`

 

Kementerian ATR/BPN Dorong Percepatan Legalisasi Aset Pemda Jatim 

16/02/2021 08:16:25

 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Sertipikasi dan Pengamanan Aset Pemda di Seluruh Wilayah Jawa Timur bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (15/02/21). Kegiatan ini merupakan program penataan aset pemerintah yang diinisisasi oleh KPK, dikarenakan banyaknya pengelolaan aset negara yang masih belum tertib dan rentan akan korupsi. Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam sambutannya mengatakan rapat ini adalah bagian program penataan aset negara dan aset pemerintah yang diinisiasi oleh KPK yang didukung penuh oleh Kementerian ATR/BPN. "Kita semua sadar bahwa selama ini banyaknya pengelolaan aset negara di semua lini masih belum tertib. Oleh sebab itu kegiatan yang diinisiasi oleh KPK bagian dari pencegahan korupsi ini, adalah sesuatu yang patut kita sambut baik dan kita dukung," ujarnya. Kementerian ATR/BPN juga akan terus membantu mempercepat pendaftaran aset pemerintah dan sertipikasinya. "Program PTSL di Provinsi Jawa Timur selama ini berjalan dengan baik yang tidak lepas dari dukungan Gubernur Jatim, seluruh bupati, walikota dan juga Kanwil BPN Provinsi Jatim yang sangat besar dukungannya pada BPN. Program PTSL selama ini dilakukan dan berjalan dengan baik karena dukungan Ibu dan Bapak sekalian, sekarang di Jatim ada program pendaftaran tanah yang sangat komplit yaitu Trijuang di mana kemudian kita daftarkan tanah desa perdesa, kita bisa mencapai kesepakatan batas desa yang selama ini batas desa banyak yang belum jelas, ataupun kalau ada yang di atas kertas berbeda dengan di lapangan," tambahnya. Terkait dengan sengketa pertanahan, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa hal ini dapat diselesaikan dengan proses mediasi dan penyerahan aset secara sukarela oleh pemilik aset, alternatif lain dalam menyelesaikan konflik pertanahan ini adalah melalui jalur peradilan. “Beberapa pemilik aset yang menguasai biasanya menyerahkan secara sukarela melalui mediasi, namun kalau ada aset-aset tersebut yang tidak bisa diselesaikan dengan cara tertentu biasanya akan memerlukan proses peradilan,” tuturnya. Hadir juga dalam kegiatan ini Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dalam sambutanya, Khofifah berharap bahwa kegiatan ini dapat membantu percepatan inventarisasi aset Pemerintah Daerah Jawa Timur dan melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah dapat menemukan format untuk memaksimalkan inventarisasi aset milik daerah. “Kami terus melakukan penyisiran. Hari ini mudah-mudahan seluruh sinergitas memberikan percepatan-percepatan dan kendala-kendala yang kami hadapi di lapangan akan ketemu format bagaimana maksimalisasi inventarisasi aset milik daerah,” ucapnya. "Sesuai dengan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020, dibentuk Bidang Supervisi dan Koordinasi yang mempunyai tugas dan kewenangan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah, salah satu fokus sasaran dari supervisi dan koordinasi adalah pencegahan penyalahgunaan aset yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Untuk itu supervisi dan kordinasi mendorong terjalinnya kerjasama antara Pemda dan BPN di Jatim. KPK memberi apresiasi terhadap terlaksananya kerja sama yang terjalin selama ini," ujar Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi, Herry Muryanto. Terkait dengan pelayanan kegiatan pertanahan di Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Jonahar melaporkan bahwa pelayanan elektronik sudah bisa mencapai 73 kelurahan dan ditargetkan pada tahun 2024 akan dapat dilakukan pelayanan elektronik secara penuh. “Kami mengucapkan terima kasih pada Ibu Gubernur dan perangkat daerah lainnya, Insya Allah tahun 2024 bisa kita selesaikan di Jawa Timur,” ungkapnya. (RE/SA) #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Twitter: @atr_bpn Instagram: @Kementerian.ATRBPN Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: Kementerian ATRBPN Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Creative Regulation dalam Omnibus Law
17/09/2020 12:03:03

Jakarta - Perumahan menjadi urgensi bagi masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Urgensi ini juga disadari oleh Real Estate Indonesia (REI), Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan (LPP3I) atau dikenal juga dengan The HUD Institute serta konsultan pengembangan pemukiman, RYZ. Ketiga pihak tersebut beraudiensi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (16/09/2020).
Wamen ATR/Waka BPN : Kehadiran Negara Kunci Penting dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan
29/08/2020 09:00:40

Pemerintah sangat sadar akan pentingnya penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatra Utara. Dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperdalam akar masalah untuk menyelesaikannya, serta dibutuhkan aksi nyata dalam menemukan solusi dan kerja sama yang baik antar pemangku kepentingan.
Tantangan Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
16/12/2020 17:55:42

Penciptaan ruang hidup yang nyaman dan layak bagi masyarakat merupakan salah satu tujuan pemerintah. Hal ini bertujuan agar tercipta suatu lingkungan masyarakat yang beradab. Akan tetapi hal ini terbentur oleh terbatasnya tanah. Di perkotaan permasalahan tersebut diperbesar dengan pergerakan urbanisasi penduduk kewilayah perkotaan. Terbatasnya tanah dan makin meningkatnya penduduk di wilayah perkotaan membuat seseorang akan kesulitan membeli tanah ataupun rumah dan pada akhirnya menyebabkan timbulnya kawasan kumuh.
Pembentukan SDM Unggul, Kementerian ATR/BPN Laksanakan Tes Urine di Kantor Pertanahan Kab. Bekasi
06/10/2021 17:06:39

Kab. Bekasi - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melanjutkan pelaksanaan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN menggelar tes urine yang ketiga kalinya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, dengan menerapkan protokol kesehatan, Selasa (05/10/2021).
Tutup Rakernas Tahun 2021, Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 32 Penghargaan Kepada Kanwil dan Kantah
09/04/2021 10:07:41

Jakarta - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2021 resmi ditutup pada Kamis (08/04/2021). Kegiatan yang mengusung tema "Mewujudkan Pelayanan Modern, Profesional, dan Terpercaya di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang" ini telah berjalan selama 4 hari secara tatap muka dan daring melalui virtual meeting.