`

 

Reforma Agraria Momentum Wujudkan Penataan Agraria yang Berkeadilan

07/03/2021 11:56:28

 

Jakarta - Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria terus dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), salah satunya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil di seluruh Indonesia. Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia melalui penataan akses.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau, dalam wawancara terkait Reforma Agraria di ruang kerjanya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (05/03/2021). 
 
Menurut Andi Tenrisau, konsep Reforma Agraria adalah gabungan antara penataan aset dan penataan akses. "Konsep Reforma Agraria adalah penataan aset ditambah penataan akses jadi masyarakat penerima ini kita harus kawal. Karena keberadaan penataan akses akan mampu menggenjot ekonomi masyarakat melalui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah," tuturnya. 
 
Lebih lanjut dijelaskan bahwa melalui penataan akses ini bagaimana memberdayakan masyarakat. "Karena sudah diberikan maka seharusnya negara juga hadir untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Dalam pemberdayaan ini pemerintah harus tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dapat dilakukan _social mapping_ dengan memotret keadaan sosial masyarakat di lokasi reforma agraria dengan apa yang dibutuhkan sesuai dengan ekonomi di sana," ungkapnya. 
 
"Kegiatan pemberdayaan sudah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, salah satunya melalui Kampung Reforma Agraria di Provinsi Banten. Bagaimana masyarakat di sana diajarkan untuk siap membuka usaha, melalui kerja sama dengan organisasi sosial lainnya. Setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan maka terlihat adanya kenaikan dalam produksi sehingga masyarakat sadar pentingnya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Harapannya setelah masyarakat sadar maka akan mengikuti pola tersebut," lanjutnya.
 
Perkembangan Reforma Agraria pun tak terlepas dari hambatan yang terjadi, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN menyebutkan tantangan yang terjadi meliputi multi sektor serta harus melakukan koordinasi dengan baik kepada pemangku kepentingan lainnya. "Koordinasi terlihat sangat sederhana tetapi dalam pelaksanaannya itu tentu membutuhkan strategi yang pintar untuk dapat berkolaborasi dengan semua sektor. Misalnya terkait batas kawasan hutan maka di sinilah tantangannya Kementerian ATR/BPN harus dapat berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," ujarnya. 
 
Andi Tenrisau menambahkan bahwa dibutuhkan juga _win-win solution_ dalam penyelesaian konflik, supaya semua bisa merasa memiliki sumbangsih karena tujuan dari Reforma Agraria ini sangat baik yaitu demi kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakannya. Serta dibutuhkan kesadaran masyarakat proses terjadinya pemilikan penguasaan tanah yang tidak melanggar hukum, karena banyak pemahaman dari masyarakat jika ada tanah negara dapat dengan mudah diokupasi padahal seharusnya pemerintah hadir untuk menata kembali proses penguasaan tanah supaya lebih berkeadilan. (TA/RH/LS)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Percepat Pelaksanaan Reforma Agraria Melalui PPRA
27/10/2020 10:32:00

Palembang - Reforma Agraria merupakan salah satu program yang dipantau terus pelaksanaannya oleh Presiden Joko Widodo. Pelaksanaan program ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang tujuannya untuk mempermudah pelaksanaan program tersebut sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kegiatan Reforma Agraria sendiri sudah banyak dilakukan di tanah air serta berbagai capaian sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Menjadi Budaya Kerja dengan Pembangunan Agen Perubahan
31/08/2020 22:12:45

Jakarta - Nilai-nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 115/SK-OT.02/V/2020 yakni Melayani, Profesional, Terpercaya. Nilai-nilai tersebut perlu diinternalisasikan melalui program-program yang menjembatani kesadaran akan nilai-nilai kementerian menjadi budaya kementerian, seperti 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yang antara lain adalah aspek perubahan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Budaya Kerja Aparatur.
Strategi Kementerian ATR/BPN dalam Penguatan Ketahanan Pangan
06/11/2020 09:05:09

Jakarta - Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, serta peningkatan kebutuhan pangan di Indonesia, menyebabkan upaya untuk mencapai ketahanan pangan nasional di masa mendatang menjadi semakin berat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mengupayakan ketersediaan pangan bagi rakyatnya melihat pentingnya peranan dari pangan itu sendiri.
Penyerahan Sertipikat HPL Kampung Akuarium, Babak Baru Penyelesaian Masalah Tanah di DKI Jakarta
05/05/2021 16:42:09

Jakarta &ndash Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Terbatas pada Selasa (04/05/2021) di Ruang Serbaguna Managam Manurung, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta. Dalam Rakor ini juga berlangsung penyerahan sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Kampung Akuarium Kota Jakarta Utara oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) sekaligus selaku Koordinator Pelaksana GTRA Nasional, Surya Tjandra kepada Gubernur DKI Jakarta yang juga selaku Ketua Tim GTRA Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan. 
Wamen ATR/Waka BPN : Kehadiran Negara Kunci Penting dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan
29/08/2020 09:00:40

Pemerintah sangat sadar akan pentingnya penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatra Utara. Dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperdalam akar masalah untuk menyelesaikannya, serta dibutuhkan aksi nyata dalam menemukan solusi dan kerja sama yang baik antar pemangku kepentingan.