`

 

Kementerian ATR/BPN Akan Integrasikan SPAB dalam Percepatan Redistribusi TORA dari Kawasan Hutan Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan

22/05/2021 12:28:55

 

Dalam rangka percepatan pencapaian target redistribusi tanah yang berasal dari kawasan hutan, perlu adanya langkah percepatan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan. Salah satu upaya percepatan yaitu melalui kegiatan pilot project percepatan Redistribusi TORA dari Kawasan Hutan Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan pada lokasi kawasan Hutan Produksi Konversi (HPKv) Tidak Produktif.
 
Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenrisau yang hadir secara daring pada Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pilot Project Percepatan Redistribusi TORA Dari Kawasan Hutan Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Tahun 2021 yang diselenggarakan di Hotel Arista, Palembang, pada Kamis (20/05/2021) berharap pada pilot project ini bisa menghasilkan lokasi kegiatan redistribusi tanah yang berkelanjutan sesuai dengan tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan dalam kerangka Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB).
 
"SPAB merupakan upaya implementasi dari amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria dan Penerjemahan dari Sustainable Development Goals (SDG's) khususnya dalam pengelolaan sumber daya agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui penataan aset dan penataan akses didukung dengan penatagunaan tanah dalam kerangka reforma agraria," kata Andi Tenrisau.
 
Lebih lanjut Dirjen Penataan Agraria menjelaskan integrasi SPAB dalam tahapan pelaksanaan pilot project melalui beberapa tahapan, mulai dari persiapan dan perencanaan yang matang, lalu penyiapan TORA dengan melakukan pengumpulan data, kajian, desain hingga penyusunan proposal permohonan pelepasan kawasan hutan dan terakhir harus ada tindak lanjut yang meliputi redistribusi tanah, penatagunaan tanah hingga pemberdayaan.
 
"Perlu perencanaan dan strategi pengumpulan data yang baik karena kajian, perencanaan, penyusunan desain dan proposal dapat terwujud dengan baik jika didukung dengan input data yang lengkap, akurat dan up to date," jelas Dirjen Penataan Agraria.
 
Selain itu, Andi Tenrisau juga menyatakan koordinasi dan kolaborasi aktif dengan para pemangku kepentingan terkait baik di pusat maupun daerah dalam pelaksanaan pilot project, mulai dari pengumpulan data, kajian, perencanaan, penyusunan proposal hingga proses pelepasan kawasan hutan serta tindak lanjut redistribusi tanah dan pemberdayaannya. "Dalam hal ini juga perlu identifikasi stakeholders terkait kendala, permasalahan dan hambatan yang ada maupun potensial muncul di lapangan guna mempermudah kerja ke depannya," terangnya.
 
Andi Tenrisau terakhir menekankan bahwa dalam pelaksanaan pilot project ini harus selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi sosial kemasyarakatan, budaya, adat istiadat dan kearifan lokal di tiap-tiap daerah. (LS/FM)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
RUU Cipta Kerja untuk Serap Seluruh Angkatan Kerja
22/09/2020 23:25:21

Jakarta - Pengangguran seringkali menjadi masalah tersendiri di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Penyebab dari pengangguran, berkaitan dengan minimnya lapangan pekerjaan. Akan sangat mengkhawatirkan jika kondisi perekonomian Indonesia di waktu mendatang akan memburuk dan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran, bukan hanya karena pandemi Covid-19. Untuk itu, perlu adanya kebijakan yang dapat menciptakan lapangan kerja, misalnya dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Menteri ATR/Kepala BPN Jelaskan Sertipikat Elektronik ke DPD RI
11/02/2021 08:32:08

Jakarta - Maraknya pembahasan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat mengenai Sertipikat Elektronik, membuat semua jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menyosialisasikan apa itu Sertipikat Elektronik kepada semua lapisan masyarakat. Dengan membawa pesan bahwa Sertipikat Elektronik dapat menjamin data-data pertanahan milik masyarakat.

 
Bangun Sistem Pengendalian Internal, Kementerian ATR/BPN Susun Implementasi Manajemen Risiko
19/08/2021 12:18:09

Jakarta - Demi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan dari penyelenggaraan pemerintah, setiap Kementerian/Lembaga perlu melakukan pengendalian internal. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, pemerintah dalam rangka membangun sistem pengendalian internal dan juga Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2021, diharapkan dapat mengimplementasikan manajemen risiko dengan membentuk satuan tugas manajemen risiko.
Dengan UU Cipta Kerja, Perizinan Berbasis RDTR Lebih Mudah
06/11/2020 09:13:22

Jakarta - Bukan hal baru jika mengurus izin di Indonesia itu rumit serta berbelit-belit. Untuk itu pemerintah menginisiasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) untuk menyederhanakan perizinan, salah satunya melalui penguatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sebagai institusi yang memiliki keterkaitan erat dengan RDTR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan sosialisasi mengenai hal tersebut melalui Talkshow Tata Ruang dengan tema "Pasca UU Cipta Kerja: Kupas Tuntas Reformasi Perizinan Berbasis RDTR" pada Kamis (05/11/2020).

 
Sejahterakan Masyarakat Provinsi Bengkulu Melalui Sinkronisasi dan Akselerasi Reforma Agraria
03/06/2021 14:38:36

Bengkulu - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) melaksanakan Rapat Koordinasi GTRA Provinsi Bengkulu Tahun 2021, di Hotel Santika, Bengkulu, Rabu (02/06/2021). Rapat ini membahas terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat Bengkulu melalui sinkronisasi dan akselerasi penataan reforma serta pemberdayaan masyarakat.