`

 

Simak Arahan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN terkait Percepatan Pembangunan Kawasan Pawonsari

11/09/2021 14:33:23

 

Gunungkidul – Pemerintah di Kawasan Pawonsari (Kab. Pacitan; Kab. Wonogiri; Wonosari, Kab. Gunungkidul) terus meningkatkan kerja samanya demi meningkatkan perkembangan pembangunan daerah di tiga kabupaten pada tiga provinsi tersebut. Melalui Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Sub Regional Pawonsari yang berlangsung secara daring dan luring di Kantor Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Kamis (09/09/2021), dibahas beberapa gagasan dan rencana teknis demi percepatan pembangunan di Kawasan Pawonsari.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra berkata bahwa jika bicara Kawasan Pawonsari, maka akan bicara suatu kawasan dengan batas administratif. Terdapat pegunungan karst (pegunungan kapur) yang melintang di sepanjang 3 (tiga) kabupaten, membuat keadaan alam daerah-daerah tersebut mempunyai kesamaan dan tidak jauh berbeda. “Sebagai daerah di Jawa bagian selatan yang punya potensi bencana, kompleksitas ini butuh pendekatan yang lebih khusus, apa yang perlu dipertimbangkan,” ujar Surya Tjandra.

Surya Tjandra juga berkata bahwa percepatan pembangunan Kawasan Pawonsari butuh perencanaan terpadu. Ia menjelaskan jika pembangunan ini butuh beberapa kajian yaitu kajian kebutuhan infrastruktur wilayah, kajian karakteristik sosial-budaya setempat, kajian potensi pengembangan wilayah, kajian daya dukung & daya tampung lingkungan serta adanya peta dasar dan basis data wilayah. Terkait kajian ini, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta ikut berperan dalam hal penelitian kawasan Pawonsari. “Terkait konteks Pawonsari, apa yang perlu jadi core atau poin utama, baru nanti kita laksanakan pembangunan didukung dengan action plan,” terang Wamen ATR/Waka BPN.

“Bagaimana mengubah ini menjadi sebuah hal yang konkret, ini yang menjadi tantangan. Kita bisa menyiapkan gagasan besar ini dan dapat dilanjutkan oleh siapa pun. Peluang ada, kebutuhan juga ada, saya lihat Pawonsari ini sudah ada secara organik. Kami dari Pemerintah pusat menghargai niat baik dari daerah dan kita semua butuh sinergi,” jelas Surya Tjandra.

Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto mengapresiasi dan berterima kasih terkait percepatan pembangunan Kawasan Pawonsari terutama di wilayah Kab. Gunungkidul melalui GTRA Sub Regional Pawonsari. Ia berkata bahwa pihaknya beserta tim percepatan akan bekerja bersama secara spesifik dalam optimalisasi potensi daerah, seperti potensi alam.

Heri Susanto berkata bahwa pihaknya bersyukur bahwasanya Kab. Gunungkidul diberikan kelebihan alam yang sangat luar biasa. Ia berkata bahwa Kab. Gunungkidul punya garis pantai sepanjang lebih dari 10 km, 113 potensi obyek wisata yang dikelola Pemerintah Gunungkidul serta potensi goa yang cukup menarik serta seringkali dijadikan ikon konten wisata. “Potensi ini tentu akan sangat relevan jika disandingkan dengan rencana program Pawonsari. Pacitan, Wonogiri, Gunungkidul punya kedekatan emosional dan potensi budaya yang hampir sama. Harapannya dengan percepatan pembangunan Kawasan Pawonsari ini dapat memberikan dampak yang signifikan terutama bagi warga Gunungkidul,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Suhendro berkata bahwa beberapa tim terkait dengan percepatan Kawasan Pawonsari telah melakukan observasi mulai dari Kab. Pacitan, Kab. Wonogiri dan terakhir di Kab. Gunungkidul. Ia berharap setelah Rakor GTRA hari ini berlangsung, maka seluruh tim akan segera menyusun laporan akhir tentang hasil kegiatan berupa potensi daerah yang sudah terekam bersama dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) "Semua akan kita susun untuk selanjutnya kita analisis, serta merancang perencanaan secara terintegrasi," jelas Suhendro.

Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional III, Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional, Endang Sihsetyaningrum membahas gagasan Kawasan Pawonsari jika dilihat dari sudut pandang Kawasan Strategis Nasional. Ia berkata bahwa pada Kawasan Pawonsari, dapat ditonjolkan dari sisi lingkungan hidup. “Kami sudah lihat ada kerja sama yang baik antar kabupaten yang luar biasa. Tinggal apa yang sebetulnya mau dipertahankan dan perlu didorong. Misal, potensi wisata yang mengutamakan lingkungan dan keanekaragaman hayati, tentunya juga perlu kehati-hatian dalam perencanaan ini,” tutupnya. (AR/JR)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id

Yuk Baca Informasi Lainnya..
Persiapkan Pembangunan Assessment Center, Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Profesionalisme Asesor SDM
04/12/2020 19:34:23

Cikeas - Dalam rangka meningkatkan profesionalisme bagi Pejabat Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) menyelenggarakan Workshop Pengenalan Bimbingan Teknis (Bimtek) Asesor Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, di Cikeas, Rabu (02/11/2020).
Kehadiran Pemerintah dalam Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Tapal Batas Negara
24/03/2021 17:21:33

Nunukan - Sebagai salah satu beranda negara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari 21 Kecamatan ini mempunyai beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak maupun negara bagian Sabah, Malaysia dengan tapal batas meliputi batas darat, laut dan kawasan perairan lainnya. Dengan tapal batas yang ada, tak ayal Kabupaten Nunukan senantiasa dihadapkan dengan dinamika permasalahan, salah satunya masalah kepemilikan tanah. 
Atasi Kawasan dan Tanah Telantar Melalui RPP Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar
13/01/2021 10:42:34

Jakarta &ndash Permasalahan pertanahan di Indonesia terjadi karena maraknya penelataran tanah, yang umumnya dikuasai oleh badan usaha/perusahaan swasta maupun perorangan. Munculnya status kawasan dan tanah telantar terjadi karena pemilik tanah tidak memanfaatkan, tidak mengusahakan, tidak mempergunakan atau tidak memelihara tanahnya. Tidak jarang, hal ini menimbulkan sengketa dan konflik pertanahan. Guna mengantisipasi terjadinya sengketa dan konflik pertanahan, pemerintah sudah berupaya dengan melakukan percepatan pendaftaran tanah guna memberikan kepastian hukum atas tanah. 
Kementerian ATR/BPN Targetkan RPP UUCK Dapat Ditandatangani Akhir Desember 2020
16/12/2020 17:45:08

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini telah menyelesaikan rancangan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UUCK. Sebanyak lima Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan satu Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) telah berhasil disusun oleh Kementerian ATR/BPN. Kelima RPP tersebut adalah 1) RPP mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang 2) RPP mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 3) RPP mengenai Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah 4) RPP mengenai Bank Tanah 5) RPP mengenai Kawasan dan Tanah Terlantar serta Raperpres mengenai Organ Bank Tanah.
Atasi Permasalahan Jabodetabekpunjur, Menteri ATR/Kepala BPN Inisiasi Pembentukan PMO
03/08/2020 13:36:01

Menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) yang bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan ekonomi dan pusat aktivitas metropolitan dengan pertimbangan aspek keberlanjutan lingkungan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A.Djalil menggelar Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang dan Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur, di Hotel Pullman Vimala Hills Resort, Bogor pada Senin (27/7/2020).