`

 

Hadiri Pengukuhan PP IPPAT, Menteri ATR/Kepala BPN: Tingkatkan Terus Profesionalitas

25/05/2021 08:48:46

 

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan pengukuhan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) masa bakti 2021-2024 di Aula Prona lantai 7 Gedung Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Senin (24/05/2021). Hadir langsung dan memberikan pengarahan pada pengukuhan ini Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil.
 
"Selamat kepada Pengurus Pusat IPPAT yang telah dikukuhkan, tentu PPAT ini kita sangat harapkan agar meningkatkan terus profesionalitasnya, kami terus meningkatkan diri di internal BPN dan saya melihat upaya pemerintah memperbaiki diri di semua lini," tutur Menteri ATR/Kepala BPN.
 
Pada kesempatan ini Sofyan A. Djalil juga mengatakan bahwa permasalahan tanah di Indonesia begitu kompleks, untuk itu PPAT berperan besar untuk ikut menangani hal tersebut. Jika terdapat konflik hendaknya diselesaikan secara persuasif agar menjadikan masyarakat Indonesia high trust society.
 
Ia menambahkan bahwa PPAT harus berkomitmen untuk bekerja sesuai kode etik PPAT karena hal tersebut merupakan suatu hal yang fundamental. "PPAT yang melanggar agar dipecat, jika ada yang aktif sebagai mafia tanah, Bapak Ibu sekalian silahkan ambil tindakan tegas ini bukan masalah suka tidak suka tapi kita ingin memperbaiki negeri ini agar makin baik," tegasnya.
 
Sofyan A. Djalil juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen dalam memerangi dan memberantas mafia tanah yang merupakan kejahatan luar biasa. "Pak Ketua, yuk kita perbaiki kode etik, kalau ada yang melanggar kita ambil tindakan yang keras, lebih baik bapak menghukum temannya dari pada profesi secara keseluruhan tercemar gara-gara tindakan oknum," imbuhnya.
 
Pada kegiatan yang diselenggarakan secara daring dan luring ini, Ketua Umum PP IPPAT, Hapendi Harahap mengatakan kedepan PP IPPAT sedang berupaya agar PPAT dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selalu bertindak santun dalam kehidupan sehari-hari, menghormati pihak lain, menaati hukum dan bertanggung jawab. "Kami menyadari bahwa upaya kami di PP IPPAT tidaklah mudah, oleh karenanya kami harap jajaran Kementerian ATR/BPN memberikan dukungan penuh kepada PP IPPAT dalam penegakkan etika dan hukum itu nantinya," katanya.
 
Pengurus Pusat IPPAT yang dikukuhkan pada kesempatan ini berjumlah 46 orang. Selain dihadiri langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, hadiri pula pada pengukuhan ini Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Adi Darmawan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Pengurus Wilayah IPPAT. (JR/RZ)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Sekjen Imbau Pejabat yang Baru Dilantik Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Kementerian ATR/BPN
13/10/2021 19:16:13

Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto, melantik 3 (tiga) orang Pejabat Administrator. Pelantikan dilaksanakan di Aula Prona Lantai 7, Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Selasa (12/10/2021).
Kementerian AgrariaTransformasi Digital, Menuju Layanan Pertanahan Berstandar Dunia
16/06/2021 17:54:35

Polewali Mandar - Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) se-Sulawesi Barat di Hotel Ratih 10 s.d. 11 Juni 2021. Mengangkat tema &ldquoMelangkah Pasti Dengan Transformasi Digital Menuju Layanan Pertanahan Berstandar Dunia&rdquo, sejalan dengan roadmap transformasi digital Kementerian ATR/BPN tahun 2020-2024.  
Ini Muatan Dalam RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang
19/01/2021 15:43:15

Jakarta &ndash Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau lazim disebut UUCK merupakan peraturan perundang-undangan yang sejatinya mengakomodir ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Undang-undang ini dibentuk dengan metode omnibus law, yaitu dengan melakukan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang telah ada sebelumnya. Seperti diketahui, banyak kemudahan berusaha terhadang oleh regulasi yang ada, ditingkat nasional ataupun daerah, sehingga dirasa perlu terobosan terkait hal itu.
PPKM Darurat, Kementerian ATR/BPN Minta Jajaran Patuhi Beberapa Hal Ini
03/07/2021 16:01:26

Jakarta &ndash Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, terhitung tanggal 3 Juli 2021, Pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Untuk kegiatan birokrasi dan pelayanan masyarakat, juga telah diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa PPKM Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali. 

 
Surya Tjandra: Pembangunan yang Diinisiasi Pusat Harus Sesuai dengan Aspirasi Daerah
02/09/2020 11:01:08

Jawa Timur - Dalam berbagai kunjungan kerjanya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Surya Tjandra, berkesempatan untuk bertemu dengan pimpinan daerah setempat. Hal ini merupakan upaya Kementerian ATR/BPN untuk membangun komunikasi mendalam dengan pemerintah daerah.