`

 

Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan KKPR dalam PP Nomor 21 Tahun 2021

28/05/2021 15:35:12

 

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan sosialisasi dalam penyampaian pokok-pokok substansi Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Khususnya pada peraturan turunan PP Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam PP Nomor 21 Tahun 2021, di mana terdapat beberapa kebijakan dan istilah baru yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang perlu menjadi perhatian.
 
Pada kegiatan sosialisasi ini hadir sebagai narasumber, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki, dan diikuti secara langsung oleh Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta, Heru Hermawanto serta jajaran Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, serta Kantor Pertanahan se-DKI Jakarta, di Ruang Serbaguna Managam Manurung Lantai 3, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Kamis (27/05/2021).
 
"Presiden RI, Joko Widodo, telah menginstruksikan bahwa pada awal Juni nanti, KKPR harus segera berjalan. KKPR berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar yang perlu didapatkan sebelum pelaku usaha dapat melanjutkan proses perizinan berusaha," ujar Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN.
 
Lebih lanjut, Abdul Kamarzuki menjelaskan jika sesuai dengan amanat dari UUCK dan PP Penyelenggaraan Penataan Ruang, untuk semua pemanfaatan ruang harus melalui KKPR. "Pengenalan KKPR ini pun menjadi penting untuk segera disosialisasikan ke semua daerah di Indonesia agar pemahaman yang didapatkan oleh pemerintah daerah seragam dan tidak terjadi perbedaan persepsi sehingga misi untuk meningkatkan ekosistem investasi melalui kemudahan perizinan berusaha dapat terwujud," ungkapnya. 
 
Melalui sosialisasi ini, Abdul Kamarzuki mengharapkan jika RDTR di daerah khususnya di DKI Jakarta sudah dapat diselesaikan sesuai standar _Online Single Submission-Risk Based Approach_ (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Resiko yang kini harus sudah mulai efektif digunakan. Nantinya, RDTR yang sudah sesuai dan terintegrasi dengan sistem OSS akan dipakai sebagai acuan dalam pemberian konfirmasi KKPR.
 
Pada kesempatan yang sama, sebagai tuan rumah kegiatan sosialisasi kali ini, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta, Dwi Martono, menyambut baik dilangsungkannya acara ini. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini akan mempercepat proses pelaksanaan KKPR khususnya di DKI Jakarta.
 
"Sama dengan yang disampaikan Dirjen Tata Ruang, memang awal Juni tepatnya tanggal 2 Juni 2021 KKPR diharapkan sudah dijalankan. Sehingga ini dapat menjadi arahan untuk kami di Provinsi DKI Jakarta dalam menata ruang kedepannya," tuturnya. (TA/RE)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Tidak Hanya Menyelesaikan Kasus, Kementerian ATR/BPN Fokus Pencegahan Konflik Pertanahan
24/08/2021 20:24:59

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) sangat serius dalam menangani kasus-kasus pertanahan. Tak hanya menyelesaikan kasus, pencegahan konflik pertanahan saat ini juga menjadi fokus Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Ditjen PSKP. 
Pemerintah Optimistis Selesaikan Pengadaan Tanah Rel Kereta Api Makassar Pare-Pare
11/09/2020 22:55:37

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil.

 
Menteri ATR/Kepala BPN: Jadikan Peringatan HANTARU 2021 sebagai Momentum Evaluasi demi Perbaikan Organisasi
24/09/2021 15:41:51

Jakarta - Rangkaian Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) Tahun 2021 mulai berlangsung. Dimulai dengan penyerahan 124.120 Sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (22/09/2021), kali ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan acara bertajuk Ngopi (Ngobrol Pintar) Bareng Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil secara virtual pada Kamis (23/09/2021).
Wamen ATR/Waka BPN: PP 43/2021 Solusi Atasi Konflik di Kawasan Hutan
24/06/2021 12:04:25

Dumai - Permasalahan akibat ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin dan hak atas tanah masih jamak terjadi. Untuk mencari solusi permasalahan tersebut, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra mengunjungi dan aktif berdiskusi dengan pemimpin daerah terdampak, salah satunya dengan Wali Kota Dumai, Selasa (22/06/2021).
Tumbuhkan Rasa Berbagi untuk Meningkatkan Knowledge Management
16/10/2020 16:45:01

Jakarta - Manajemen pengetahuan menjadi penting pada setiap individu maupun kelompok di era sekarang ini. Untuk itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan (PPSK-ATP) menyelenggarakan webinar #2 mengenai manajemen pengetahuan yang bertajuk "Implementasi dan _Best Practice Knowledge Management_ pada Organisasi Pemerintah di Era Pandemi Covid-19" pada Rabu (14/10/2020).