`

 

Bersama Berantas Mafia Tanah dengan Reforma Agraria

07/11/2020 09:44:50

 

Jakarta - Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah merupakan tujuan besar reforma agraria. Di samping itu, reforma agraria diharapkan dapat memberantas mafia tanah dengan beberapa cara. Seperti yang diungkapkan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya dalam mengurangi sengketa dan konflik agraria serta memberantas mafia tanah. "Masalah yang ditimbulkan terutama karena ulah mafia tanah, menjadi perhatian khusus bagi pimpinan serta seluruh jajaran di Kementerian ATR/BPN untuk terus kami benahi," ujar Surya Tjandra pada webinar yang diselenggarakan Cokro TV dengan tema "Bisakah Reforma Agraria Memberantas Mafia Tanah", Jumat (06/11/2020). Surya Tjandra mengatakan upaya yang dilakukan Kementerian ATR/BPN ialah dengan melakukan pembenahan pada aspek internal maupun eksternal yakni dengan memberlakukan sistem pelayanan elektronik, tertib administrasi dengan melakukan digitalisasi, hingga mengeluarkan kebijakan satu peta. "Hal tersebut kurang lebih beberapa concernĀ  yang kami benahi dari dalam. Memang butuh komitmen kuat, terlebih pemberantasan mafia tanah juga menjadi concern Presiden dalam menata administrasi pertanahan di Indonesia," ucap Wamen ATR/Waka BPN. Lebih lanjut, Surya Tjandra mengungkapkan pemberantasan mafia tanah juga bisa dilakukan dengan mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan mendaftarkan, memetakan hingga bersertipikat. "Sejak tahun 2017 memang ada program PTSL yang mendaftarkan seluruh bidang tanah secepat dan seakurat mungkin," imbuhnya. Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi SP. yang juga hadir sebagai narasumber mengatakan kalau melihat tujuan dari reforma agraria, memang lawan utamanya adalah mafia tanah. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama dalam mengurai persoalan mafia tanah. "Jadi mengurai persoalan mafia tanah dalam konteks reforma agraria tentu ada komitmen bersama, bukan hanya penegak hukum karena mafia tanah ini begitu kuat keberadaannya. Saya punya usul kalau program mafia tanah ini ke depan dapat bekerja sama juga dengan KPK," tutur Johan Budi SP. Pegiat media sosial Rudi Valinka alias @kurawa juga turut angkat bicara dalam pembahasan pemberantasan mafia tanah. Menurutnya, sebagai seorang yang memiliki latar belakang investigator dan telah mempelajari dan mendalami masalah pertanahan selama 15 tahun mengatakan, masalah pertanahan apalagi yang diakibatkan oleh mafia tanah memang sangat menyeramkan. "Maka dari itu masalah ini mendapat perhatian khusus dari Presiden, saya yakin dengan reforma agraria ini, ada misi Pak Jokowi untuk memberantas mafia tanah serta membantu rakyat mendapatkan tanah," kata Rudi Valinka. Narasumber lain, Ronald Simanjuntak menuturkan bahwa setidaknya ada dua modus yang banyak dipakai oleh mafia tanah, yaitu pemalsuan dan membuat keterangan palsu tentang alas hak seperti girik dan sebagainya serta pemalsuan berkas pendukung lainnya seperti KTP bahkan notaris. "Memang perlu melibatkan atau membentuk tim terpadu, dimana terlibat semua bidang, mulai dari KPK, Kepolisian, ATR/BPN, kehutanan dan semua pemangku kepentingan. Ini untuk mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah ke depan," kata Ronald Simanjuntak. Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Harta Benda Polda Metro Jaya, AKBP Dwiasi Wiyaputera memberikan pandangan singkat dalam menangani kasus terkait masalah pertanahan yang masuk ke dalam perbuatan pidana di kepolisian. "Dalam perbuatan pidana ada beberapa yang kami klasifikasi, seperti tumpang tindih kepemilikan, pemalsuan surat, penggelapan hak atas tanah, pengrusakan batas atau pagar," ungkap AKBP Dwiasi Wiyaputera. (LS/TA) #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalĀ  Twitter: @atr_bpn Instagram: @Kementerian.ATRBPN Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: Kementerian ATRBPN Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Implementasi UUCK untuk Percepatan Penataan Ruang, Kementerian ATR/BPN Gelar Sosialisasi PP 21 Tahun 2021
13/03/2021 06:24:24

Jakarta &ndash Sebagai upaya implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dalam pemanfaatan penataan ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mendukung percepataan penataan ruang di daerah.   
Menteri ATR/Kepala BPN: Kita Tidak Boleh Kalah dengan Mafia Tanah
10/06/2021 15:05:52

Jakarta &ndash Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen kuat memberantas serta mengungkap praktik mafia tanah di Indonesia, salah satunya adalah kasus sengketa PT Salve Veritate yang melibatkan mafia tanah. Tak tinggal diam, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil resmi menindak tegas serta memecat beberapa oknum yang terdiri dari jajaran internal secara tidak hormat atas keterlibatannya pada kasus sengketa PT Salve Veritate. Komitmen serius Sofyan A. Djalil dalam memberantas mafia tanah dibuktikan dengan beberapa strategi yang diterapkan Kementerian ATR/BPN. Seperti yang diutarakan oleh Sofyan A. Djalil pada sesi pertemuan bersama Tim Redaksi Kompas di Menara Kompas, Jakarta pada Rabu (09/06/2021).
Percepat Penyelesaian Kasus Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Gelar Pelatihan Keterampilan dan Teknik Negosiator
05/10/2021 09:41:16

Jakarta &ndash Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) menggelar Pelatihan Keterampilan dan Teknik Negosiator Angkatan I secara daring dan berlangsung mulai tanggal 4 Oktober &ndash 8 Oktober 2021. Pelatihan ini diselenggarakan bersama dengan Pusat Mediasi Indonesia (PMI) Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan tujuan agar peserta memiliki peningkatan kompetensi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian ATR/BPN yang memiliki keterampilan dalam teknik negosiasi untuk penyelesaian kasus pertanahan. 
Laksanakan PP Turunan UUCK Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN Gandeng Pemda
06/10/2021 17:02:39

Badung - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR), terus melakukan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Hal ini guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman, motivasi, dan kapasitas aparat Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan, serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, sesuai dengan semangat UUCK dalam mewujudkan tertib tanah dan ruang.
Laksanakan Pelatihan Sistem Informasi Pertanahan Modern untuk Menuju Transformasi Digital
28/01/2021 09:18:33

Salah satu langkah untuk dapat mewujudkan visi besar sebagai instansi pengelola pertanahan dan tata ruang yang terpercaya dan berstandar dunia di tahun 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, salah satunya adalah dengan Center for Spatial Data InfrastructuresLand Administration (CSDILA) Melbourne University Australia.