`

 

Kementerian ATR/BPN Bangun Birokrasi yang Maju dan Modern

02/12/2020 13:35:26

 

Jakarta - Jajaran pimpinan tinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) di Aula Prona lantai 7, Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta dan secara daring, Selasa (01/12/2020).
 
Rapim yang dipimpin langung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil ini mengagendakan evaluasi progres transformasi digital, progres penyerapan anggaran, percepatan sistem penilaian berbasis kinerja.
 
Dalam arahannya, Sofyan A. Djalil menyampaikan bahwa jajaran Kementerian ATR/BPN harus menggunakan anggaran dengan berkualitas dan memberi dampak nyata kepada masyarakat. "Untuk anggaran tahun depan (2021) jangan fokus pada rutinitas semata dan harus digunakan untuk menjaga kualitas layanan. Hindari kegiatan yang tidak produktif yang tidak mempunyai dampak kepada masyarakat. Kemudian untuk belanja barang gunakan produk dalam negeri, Presiden mengatakan tidak ada alasan menggunakan produk luar negeri," ucapnya.
 
"Dan pada bulan ketiga atau Maret 2021 kita akan evaluasi kalau ada yang tidak bisa menggunakan anggaran dengan berkualitas, kita akan pindah atau ganti, ini lebih fleksibel. Dengan _Omnibus Law_ Menteri bisa melakukan diskresi," tambah Sofyan A. Djalil.
 
Pemerintah ingin strategi sampai akhir 2024 seluruh proyek-proyek besar harus selesai. "Seluruh proyek PSN yang akan selesai 2024 tanahnya harus selesai terlebih dahulu dan akan dialokasikan dana secukupnya. Pengadaan tanah menjadi tugas kita yang luar biasa dan kemudian pada pengadaan tanah kita ikut terlibat dalam tahap perencanaan," ujar Sofyan A. Djalil.
 
Transformasi digital terus dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN untuk menuju institusi berstandar dunia, setelah meluncurkan HT-elektronik pada Juli 2020 lalu. "Mulai Januari sampai kemarin jajaran Kementerian ATR/BPN sudah melakukan pengecekan elektronik, sudah hampir 60%," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto.
 
Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Della R. Abdullah menuturkan Kementerian ATR/BPN mencanangkan transformasi digital yang bertujuan dibentuk Sistem Informasi Pertanahan Modern (SIPM). "Kementerian ATR/BPN berkerja sama dengan _Centre for Spatial Data Infrastructures and Land Administration_ (CSDILA) yang mana penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas data serta teknologi untuk menunjang SIPM," tuturnya.
 
Tahun depan Kementerian ATR/BPN merencanakan adanya sertipikat elektronik dengan memperhatikan berbagai aspek. "Persiapan sertipikat elektronik berdasarkan lokasi dan wilayah dengan mempersiapkan data pada kantor sosial kemasyarakatan serta jenis," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Virgo Eresta Jaya.
 
Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Sumber Daya Manusia, Adriani Sukmoro mengatakan bahwa manajemen talenta pada Kementerian ATR/BPN diharapkan terintegrasi pada sistem merit. "Apa yang kita lakukan ini selaras dengan prioritas pemerintah, salah satunya SDM unggul, yang  diwujudkan dengan manajemen talenta. Manajemen talenta ini dianggap akan membangun _talent_ lokal yang berdaya saing kuat," pungkasnya. (JR/RK)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Kunjungi Kabupaten Jayapura, Wamen ATR/Waka BPN Koordinasikan Pelaksanaan GTRA
21/10/2020 21:04:00

Setelah sebelumnya berkunjung ke Sulawesi Selatan dalam rangka koordinasi kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pada Senin (19/10/2020), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra tiba di Provinsi Papua tepatnya di Kabupaten Jayapura untuk menindaklanjuti pelaksanaan GTRA di wilayah Indonesia Timur.
Kementerian ATR/BPN Perkuat SKMPP untuk Mewujudkan Institusi Berstandar Dunia
01/12/2020 10:54:48

Tangerang - Dalam rangka mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Biro Perencanaan dan Kerja Sama melaksanakan Konsultasi Teknis Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan, Agaria dan Tata Ruang, di JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Senin (30/11/2020).

 
Menteri ATR/Kepala BPN: UUCK Mendorong Investasi di Bidang Properti
16/07/2021 10:43:33

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Di antaranya PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, dan Pendaftaran Tanah PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang Selanjutnya, PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar serta PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. 
Sertipikat Tanah Program Transmigrasi Diserahkan di Desa Bakutaru
14/11/2020 09:22:11

Konawe Selatan - Program Reforma Agraria dibangun atas dua program utama yakni legalisasi aset dan redistribusi tanah. Salah satu bentuk legalisasi aset adalah penerbitan sertipikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang sampai saat ini masih terus berlangsung di berbagai provinsi di wilayah Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menargetkan 7 juta bidang tanah agar dapat didaftarkan pada tahun ini. Salah satu program yang terus gencar dilaksanakan adalah pendaftaran tanah di lokasi transmigrasi.

 
Peningkatan Kesadaran Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana Banjir Melalui Pemasangan Plang Peringatan Banjir dan Dialog Melalui Video Conference di Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat
05/08/2020 14:07:22

Berkurangnya daerah resapan air di kawasan hulu merupakan penyebab bencana banjir besar yang terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia. Dalam dekade terakhir perubahan iklim global mendorong perubahan cuaca yang ekstrim dan peningkatan permukaan air laut yang turut menjadi penyebab banjir melanda. Manajemen bencana yang baik berfungsi menyelaraskan fungsi kehidupan manusia agar dapat hidup secara harmonis berdampingan dengan bencana. Upaya mitigasi bencana sangat penting guna mengurangi risiko ancaman kerugian, salah satunya melalui penataan ruang berbasis mitigasi bencana, antara lain: Danau Maninjau, Danau Limboto, dan Danau Rawa Pening. Hal yang terpenting adalah informasi kawasan rawan bencana dan jalur evakuasi bencana perlu disebarluaskan kepada masyarakat sebagai bagian dari sistem peringatan dini ( early warning system ) dalam rangka meningkatkan ketahanan terhadap bencana.