`

 

Sertipikat Elektronik, Satu Lagi Bukti Transformasi Digital Kementerian ATR/BPN

04/02/2021 11:09:23

 

Jakarta - Pesatnya kemajuan perkembangan teknologi mendorong semua orang berlomba-lomba memanfaatkan layanan berbasis elektronik. Munculnya berbagai aplikasi guna menunjang kebutuhan setiap orang memang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. Istilahnya hidup sekarang menjadi lebih praktis karena di mana saja setiap orang dapat mengakses informasi yang memang dibutuhkan. Menanggapi hal tersebut, layanan pertanahan juga sudah mengalami transformasi digital. Selama tahun 2019-2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memberlakukan layanan elektronik. "Sebanyak empat layanan sudah diintegrasikan menjadi layanan elektronik, yakni Hak Tanggungan Elektronik (HT-el); Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT); Pengecekan Sertipikat Tanah; serta Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT)," ungkap Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas), Rabu (03/02/2021). Kepala Biro Humas menambahkan bahwa pada tahun ini akan memberlakukan sertipikat elektronik. Sertipikat elektronik ini merupakan bukti transformasi digital yang dilakukan untuk Kementerian ATR/BPN. "Datanya sudah terintegrasi secara elektronik, fisiknya juga terintegrasi secara elektronik. Nanti cara kerjanya, masyarakat harus membuat email dan mengaktifkan email tersebut serta diinfokan kepada kantor pertanahan, apabila ingin membuat sertipikat elektronik. Jika sertipikat tanah elektronik sudah jadi, akan dikirim melalui email tersebut," ungkap Yulia Jaya Nirmawati. Seperti diketahui, Kementerian ATR/BPN diamanatkan untuk mengatur dan mengelola administrasi pertanahan. Permasalahan yang dihadapi selama ini adanya kasus sertipikat tanah ganda, yang akhirnya mengakibatkan sengketa pertanahan. Kepala Biro Humas mengatakan hadirnya sertipikat elektronik ini dapat menjadi solusi atas permasalahan tadi. "Sertipikat elektronik ini dapat dipastikan tidak ada lagi sertipikat tanah ganda karena semuanya sudah tersistem secara elektronik. Bisa dapat dengan mudah terdeteksi," kata Kepala Biro Humas. Sertipikat elektronik ini sudah didukung oleh Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. "Langkah selanjutnya akan kita sosialisasikan terkait hal ini. Sebagai informasi, sejak tahun-tahun sebelumnya Kementerian sudah melakukan digitalisasi dokumen-dokumen pertanahan dan perlu diketahui juga, proses sertipikat tanah di kantor-kantor pertanahan ini sudah dilakukan secara elektronik. Tetapi yang berubah adalah bentuknya, dari analog menjadi elektronik," kata Kepala Biro Humas. Banyak keuntungan atas integrasi dari sertipikat tanah analog menjadi sertipikat elektronik. Yulia Jaya Nirmawati mengungkapkan bahwa sertipikat elektronik ini akan mengurangi interaksi antara pemohon dengan kantor pertanahan. "Sertipikat elektronik ini juga akan menjamin kepastian hukum sehingga dapat meminimalkan pemalsuan dan duplikasi, serta mengurangi jumlah sengketa dan konflik pertanahan, yang disebabkan oleh misinformasi. Sertipikat elektronik juga akan meningkatkan registering property dalam rangka peningkatan peringkat Ease of Doing Business negara kita," ungkap Yulia Jaya Nirmawati. Yulia Jaya Nirmawati kembali menegaskan bahwa Kantor Pertanahan tidak akan menarik sertipikat tanah yang sudah dipegang oleh masyarakat, melainkan sertipikat analog yang dipegang oleh masyarakat dapat diajukan menjadi sertipikat elektronik. "Jadi, tidak akan ditarik oleh kantor pertanahan. Pemberlakuan sertipikat elektronik ini akan diberlakukan secara bertahap pada tahun 2021 dan keduanya, baik sertipikat analog dan sertipikat elektronik diakui keduanya oleh Kementerian ATR/BPN," tutup Kepala Biro Humas. (RH/LS) #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Twitter: @atr_bpn Instagram: @Kementerian.ATRBPN Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: Kementerian ATRBPN Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Kementerian Agraria Kementerian ATR/BPN Tanggapi Kasus Tanah Keluarga Dino Patti Djalal
12/02/2021 14:55:37

Jakarta - Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam memberantas mafia tanah terus digencarkan hingga saat ini. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai instansi yang membidangi pertanahan mempunyai target pada 2025 seluruh tanah sudah terdaftar dan dapat mengurangi sengketa dan kejahatan oleh para mafia tanah.

 
Akses Reform, Upaya Kementerian ATR/BPN Berdayakan Tanah Masyarakat
27/08/2020 21:23:42

Dumai - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat, melakukan penyerahan Sertipikat Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) redistribusi tanah eks transmigrasi dan penyuluhan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat di Kelurahan Batu Tertitip, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, Provinsi Riau pada Rabu (26/08/2020).
ATR/Waka BPN Berharap Rakor GTRA Sumbar Dapat Mewujudkan Reforma Agraria Sesuai Konteks Masyarakat Hukum Adat Sumbar
23/04/2021 14:38:33

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) secara virtual pada Kamis (22/04/2021). Dalam sambutannya, Surya Tjandra mengatakan banyaknya masyarakat hukum adat di Sumbar, menjadikan Sumbar sebagai salah satu _pilot project_ untuk mendalami bagaimana pemerintah semakin mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat. "Pembelajaran yang didapat di Sumbar tentunya tidak hanya untuk Sumbar tetapi untuk seluruh wilayah yang terdapat masyarakat hukum adat di dalamnya," ujarnya.
Menteri ATR/Kepala BPN: Transparansi dan Digitalisasi Upaya Pencegahan Korupsi
13/10/2020 21:43:26

Jakarta - Pencegahan Korupsi dilakukan oleh setiap institusi maupun lembaga di Indonesia termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Salah satu bentuk pencegahan korupsi ialah dengan transparansi dan digitalisasi, hal itu disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil pada pembukaan webinar secara daring dengan tema "Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pencegahan Korupsi di Sektor Perizinan dan Tata Niaga" yang diselenggarakan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada Selasa (13/10/2020).

 
Cegah Sebaran Covid-19, Kementerian ATR/BPN Larang Mudik Jajarannya
08/05/2021 09:58:05

Jakarta - Menjelang akhir Ramadan, biasanya sebagian besar masyarakat akan melakukan pulang kampung/mudik guna merayakan Hari Idul Fitri (Lebaran) bersama sanak saudara di kampung halaman. Namun, guna membatasi penyebaran Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik kepada setiap masyarakat, tidak terkecuali Aparatur Sipil Negara (ASN).