`

 

Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020

19/11/2020 21:03:13

 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, memberi kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pusat. (File Terlampir)


 

Unduh File:
1. Unduh Disini
Yuk Baca Informasi Lainnya..
RUU Cipta Kerja untuk Serap Seluruh Angkatan Kerja
22/09/2020 23:25:21

Jakarta - Pengangguran seringkali menjadi masalah tersendiri di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Penyebab dari pengangguran, berkaitan dengan minimnya lapangan pekerjaan. Akan sangat mengkhawatirkan jika kondisi perekonomian Indonesia di waktu mendatang akan memburuk dan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran, bukan hanya karena pandemi Covid-19. Untuk itu, perlu adanya kebijakan yang dapat menciptakan lapangan kerja, misalnya dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Terkait Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian ATR/BPN akan Susun Lima RPP
14/10/2020 22:14:31

Jakarta - Usai disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, kini kementerian pengampu kepentingan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) diminta untuk menyusun peraturan turunannya. Menurut Sofyan A. Djalil, Menteri ATR/Kepala BPN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menyiapkan 5 (lima) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). 
Sofyan A. Djalil : Pain Sharing Adalah Kunci Keberlanjutan Program Biodiesel
27/09/2020 22:37:03

"Pain sharing adalah kunci keberlanjutan program biodiesel untuk melewati tekanan pada saat ini. Seluruh pemangku kepentingan harus turut berkomitmen dalam mendorong program biodiesel," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil pada acara "Analisis Sensitivitas Skenario Program Biodiesel" yang diselenggarakan oleh Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) secara virtual pada Jumat (25/09/2020).
Kementerian ATR/BPN Bersama Forkopimda Berkomitmen Selesaikan Sengketa Tanah Sumut
29/07/2020 15:48:34

Medan - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melalui Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatra Utara bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa pertanahan di Provinsi Sumatra Utara. "Penyelesaian sengketa pertanahan di Sumatra Utara saat ini diikuti terus oleh Presiden Joko Widodo," ujar Menteri ATR/Kepala BPN saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Provinsi Sumatra Utara di Pendopo Gubernur Sumatra Utara, Medan, Rabu (29/07/2020).
Tindak Lanjut RDP dengan Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN Maksimalkan Program di 2021
22/09/2020 23:29:37

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan Pengambilan Keputusan di DPR RI, Jakarta, Selasa (22/09/2020).