dilakukan. Meski begitu, banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan. Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perencanaan pembangunan serta Rencana Tata Ruang Pulau Jawa - Bali harus saling terhubung sehingga pembangunan yang ada tidak menimbulkan hasil-hasil pembangunan yang problematik.