`

 

Kolaborasi dalam Menyediakan Ruang Hidup bagi Masyarakat Adat

27/09/2020 22:43:16

 

Jakarta - Pemerintah berkomitmen memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap masyarakat adat. Hingga saat ini upaya tersebut masih merupakan sebuah tantangan yang besar. Tantangan yang dihadapi antara lain luasnya wilayah negara kita dengan karakteristik yang berbeda, infrastruktur, kondisi sosial-politik lokal, Sumber Daya Alam, serta kebijakan masing-masing daerah sebagai implikasi desentralisasi menyebabkan adanya variasi progres pencapaian di berbagai wilayah.    "Ini menjadi _konsen_ dari pemerintah ataupun pemangku kepentingan lainnya, sehingga dimulai melalui _shifting perspectives_. Dengan demikian luasnya dampak dan manfaat dari pembangunan di Indonesia, penyediaan ruang hidup bagi masyarakat hukum adat menjadi penting dalam praktik pembangunan berkelanjutan," ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, dalam acara webinar nasional yang diadakan oleh Pushamka Fakultas Hukum Universitas Andalas bersama Departemen Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan tema "Kondisi Terkini Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayatnya" melalui _video conference_, Sabtu (26/09/2020).   Lebih lanjut Surya Tjandra menjelaskan bahwa pada tahun 2015 yang lalu Presiden Joko Widodo mendatangi komunitas Orang Rimba di Jambi yang banyak meninggal dunia dikarenakan berbagai macam komplikasi kesehatan sehingga muncul gagasan menciptakan ruang hidup bagi Orang Rimba dengan membangun Kawasan Terpadu. "Gagasan mengenai kawasan terpadu ini sangat menarik karena sebelumnya tidak pernah ada. Barangkali forum ini yang nantinya dapat menggali lebih jauh. Tetapi Pemerintah pusat wajib berdiskusi terlebih dahulu dengan daerah karena mungkin gagasan ini efektif didaerah satu tapi belum tentu di daerah lainnya," ungkapnya.   Untuk dapat menuju kesuksesan tersebut, Surya Tjandra mengatakan langkah awal yang dapat dilakukan dengan berkolaborasi bersama membuat Tri Dharma Pendidikan Tinggi. "Kita dapat mulai dengan satu mimpi besar dengan membuat Tri Dharma bersama-sama, yaitu sistem pengajaran yang pada akhirnya ada kesepakatan terkait indikator apa yang dimaksud dengan tanah ulayat dan beda dengan tanah kolektif, bentuk hak yang paling tepat bagi masyarakat yang dinamis serta identifikasi kelompok masyarakat hukum adat. Hal ini dilakukan untuk dapat mengoptimalisasi pemanfaatan ruang hidup masyarakat hukum adat," tuturnya.    Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Budiman Ginting menjelaskan jika permasalahan masyarakat adat menarik untuk didiskusikan. "Sejauh ini banyak kasus pertanahan berasal dari tanah adat. Banyak investor yang masuk sehingga tanah adat tidak ada lagi. Diskusi ini diharapkan dapat melihat dari berbagai konteks yang menarik di sektor agraria dan meluruskan yang terjadi," ungkapnya.   Pada kesempatan yang sama Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Rosnidar Sembiring mengatakan bahwa yang diperlukan oleh masyarakat adat bukan pengakuan subjek sebagai masyarakat hukum adat, suku, atau sejenisnya. Tetapi yang dibutuhkan adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak yang melekat dan menyertai masyarakat hukum adat itu bukan yang lain.    Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), Laksanto Utomo, yang sependapat jika masyarakat adat membutuhkan pengakuan dan perlindungan khususnya di Sumatra Utara. "Sehingga diharapkan segera lahir peraturan daerah masyarakat hukum adat Sumatra Utara yang saat ini sedang dalam proses di Badan Penyelenggara Peraturan Daerah untuk mendorong ke Paripurna agar masuk dalam proses pembahasan berikutnya," ujarnya. (TA/RE)   #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya   Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional    Twitter: @atr_bpn Instagram: @Kementerian.ATRBPN Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: Kementerian ATRBPN Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Buka Rapimnas dan Rakerda, Menteri ATR/Kepala BPN Minta Maksimalkan Penyerapan Anggaran
06/10/2020 19:54:26

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Rapat ini diselenggarakan di Hotel Shangri-La dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dan diikuti oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Tata Ruang Berbasis Pencegahan dan Mitigasi Bencana: Kunci Pembangunan Berkelanjutan
06/03/2021 17:11:05

Dalam rangka penguatan koordinasi dan bersinergi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada kegiatan Knowledge Sharing, Rakornas PB (Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana), Jumat, (05/03/2021). Mewakili Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil, Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki hadir memberikan keynote speech. 
Kunjungi Karang Unarang, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Saksikan Proses Pengukuran Pulau Kecil Terluar Indonesia
29/03/2021 06:02:57

Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Nunukan pada Rabu (24/03/2021), Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra berkesempatan menyaksikan langsung proses survey dan pengukuran pulau Karang Unarang yang merupakan pulau kecil terluar di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang berada di dekat perbatasan darat antara Sabah, Malaysia dan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. "Tentunya kami sangat mengapresiasi para petugas ukur yang sangat berkorban demi menjaga kedaulatan negara, bisa dilihat prosesnya tidak mudah, mereka harus ke tengah lautan untuk memastikan titik koordinat di atas karang yang hanya terlihat pada waktu surut," kata Surya Tjandra. 
Atur Pemetaan Tanah Adat, Kementerian ATR/BPN Lakukan PKS Dengan Pemda Kabupaten Jayapura
27/01/2021 14:23:23

Jayapura - Ketidakpastian atas kepemilikan tanah dan batas-batas tanah di Provinsi Papua menjadi permasalahan yang kerap terjadi. Mengatasi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai institusi yang membidangi pertanahan terus membangun kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Papua. 
Pengembangan Wilayah Banjarbakula Untuk Ciptakan Episentrum Baru
24/06/2021 18:36:19

Siak – Provinsi Kalimantan Selatan saat ini sedang mengembangkan wilayah Kawasan Strategis Nasional Banjarbakula, yang merupakan singkatan dari Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut. Selain itu, Provinsi Kalimantan Selatan terdapat dua proyek yang termasuk dalam Rencana Major Project RPJMN 2020-2024 di Wilayah Kalimantan, yaitu Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin serta Pembangunan Waduk Multiguna.