`

 

Wamen ATR/Waka BPN Tawarkan Alternatif Penyelesaian Persoalan Reforma Agraria di Kabupaten Paser Melalui GTRA

15/07/2021 13:39:31

 

Jakarta - Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur secara daring pada Rabu (14/07/2021). Pertemuan kali ini merupakan rakor awal yang diinisiasi Kantor Pertanahan Kabupaten Paser untuk mengkoordinasikan hal-hal terkait pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Paser, mengingat Bupati dan Wakil Bupati Paser yang baru dilantik pada Februari 2021 lalu.
 
Dalam sambutannya, Wamen ATR/Waka BPN telah merangkum sedikitnya ada empat persoalan besar yang menjadi fokus pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Paser. Pertama, adanya revisi tata ruang sebagai adaptasi terhadap pembangunan daerah. Setelah dilakukan peninjauan kembali, ternyata ditemukan tumpang tindih pemanfaatan ruang antara kehutanan dan perkebunan, kehutanan dan pertambangan serta pertambangan dan perkebunan. "Dengan adanya PP No. 43 Tahun 2021 yang merupakan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja, hal-hal seperti ini bisa diselesaikan secara bersama," tutur Surya Tjandra.
 
Selain dalam menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan ruang, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan melalui PP Nomor 43 Tahun 2021 juga dapat menyelesaikan persoalan lainnya dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Paser, yaitu penyelesaian permasalahan tanah masyarakat dalam kawasan cagar alam. "Tantangannya bagi kami adalah ini bukan tanggung jawab Kementerian ATR/BPN sepenuhnya tetapi juga ada kewenangan dari Kementerian LHK. Hal seperti ini merupakan tantangan yang harus dihadapi, masalah lama yang belum tuntas harus bisa diprioritaskan penyelesaiannya pada forum GTRA ini," imbuh Surya Tjandra.
 
Persoalan ketiga yang harus mulai diuraikan dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Paser adalah percepatan penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi. Menurut Surya Tjandra, hal ini dapat diselesaikan dengan melakukan sinkronisasi data dan analisis tipologi persoalan, melakukan analisa terkait regulasi yang menjadi penghambat dalam permasalahan transmigrasi ini dan juga perlu mengoptimalisasikan koordinasi antar pihak terkait dalam wadah GTRA.
 
Persoalan lainnya juga yang harus diselesaikan adalah adanya tanah terindikasi terlantar karena tidak dimanfaatkan sesuai dengan haknya. Karena sejatinya tanah harus memiliki fungsi sosial yang artinya harus bisa dimanfaatkan dan mendatangkan kesejahteraan, mewujudkan keadilan pertanahan dalam rangka Reforma Agraria, serta menjamin adanya kepastian hukum. "Hal-hal seperti ini barangkali perlu kita pahami secara detail untuk sama-sama kita selesaikan. Permasalahan mengenai tanah terlantar ini juga dapat ditertibkan dan diselesaikan melalui PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar," kata Wamen ATR/Waka BPN.
 
Selain persoalan yang ada, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan Kabupaten Paser memiliki peluang dalam mendorong pengembangan wilayah melalui pembangunan yang masuk ke dalam rencana _major project_ RPJMN 2020-2021 di wilayah Kalimantan. Di antaranya pembangunan Waduk Multiguna Lambakan yang terletak di Kecamatan Long Kali yang bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat. Selain itu, Surya Tjandra mengungkapkan bahwa Kabupaten Paser juga masuk ke dalam koridor pemerataan di wilayah Kalimantan untuk turut mendukung pembangunan Ibu Kota Negara baru.
 
