`

 

Pawonsari Diharapkan Masuk dalam Program Strategis Nasional

14/06/2021 10:13:20

 

Yogyakarta - Percepatan pelaksanaan Pawonsari sebagai model pengembangan Jawa Bagian Selatan terus dilakukan, salah satunya dengan mengupayakan Pawonsari agar masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN). Selain Reforma Agraria yang akan menjadi wadah dalam pelaksanaan pembangunan di Pawonsari, tata ruang juga diharapkan dapat menjadi panglima pembangunan di kawasan Pawonsari.
 
“Dalam melaksanakan program Reforma Agraria perlu diperhatikan betul pengerjaannya dari hulu hingga ke hilir. Artinya bagaimana menata sumber agraria melalui pengaturan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah supaya lebih berkeadilan dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Andi Tenrisau, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN saat memberikan pengarahan pada kegiatan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Penataan Aset dan Akses Reforma Agraria DIY, di Kanwil BPN Provinsi DIY, Jumat (11/06/2021).
 
Andi Tenrisau juga mengatakan konsep ke depan, pelaksanaan Reforma Agraria harus juga melihat distribusi manfaat. “Artinya tanpa harus dibagi asetnya kita bisa distribusikan manfaatnya,” ungkapnya Andi Tenrisau.
 
Hadir di kesempatan yang sama, Suhendro, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyampaikan pemutakhiran dari pelaksanaan Pawonsari, “Perkembangan terakhir mengenai Pawonsari ini kita sudah berkomitmen bersama akan mewujudkan Pawonsari masuk dalam PSN, karena akan dijadikan sebagai klaster untuk mencoba pembangunan di era sekarang,” ujarnya.
 
Suhendro menambahkan jajarannya sudah menyiapkan proposal dari masing-masing wilayah Pawonsari yang isinya mencakup potensi sumber daya alam, sumber daya ekonomi dan sumber daya sosial. Ke depan, jajarannya beserta dengan bupati dan gubernur juga akan mencari tahu mengenai potensi pertanahan di kawasan Pawonsari.
 
“Dari konsep ini nanti kita akan membentuk tim perumus dan pengembangan Pawonsari. Tim ini nanti akan koordinasi dengan pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tim ini masih digodog sama Pak Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra,” tegas Suhendro.
 
Setelah itu, Suhendro mengatakan akan dibuat satu peta jalan (_roadmap_) tentang rencana PSN Pawonsari, harapannya juga sudah mulai langsung disusun tata ruangnya, agar nanti dapat dilaporkan ke pemerintah pusat apakah bisa masuk ke dalam PSN atau tidak. 
 
“Kami mohon dukungan dari pemerintah pusat untuk membangun Pawonsari ini yang akan menjadi _pilot project_ di wilayah Jawa Selatan. Payung yang saya pergunakan itu tidak main-main, yaitu Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Reforma Agraria akan saya jadikan wadah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” ungkap Suhendro.
 
Kegiatan ini dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kelembagaan Reforma Agraria, Hermawan; Direktur Landreform, Sudaryanto; Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Andry Novijandri; Direktur Penatagunaan Tanah, Sukiptiyah; Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Senthot Sudirman; serta jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY. (NA/AF)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Kementerian ATR/BPN Percepat Penyelesaian Konflik Agraria dalam Rangka Mendukung Iklim Investasi
16/09/2021 09:30:13

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Sofyan A. Djalil terus mendorong tertib administrasi di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam bidang pertanahan. Dengan demikian, akan tercipta iklim investasi yang lebih baik dan kondusif. 

Strategis, 67% Target PTSL Nasional di Jawa-Bali
23/10/2020 00:38:32

Batu, Jawa Timur - Dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN tahun 2020-2024, Kementerian ATR/BPN berkewajiban untuk menyediakan data bidang tanah dalam rangka penyelesaian kasus-kasus pertanahan dan mempersiapkan sistem pendaftaran tanah menuju stelsel positif. Hal ini dilaksanakan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dimulai sejak 2017. PTSL bertujuan melakukan pendaftaran tanah secara menyeluruh mulai dari tingkat desa/kelurahan dengan pola mendekat, merapat dan menyeluruh hingga seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar. 

 
Kementerian ATR/BPN Dorong Peningkatkan Kualitas PPAT
04/06/2021 09:45:15

Jakarta - Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mendorong dan menyukseskan program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dirasa begitu penting. Untuk itu peningkatan kualitas dari seorang PPAT untuk membuat akta tanah secara profesional dan berintegritas menjadi salah satu perhatian dari Kementerian ATR/BPN.
Bangun Sinergitas untuk Kesejahteraan Masyarakat Papua Barat
17/11/2020 07:51:16

Manokwari - Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia maka dibutuhkan pembangunan yang adil dan  merata. Antara lain melalui reforma agraria, salah satu program prioritas pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. 
UU Cipta Kerja Merupakan Best Practice Governing untuk Masyarakat
08/12/2020 17:33:23

Jakarta - Keinginan pemerintah dalam menciptakan kemudahan untuk berusaha, yang nantinya akan membuka lapangan kerja baru dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UUCK. Lahirnya peraturan perundang-undangan ini dilatarbelakangi banyaknya regulasi sektoral di Indonesia, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan dan sinkronisasi terhadap peraturan tersebut. Amanat Undang-undang ini diampu oleh beberapa kementerian, antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).