`

 

Kolaborasi Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK, Percepat Implementasi UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya

05/06/2021 19:55:38

 

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) selenggarakan pertemuan sebagai tindak lanjut dari pembahasan beberapa regulasi dari turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Acara yang berlangsung di Westin Hotel Jakarta pada Jumat (04/06/2021) ini membahas sinergitas PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah; PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; PP No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; dan PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. 
 
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil berkata bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi dari masalah serta bagaimana perhatian penuh pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dunia. Sofyan A. Djalil tak menampik jika saat ini seluruh pihak tengah melakukan reformasi bukan dalam ruang hampa, yang berarti bahwa tak hanya menyelesaikan permasalahan yang sudah ada, namun juga berprogres mengikuti tantangan di segala lini. 
 
Bicara soal regulasi dan birokrasi, seringkali banyak usulan dan solusi yang bertabrakan dengan aturan yang ada. Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa tujuan dari UUCK adalah menghilangkan aturan-aturan yang mengekang tersebut. Menurutnya, jika ada kebutuhan serta kepentingan yang berdampak besar pada masyarakat, sementara pengaturannya belum jelas dan belum lengkap maka pejabat pemerintahan dapat melakukan diskresi. "Prinsipnya berdasarkan _business judgement rule_ yakni kita harus putuskan mana solusi yang membawa manfaat besar kepada masyarakat. Diskresi tak apa jika Undang-Undang yang ada tak bisa mengatasi masalah," tuturnya. 
 
Hal senada diungkapkan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar. Ia berkata bahwa esensi dari UUCK adalah kemudahan birokrasi dan mempercepat perizinan. Menteri LHK juga mengimbau jika ada persoalan teknis yang dialami oleh tim ATR/BPN-LHK, agar kembali pada maksud awal dari UUCK yakni membawa kemudahan berusaha, kemudahan investasi dan kemudahan pembangunan dalam hal ini adalah Program Strategis Nasional. "Mari kita menjadi tim yang _well equipped_, kita mengerti secara teknis, kita perkuat koordinasi kita. Semoga ada penyelesaian yang baik dari koordinasi ini," tuturnya.
 
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, memaparkan bahwa ada 7 isu strategis yang akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian LHK yakni persoalan tata ruang, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengadaan tanah, pengukuran dan pemetaan, hak atas tanah, Reforma Agraria dan sengketa konflik pertanahan. "Nantinya pembahasan akan berdasarkan dari satu per satu topik serta lokus yang diangkat agar permasalahan program semakin terlihat jelas," tambah Sekjen Kementerian ATR/BPN.
 
Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau berkata bahwa sudah selayaknya semua pihak mencari prosedur tetap (protap) bersama untuk menjadi acuan penyelesaian permasalahan. Dalam forum diskusi bilateral tersebut, Andi Tenrisau juga mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bahan diskusi seperti berapa target redistribusi tanah dari TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria-red) yang dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah-red) khususnya dari pelepasan kawasan hutan. "Harapannya dengan menyampaikan ini dalam forum ini, dapat kita temukan dan sampaikan solusi bersama," ujarnya. 
 
Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki menyampaikan beberapa hal terkait PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Ia menyebut bahwa pada PP tersebut terdapat ketentuan terkait proses integrasi agar tidak terjadi tumpang tindih atau delineasi kawasan hutan yang berbeda. Menurutnya, proses integrasi delineasi kawasan hutan itu perlu dilakukan pada pembahasan lintas sektor pada setiap rancangan susunan tata ruang. "Pembahasan delineasi batas daerah lintas sektor ini disepakati dalam waktu 10 hari," tutur Abdul Kamarzuki. (AR/YS/WN)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Sukseskan Proyek Strategis Nasional, Kementerian ATR/BPN Sosialisasi Bersama Anggota Komisi II DPR RI
28/04/2021 10:36:54

Jakarta - Apabila mendengar mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN), yang terbayang di benak sebagian dari kita adalah infrastruktur. Jika merunut dari pengertiannya, PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Jadi, PSN ini tidak hanya pembangunan infrastruktur saja, terdapat program lain di antaranya yang digawangi oleh Kementerian ATR/BPN yaitu Reforma Agraria serta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Redistribusi Tanah Beri Kesejahteraan dan Kepastian Hukum Bagi Rakyat
21/02/2021 08:27:20

Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah. Pendaftaran tanah sekaligus bukti hadirnya negara ditengah rakyat. Dari sertipikat tanah yang terbit bisa dikembangkan menjadi modal usaha dan itulah yang diinginkan pemerintah agar ekonomi terus tumbuh dan berjalan. 
Wamen ATR/Waka BPN: Jadikan Tantangan sebagai Peluang dalam Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
20/08/2021 15:26:38

Jakarta - Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, termasuk sumber daya pulau-pulau kecil yang harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain kekayaan alam, terdapat juga masyarakat yang telah melangsungkan kehidupannya dengan mengandalkan hasil laut baik masyarakat adat, masyarakat tradisional maupun masyarakat lokal. Oleh sebab itu, perlu dukungan dari pemerintah dalam membangun wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Akan tetapi, pada kenyataannya terdapat 4 (empat) tantangan pokok bagi pembangunan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil bahkan di tengah laut. 
Pawonsari Diharapkan Masuk dalam Program Strategis Nasional
14/06/2021 10:13:20

Yogyakarta - Percepatan pelaksanaan Pawonsari sebagai model pengembangan Jawa Bagian Selatan terus dilakukan, salah satunya dengan mengupayakan Pawonsari agar masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN). Selain Reforma Agraria yang akan menjadi wadah dalam pelaksanaan pembangunan di Pawonsari, tata ruang juga diharapkan dapat menjadi panglima pembangunan di kawasan Pawonsari.

 
Menteri ATR/Kepala BPN: Perencanaan Tata Ruang Secara Partisipatif Kunci Kesejahteraan Masyarakat
15/01/2021 13:35:16

Sepuluh tahun adalah umur yang penting bagi Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan dan Perkotaan Indonesia (LP P3I) atau lebih dikenal dengan The HousingUrban Development Institute (The HUD Institute) yang merupakan wadah berhimpun dan rumah besar pemangku kepentingan perumahan, infrastruktur dasar, permukiman dan perkotaan. "Selamat untuk The HUD Institut atas hari jadi yang kesepuluh, tetap menjadi garda terdepan untuk mengikuti Visi Presiden Republik Indonesia dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul," kata Sofyan A.Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada saat menghadiri acara Tasyakuran Hut Ke-X Yayasan LP P3I /The HUD Institute melalui video conference, Kamis, (14/01/2021).