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi yang juga hadir secara daring pada Rakor GTRA Kabupaten Paser mengimbau agar dalam forum GTRA kali ini dapat menyusun skala prioritas yang akan diselesaikan secara bersama, karena memang percepatan penyelesaian persoalan yang telah diungkapkan Wamen ATR/Waka BPN merupakan hal yang sudah lama ditunggu masyarakat. "Melalui Rakor ini kita akan susun penyelesaian persoalan di Kabupaten Paser berdasarkan skala prioritas, dan mudah-mudahan melalui rakor ini menjadi terobosan kita bersama untuk mewujudkan cita-cita kita bersama demi kesejahteraan masyarakat," ucap Asnaedi.
 
Fahmi Fadli selaku Bupati Paser dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan Rakor GTRA kali ini menyatakan apresiasi dan dukungannya terhadap pelaksanaan GTRA di Kabupaten Paser. "Memang perlu dilakukan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan sehingga tidak menyebabkan adanya sengketa di kemudian hari, dan _Insya Allah_ melalui kegiatan ini kita dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat di Kabupaten Paser," ujar Fahmi Fadli. (LS/RE)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Perkuat Penanganan Mafia Tanah Melalui Rakor Polda Metro Jaya Bersama Kementerian ATR/BPN
04/03/2021 08:39:32

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki peran utama dalam penanganan sengketa dan konflik pertanahan, karena terdapat tindak pidana di dalamnya maka dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan mafia tanah. Untuk dapat memperkuat hal tersebut maka dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantapan Penyidikan Perkara Mafia Tanah di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya, di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta, (03/03/2021). 

 
Tingkatkan Koordinasi dan Sinergi dalam Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi Sulsel
17/10/2020 19:45:58

Makassar - Dalam pelaksanaan transmigrasi, pemerintah sebagai penyelenggara program transmigrasi bertanggung jawab dalam menyediakan tanah untuk masyarakat transmigran. Tak terkecuali Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bertanggung jawab untuk dapat menyelesaikan permasalahan pertanahan transmigrasi, dan tidak akan berjalan sukses tanpa adanya koordinasi serta sinergi dari berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraannya. 

 
Salurkan Bantuan Kemanusiaan Untuk Kampung Halaman
25/01/2021 10:06:09

Tanah Laut - Banjir besar melanda Provinsi Kalimantan Selatan diawal tahun 2021. Pulau yang hijau dan banyak vegetasi hijau pun bisa terdampak banjir. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Rabu (20/01/2021), 21 orang meninggal, sebanyak 342.987 orang terdampak banjir, dimana 63.608 orang diantaranya mengungsi. Adapun infratsruktur yang terdampak akibat bencana ini meliputi 66.768 rumah terendam, 18.294 meter jalan terendam, dan 21 jembatan rusak serta 18.536 hektar lahan di 11 kabupaten/kota di  Provinsi Kalimantan Selatan gagal panen. Fakta tersebut menjadi bukti dashyatnya bencana banjir.
Kementerian ATR/BPN Apresiasi Peran Media Dalam Diseminasi Informasi Tata Ruang dan Pertanahan
09/02/2021 20:43:36

Jakarta - Peran pers dan media massa dari dahulu hingga sekarang, sangat krusial. Pers dan media massa berjasa menyebarkan informasi dan memberikan pemahaman mengenai isu-isu terkini serta berperan menangkal hoaks, yang beredar di masyarakat. Pers dan media massa sudah seharusnya menjadi mitra yang hangat bagi pemerintah. Keduanya bisa bekerja sama untuk menyebarkan informasi-informasi penting mengenai kinerja dan program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. 

 
Wamen ATR/Waka BPN Serahkan 755 Sertipikat Bagi Mantan Kombatan GAM
09/02/2021 20:51:10

Pidie Jaya - Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Provinsi Aceh, Wamen ATR/Waka BPN berkesempatan untuk menyerahkan sertipikat Hak Milik bagi mantan kombatan GAM, tapol amnesti dan korban konflik sebanyak 755 sertipikat di Pendopo Bupati Pidie Jaya, Selasa, (9/2/2021). Kegiatan ini merupakan kelanjutan kegiatan serupa yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 di Pidie Jaya.