`

 

Buka Pelatihan Administrasi Pertanahan Gelombang II, Berikut Arahan Menteri ATR/Kepala BPN

23/05/2021 14:21:28

 

Surabaya - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur menggelar Pelatihan Administrasi Pertanahan bagi Petugas Pengelola Pertanahan Daerah (P3D) Gelombang II pada Jumat (21/05/2021) bertempat di Hotel Novotel Samator, Surabaya. Pelatihan ini merupakan program kerjasama Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melatih pejabat untuk mengelola pertanahan di tingkat daerah. 
 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil dalam sambutannya berkata bahwa Ia memberikan dukungan penuh atas inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membantu Kementerian ATR/BPN di tingkat daerah. Selain dalam bentuk upaya percepatan pendaftaran tanah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengirim pegawai yang mengelola pertanahan di tingkat daerah untuk mengikuti pelatihan ini. 
 
Dalam kesempatan ini, Sofyan A. Djalil juga berbagi pengalamannya terkait salah satu prinsip hidup, yaitu menciptakan nilai tambah setiap hari. Dirinya kerap berusaha melakukan banyak hal dengan maksimal meski dalam hal yang sederhana sekalipun. Ia pun berpesan pada Kepala Kanwil BPN dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan untuk senantiasa meningkatkan sistem yang ada untuk menjadi lebih baik setiap harinya. "Sesuatu yang nilai tambahnya meningkat setiap harinya, akan menciptakan kemajuan. Mari kita tanamkan mindset ini agar senantiasa dapat memberikan pelayanan pertanahan agar semakin baik dan tertib," jelasnya.  
 
Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar menjelaskan bahwa sebelumnya telah berlangsung pelatihan P3D gelombang pertama dengan total peserta sejumlah 105 peserta dan saat ini total peserta gelombang kedua sejumlah 97 peserta. Jonahar berharap semoga akan ada pelatihan serupa di gelombang-gelombang berikutnya sehingga tercapai target 1 petugas P3D untuk 1 kecamatan, bahkan hingga target 1 petugas P3D untuk 1 desa. 
 
Menurut Jonahar, jumlah P3D yang mengikuti pelatihan hingga gelombang II ini berbanding lurus dengan komitmen Tri Juang yang akan diwujudkan. Banyak Bupati dan Wali Kota daerah di Jawa Timur yang peduli dengan kondisi pertanahannya sehingga turut membantu menyukseskan pelatihan ini. "Mohon bagi para peserta P3D untuk benar-benar disimak, mudah-mudahan dapat menjadi bekal untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan di Jawa Timur," tutur Jonahar.
 
Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Emil E. Dardak menyampaikan rasa terima  kasih atas kehadiran Sofyan A. Djalil selaku Menteri ATR/Kepala BPN yang hadir dalam pembukaan pelatihan ini karena memberikan semangat yang luar biasa untuk peserta pelatihan. Menurutnya, pengelolaan pertanahan di Jawa Timur, dengan kondisi luas wilayah yang besar dan jumlah penduduk yang padat memang tidaklah mudah. Pihaknya dihadapkan dengan banyaknya tantangan penyediaan tanah untuk publik.
 
Emil E. Dardak juga bersyukur terkait integrasi Kementerian ATR/BPN untuk menjadi pengelola pertanahan yang tak hanya berkutat di penyediaan tanah namun juga mengatur land use sehingga pengelolaan tanah akan lebih tepat dan berkeadilan. Menurutnya, hal ini akan berguna dalam menciptakan sustainability atau keberlanjutan bagi pengelolaan tanah di Jawa Timur secara jangka panjang. "Mudah-mudahan pelatihan ini diberikan kelancaran serta menjadi salah satu pintu bahwa kami bisa menjadi mitra yang konsisten dalam menjalankan setiap program dari Kementerian ATR/BPN," tutupnya. (AR/RM)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Penyempurnaan Regulasi di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Melalui PP Nomor 18 Tahun 2021
11/09/2021 14:24:58

Semarang - Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaannya, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam hal ini terus melakukan sosialiasi kepada seluruh satuan kerja baik di pusat maupun daerah, guna menyamakan persepsi dalam memahami PP tersebut.
Awali Kunjungan Kerja, Wamen ATR/Waka BPN Resmikan Loket Pelayanan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara
20/12/2021 11:56:34

Kendari - Mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Tenggara, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, meresmikan Loket Pelayanan dan Aula Bhumi Bhakti 21 Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Sabtu (18/12/2021).
Kementerian ATR/BPN Laksanakan Internalisasi Peningkatan Pelayanan Informasi Publik
17/06/2021 11:40:03

Jakarta - Perkembangan teknologi di zaman sekarang begitu cepat, arus informasi yang masuk kepada masyarakat juga begitu deras. Kebutuhan dan keterbukaan akan suatu informasi disadari oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Untuk itu peran Hubungan Masyarakat (Humas) begitu penting dalam menyebarluaskan informasi program dan pelaksanaan kegiatan Kementerian kepada masyarakat serta transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan membutuhkan informasi yang cepat dan tepat.

 
Membuka Tahun 2021, Presiden Jokowi Serahkan 584.407 Sertipikat Tanah di Seluruh Indonesia Secara Virtual
05/01/2021 16:52:38

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, menyerahkan sertipikat tanah kepada masyarakat di 26 Provinsi secara virtual melalui video konferensi dari Istana Negara, Jakarta, Selasa (05/01/2020). Hadir pula secara langsung di Istana Negara 30 penerima sertipikat tanah berasal dari Provinsi Jawa Barat dan Banten yang mewakili 584.407 penerima sertipikat di seluruh Indonesia. 
Tampung Aduan Masyarakat Dalam Pelaksanaan PTSL, Kementerian ATR/BPN Gelar Sosialisasi FGRM
05/03/2021 09:41:58

Dalam penyampaian program atau kebijakan, komunikasi dan interaksi dua arah sangat penting, seperti halnya dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat terkait kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam hal ini, Proyek Percepatan Reforma Agraria (PPRA) mewajibkan adanya mekanisme komunikasi yang disebut Feedback Grievance Redress Mechanism (FGRM). Sehubungan dalam hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melalui Direktorat Jenderal Survei Pengukuran dan Pemetaan Ruang (Ditjen SPPR) menyelenggarakan Sosialisasi FGRM di tingkat Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota secara daring, Kamis, (04/03/2021).