`

 

Wujudkan Layanan Terbaik di Bidang Pertanahan, Kementerian ATR/BPN bersama Pemkot Bandung Gelar Pelatihan Administrasi Pertanahan Pemerintah Kelurahan

15/06/2021 17:38:34

 

Bandung - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) menggelar Pelatihan Administrasi Pertanahan Pemerintah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Pelatihan yang dilaksanakan melalui pertemuan daring pada Senin (14/06/2021) ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan dan pemahaman sehingga memenuhi kualifikasi standar kompetensi teknis dan dapat mendukung tugas dan kunci dalam menangani permasalahan pertanahan. 
 
Kepala PPSDM, Deni Santo berkata bahwa ke depannya, pemerintah memang akan bersama membangun satu layanan bagi masyarakat, yakni berpacu dalam memberikan tata kelola layanan pemerintahan yang baik sesuai dengan government principal. Ia berpendapat bahwa kolaborasi antar lembaga ini menjadi satu entitas kesadaran bersama untuk memberikan layanan terbaik masyarakat. 
 
Deni Santo memaparkan terkait pengalamannya saat membuka pelatihan mediasi pertanahan di Jawa Timur beberapa waktu lalu. Menurutnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menggugah seluruh aparatur pemerintahannya untuk punya keahlian administrasi pertanahan. “Karena kalau administrasi pertanahannya baik, pemerintahannya akan lebih mudah, nanti Bapak Ibu akan mengerti pentingnya ahli administrasi pertanahan,” tuturnya.
 
Terkait pelatihan demi meningkatkan kompetensi, Deni Santo juga mengkaitkan kegiatan ini dengan indeks profesionalisme ASN yang memiliki 4 indeks yakni indeks dimensi kualifikasi, indeks dimensi kompetensi, indeks dimensi kinerja dan indeks dimensi kedisiplinan pegawai. “Terima kasih atas kerja sama ini, semoga jadi momentum yang baik dalam meningkatkan kualitas layanan kita,” pungkasnya. 
 
Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum, Dadang Gantina; Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna berkata bahwa semoga pelatihan ini dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kapabilitas dalam administrasi pertanahan. Menurutnya, tanah adalah aset sentral bagi Negara sehingga pemerintah harus mengupayakan pelayanan di bidang pertanahan dengan baik agar tidak terjadi permasalahan di masyarakat. 
 
Ema Sumarna menjelaskan bahwa permasalahan pertanahan seringkali terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terkait administrasi pertanahan. Itulah mengapa kelurahan perlu dibekali kompetensi untuk dapat menyelesaikan permasalahan pertanahan. Ia berharap outputnya nanti sistem manajemen pertanahan lebih kuat dan berorientasi pada pelayanan yang baik, sehingga kepercayan publik meningkat dan literasi masyarakat semakin kuat. “Saya minta kepada seluruh peserta agar mengikuti pelatihan dengan baik,” tambahnya.
 
Lebih lanjut, pelatihan ini terbagi menjadi 2 angkatan. Angkatan I berlangsung pada tanggal 14-17 Juni 2021 dan akan melaksanakan uji kompetensi online pada tanggal 17 Juni. Peserta angkatan I saat ini berjumlah 101 lurah dan pegawai kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Untuk angkatan 2, akan berlangsung pada tanggal 28 Juni s.d. 1 Juli 2021 serta diikuti oleh 50 lurah. Uji kompetensi online angkatan 2 akan berlangsung pada tanggal 2 Juli 2021. (AR/JR)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Percepat Pelayanan Pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN Resmikan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
18/02/2021 08:32:01

Bogor - Dalam rangka percepatan pelayanan pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat meresmikan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Rabu (17/02/2021). Peresmian Perwakilan Kantor Pertanahan tersebut dilakukan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil yang sekaligus menyerahkan Sertipikat Hak Atas Tanah Aset Pemda kepada Bupati Bogor, Ade Yasin. 
PTSL dan Reforma Agraria, Strategi Kementerian ATR/BPN Selesaikan Konflik Agraria
24/06/2021 18:38:04

Jakarta - Penyelesaian konflik agraria tengah menjadi salah satu prioritas pemerintah. Memahami arah kebijakan pengelolaan sumber daya agraria dan tipologi konflik agraria akan memudahkan penyusunan kerangka strategi penyelesaian konflik agraria. Seperti yang dipaparkan oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenrisau dalam Webinar Nasional Seri III, Dies Natalis Universitas Nusa Bangsa ke-34 dengan tema UU Cipta Kerja dalam Kerangka Penyelesaian Konflik Agraria pada Rabu, (23/06/2021). 
Membuka Tahun 2021, Presiden Jokowi Serahkan 584.407 Sertipikat Tanah di Seluruh Indonesia Secara Virtual
05/01/2021 16:52:38

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, menyerahkan sertipikat tanah kepada masyarakat di 26 Provinsi secara virtual melalui video konferensi dari Istana Negara, Jakarta, Selasa (05/01/2020). Hadir pula secara langsung di Istana Negara 30 penerima sertipikat tanah berasal dari Provinsi Jawa Barat dan Banten yang mewakili 584.407 penerima sertipikat di seluruh Indonesia. 
Perkuat Pelaksanaan RB, Kementerian ATR/BPN Adakan Seminar Pembangunan ZI
16/10/2020 16:38:23

Untuk memperkuat implementasi pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) menggelar seminar hasil penugasan pada pelatihan pembangunan Zona Integritas (ZI) tahun 2020 dengan metode Blended Learning melalui video conference, Rabu (14/10/2020).
Tutup Pelatihan PKA Angkatan II, Sekjen Kementerian ATR/BPN: Bangun Terus Inovasi dan Selalu Berusaha
28/10/2020 17:35:42

Setiap institusi maupun lembaga pasti memiliki pemimpin. Pemimpin tersebut harus memiliki integritas dan tanggung jawab yang kuat dan baik. Pemimpin yang berintegritas dan bertanggung jawab tidak terbentuk dalam waktu yang singkat tetapi butuh proses untuk membentuk karakter tersebut. Menunjang hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dengan peserta dari berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia.