`

 

Terobosan UUCK, Atur Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan

03/06/2021 14:43:19

 

Jakarta – Beragamnya kebijakan terkait aturan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dari beberapa instansi menimbulkan banyaknya tumpang tindih kebijakan yang berujung pada ketidakadilan pemanfaatan serta penurunan kualitas pemanfaatan SDA. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) menjadi titik awal simplifikasi dan sinkronisasi regulasi untuk mengatasi tumpang tindih kebijakan yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana pada Kuliah Umum Webinar Universitas Nusa Bangsa, Rabu (02/06/2021). 
 
Suyus Windayana menjelaskan bahwa pada saat penerbitan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), masalah yang berkenaan dengan sumber daya agraria selain tanah belum menjadi hal yang strategis. Hal ini menyebabkan beberapa masalah yang berkenaan dengan penanaman modal, konflik penguasaan serta pemanfaatan sumber daya agraria belum diantisipasi. “Karena tidak diatur dengan jelas sehingga muncullah celah-celah dan menyisakan pekerjaan rumah yang belum selesai,” tambah Suyus Windayana.
 
Tak hanya itu, menurut Suyus Windayana, beberapa faktor seperti perubahan era globalisasi, perubahan kebijakan ekonomi, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), permasalahan ketimpangan juga perubahan arus investasi menjadi latar belakang munculnya kebutuhan akan kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan. UUCK hadir mengatasi permasalahan di atas sekaligus sinkronisasi belantara regulasi di pusat maupun daerah. 
 
Sebagai tindak lanjut UUCK, Kementerian ATR/BPN mengeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yakni PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah; PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan; PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar; PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang; dan PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Menurut Dirjen PHPT, juga diterbitkan PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. “Terbitnya PP 43/2021 menjadi salah satu penyelesaian ketidaksesuaian apabila ada 1 bidang kawasan yang terjadi tumpang tindih pemilikan antara ijin, kawasan dan hak atas tanah untuk diselesaikan dalam lini waktu masa,” terangnya.
 
Salah satu PP di Kementerian ATR/BPN yakni PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang HPL, HAT, Sarusun dan Pendaftaran Tanah, bertujuan untuk menghapus ketentuan yang sudah tidak relevan, menyempurnakan ketentuan yang masih relevan serta mengatur hal-hal baru sesuai kebutuhan. Menurut Dirjen PHPT, PP 18/2021 mencakup penguatan HPL, penyesuaian HAT, HPL/HAT ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, satuan rumah susun, percepatan pendaftaran tanah dan penertiban administrasi pertanahan, penggunaan dokumen elektronik, perubahan hak dan penyelesaian alat bukti hak lama. 
 
Hal senada dipaparkan oleh mantan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reforma Agraria, Doddy Imron Cholid. Menurutnya, Presiden sudah mengeluarkan UUCK yang mengatur sinkronisasi regulasi untuk semua sektor khususnya sektor pertanahan dan tata ruang. Menurut Doddy Imron Cholid, salah satu permasalahan yang patut menjadi penyelesaian adalah permasalahan tanah. Ia berharap bahwa adanya UUCK beserta turunannya betul-betul dapat mengurai permasalahan tanah terlantar. “Hal pertama yang dilakukan yakni redistribusi tanah kepada masyarakat yang membutuhkan, kita harapkan tercipta keadilan tentang hal ini,” tutup Doddy Imron Cholid. (AR/RM)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
ATR/Waka BPN Berharap Rakor GTRA Sumbar Dapat Mewujudkan Reforma Agraria Sesuai Konteks Masyarakat Hukum Adat Sumbar
23/04/2021 14:38:33

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) secara virtual pada Kamis (22/04/2021). Dalam sambutannya, Surya Tjandra mengatakan banyaknya masyarakat hukum adat di Sumbar, menjadikan Sumbar sebagai salah satu _pilot project_ untuk mendalami bagaimana pemerintah semakin mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat. "Pembelajaran yang didapat di Sumbar tentunya tidak hanya untuk Sumbar tetapi untuk seluruh wilayah yang terdapat masyarakat hukum adat di dalamnya," ujarnya.
Membuka Tahun 2021, Presiden Jokowi Serahkan 584.407 Sertipikat Tanah di Seluruh Indonesia Secara Virtual
05/01/2021 16:52:38

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, menyerahkan sertipikat tanah kepada masyarakat di 26 Provinsi secara virtual melalui video konferensi dari Istana Negara, Jakarta, Selasa (05/01/2020). Hadir pula secara langsung di Istana Negara 30 penerima sertipikat tanah berasal dari Provinsi Jawa Barat dan Banten yang mewakili 584.407 penerima sertipikat di seluruh Indonesia. 
Diskusi Dengan GAMKI, Menteri ATR/Kepala BPN Jelaskan Mispersepsi RUU Cipta Kerja
18/08/2020 20:44:39

Jakarta - Pada berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo meminta agar lapangan kerja dapat tercipta seluas-luasnya bagi semua masyarakat, sehingga akan tercipta kondisi full employment dan masyarakat Indonesia bisa bekerja di negerinya sendiri. "Kondisi sekarang banyak orang yang mencari kerja ke luar negeri. Karena saat ini jumlah yang menganggur mencapai 7 juta orang lebih. Ini data sebelum Covid-19, mungkin sekarang sudah bertambah," demikian ujar Sofyan A. Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat menjadi narasumber dalam Diskusi Online mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) dengan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Selasa (18/08/2020).
Tingkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kementerian ATR/BPN Perbarui Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan Secara Berkala
13/07/2021 10:18:15

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) melakukan sosialisasi pembaruan aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) kepada jajaran kantor wilayah dan kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digelar secara daring pada Senin (12/07/2021).
Kementerian ATR/BPN Percepat Pelaksanaan PTSL-PM Melalui Framework Agreement
29/09/2021 14:41:16

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus percepat pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tak terkecuali PTSL Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM), yaitu yang melibatkan peran serta masyarakat, dalam hal ini Puldatan (Pengumpul Data Pertanahan) untuk melakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis yang dipercepat melalui Framework Agreement atau Kontrak Payung.