`

 

Jadikan Kawasan Perkotaan Dinamis dengan Regulasi Kreatif

07/11/2020 09:39:46

 

Jakarta - Fenomena urbanisasi telah mendorong dinamika pembangunan terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Perkembangan kawasan perkotaan yang sangat pesat juga menimbulkan berbagai efek samping masalah seperti kawasan kumuh, keterbatasan sarana kesehatan, pendidikan, hingga kejahatan. Untuk itu, diperlukan adanya regulasi yang kreatif untuk dapat menata kawasan perkotaan menjadi dinamis.  "Apapun bisa dilakukan dan akan berhasil jika kita melakukan pendekatan yang baru dalam membuat regulasi. Melakukan hal yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda merupakan kebodohan yang sangat besar," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, saat menyampaikan keynote speech  dalam acara yang diadakan oleh Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI). Acara dengan tema "Creative Regulation dalam Rangka Mencari Terobosan Land Consolidation Studi Kasus Kawasan Cideng-Petojo, diadakan melalui video conference, Jumat (06/11/2020). Lebih lanjut dijelaskan bahwa, dinamika pertumbuhan kota mendorong terbentuknya _underutilized space_ serta beberapa daerah di kawasan pusat perkotaan harus mengalami degradasi fungsi seperti yang terjadi di kawasan Petojo hingga Cideng, Jakarta Pusat. "Pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN serta beberapa pemangku kepentingan lainnya bekerja sama dengan IRAI untuk dapat menghasilkan ide-ide kreatif yang dikerjakan secara detail dan memonitor, sehingga ide kreatif itu bisa menjadi kenyataan dalam peremajaan kota dan konsolidasi tanah," ungkapnya.  Sofyan A. Djalil mengatakan jika creative regulation itu artinya kita tanggap dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Salah satu contohnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibentuk dengan metode omnibus law sehingga bisa dihasilkan terobosan-terobosan yang mengikuti perkembangan zaman. "Di omnibus law yang paling bagus yaitu ketentuan diskresi. Diskresi dimungkinkan untuk alasan utama, yakni kepentingan umum, maka dengan adanya diskresi tidak akan ada lagi hambatan-hambatan dalam creative regulation," tuturnya. Untuk diketahui, IRAI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang corporate advisory services, market and industry research, policy advisory and stakeholder analysis serta capacity building and publication. Saat ini PT IRAI membantu pemerintah, khususnya Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian ATR/BPN dalam hal kebijakan publik.  Diskusi daring ini diharapkan dapat mengidentifikasi peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong penyusunan _creative regulation_ untuk mempercepat konsolidasi tanah, dalam rangka penataan kawasan dan penyediaan perumahan rakyat serta mengidentifikasi tatanan kebijakan konsolidasi tanah yang eksis beserta peluang dan tantangan pelaksanaannya.   Pada acara yang dimoderatori oleh _Founder & CEO_ IRAI, Lin Che Wei, diikuti juga oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto; Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki; Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar; Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Heru Hermawanto serta beberapa partisipan lainnya. (TA/LS) #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  Twitter: @atr_bpn Instagram: @Kementerian.ATRBPN Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: Kementerian ATRBPN Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Lewat PP Nomor 19 Tahun 2021, Kementerian ATR/BPN Pastikan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum Lebih Mudah
24/03/2021 17:45:41

Jakarta - Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pastikan pengadaan tanah bagi infrastruktur dan kepentingan umum lebih mudah. Seperti yang diungkapkan oleh Arie Yuriwin selaku Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, dalam siaran langsung bersama Berita Satu TV pada program Prime Time, Selasa (23/03/2021).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN: Utamakan Pemetaan Kontekstual Papua
28/07/2021 09:28:24

Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah fokus menggarap percepatan kesejahteraan di tanah Papua. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama Kementerian ATR/BPN dalam mengambil peran, seperti yang dipaparkan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra dalam wawancara daring bersama Katadata pada Senin (26/07/2021).
Pastikan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Bendungan Berjalan Baik, Kementerian ATR/BPN Lakukan Evaluasi Secara Virtual
30/08/2020 10:03:00

Jakarta &ndash Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan rapat evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara virtual pada Jumat (28/08/2020). Rapat dengan agenda utama evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur hingga Banten ini dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil.
Berantas Mafia Tanah, Upaya Kementerian ATR/BPN Ciptakan Kepastian Hukum Atas Tanah
29/09/2021 11:45:13

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memerangi praktik-praktik mafia tanah, karena kehadirannya dianggap sebagai penyebab maraknya sengketa dan konflik pertanahan. Sebagai tindak lanjut penegakan hukum terhadap mafia tanah, Kementerian ATR/BPN telah menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta Kejaksaan Agung melalui Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah.
Kementerian ATR/BPN Dorong Profesionalitas PPAT dalam Melayani Masyarakat
27/09/2021 08:26:57

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mencapai target program strategisnya tentu didukung oleh banyak pihak, terutama mitra kerja dalam pengurusan administrasi pertanahan, yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selaku mitra kerja, Kementerian ATR/BPN terus mendorong profesionalitas PPAT dalam melayani masyarakat.