`

 

Hadiri Rakor Evaluasi Perizinan, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Tekankan Tiga Hal Ini

05/06/2021 15:26:43

 

Manokwari - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Freddy Kolintama melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Korsupgah Wilayah V KPK, Dian Patria. Pertemuan yang diadakan di Ruang Rapat Gubernur Papua Barat pada Kamis (03/06/2021) ini sekaligus menjadi Rapat Koordinasi terkait dengan evaluasi perizinan yang telah dilakukan KPK dalam kurun waktu beberapa bulan ke belakang.
 
Dalam pertemuan tersebut, Korsupgah Wilayah V KPK menceritakan bahwa Ia telah melakukan evaluasi perizinan di Papua Barat. Dengan begitu, Dian Patria sangat mengapresiasi sinergitas antara KPK, Kementerian ATR/BPN dalam hal ini Kanwil BPN Provinsi Papua Barat dan juga Pemerintah Provinsi Papua Barat. "Harapannya agar kita dapat mempersiapkan pembangunan yang berkelanjutan, agar segera dibuat tim teknis agar lahan yang tersedia bisa dikunci dengan RTRW Papua Barat," kata Dian Patria.
 
Menanggapi hal tersebut, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan ada tiga hal penting yang harus dipastikan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pertama, pemerintah dan para pemangku kepentingan yang terlibat harus dapat memastikan penguasaan fisik agar tanah tersebut tidak menyebabkan sengketa di masa yang akan datang dan dapat dikelola untuk mendukung pembangunan di Papua Barat. "Karena kalau tanah didiamkan terlalu lama, akan jadi potensi sengketa di kemudian hari. Dan ini bagian dari tanggung jawab sosial kita terhadap kepemilikan tanah," tutur Surya Tjandra.
 
Kemudian langkah kedua Ia mengimbau agar dilakukan perencanaan yang matang terkait pembangunan di Papua Barat. "Karena langkah dari awalnya sudah bagus, jadi harus direncanakan secara matang. Dan bagus sekali di sini karena belum ada gubernur yang melakukan seperti ini, dapat menggandeng KPK dan berbagai pihak untuk mengawal pembangunan yang berkelanjutan di Papua Barat," imbuh Wamen ATR/Waka BPN.
 
Setelah dilakukan perencanaan yang matang, Surya Tjandra mengutarakan supaya Kanwil BPN Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Daerah untuk memetakan seluruh wilayah adat yang berada pada lokasi tersebut, petakan secara spasial dengan melakukan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). Dan juga dari segi sosialnya apakah terdapat potensi untuk peningkatan ekonomi masyarakat setempat. "Kita harus ada langkah konkret, dan apa yang menjadi cita-cita kita untuk pembangunan di Papua Barat akan menjadi mudah. Dengan begitu kita akan mengunci komitmen itu terlebih dahulu," ujarnya.
 
Menyambut pernyataan Wamen ATR/Waka BPN, Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Freddy Kolintama menuturkan bahwa salah satu tugas Kementerian ATR/BPN adalah mendata atau menginventarisasi tanah-tanah yang terindikasi terlantar. Hal ini dikuatkan dengan regulasi pada PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar yang merupakan amanat dan aturan pelaksanaan dari Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
 
Pada kesempatan ini, Gubernur Papua Barat menyampaikan pengembalian tanah terlantar yang sejalan dengan revisi RTRW yang sedang dilakukan Pemerintah Provinsi, ia akan berkoordinasi terkait penempatan kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi dan kawasan kawasan yang bisa digunakan untuk perkebunan ataupun pemukiman dan sebagainya. "Mari kita sebagai pemerintah menyikapi berbagai sumber daya alam yang ada untuk kepentingan umum dan masyarakat," pungkas Dominggus Mandacan. (LS/RE/FM)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Implementasi Inpres 9/2020, GTRA Akan Dorong Pemberdayaan Tanah Masyarakat Papua
28/01/2021 09:20:54

Jayawijaya - Pemanfaatan tanah masyarakat dengan metode pemberdayaan telah banyak diterapkan pemerintah. Salah satunya oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai institusi yang membidangi pertanahan. Selain memberikan kepastian hukum atas tanah, Kementerian ATR/BPN juga mendorong  masyarakat untuk mengolah dan memanfaatkan tanahnya.
Menteri ATR/Kepala BPN Tinjau Peningkatan Layanan Pertanahan di DKI Jakarta
09/09/2021 19:43:08

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil melakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Utara dalam rangka meninjau peningkatan layanan pertanahan pada Selasa (07/09/2021). Turut mendampingi, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Della R. Abdullah dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Dwi Budi Martono. 
Serahkan Sertipikat Tanah, Anggota Komisi II DPR RI Dukung Program Strategis Kementerian ATR/BPN
26/05/2021 10:57:45

Landak - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI kembali menyelenggarakan Sosialisasi Program Strategis. Kegiatan kali ini diselenggarakan di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (25/05/2021), dengan menerapkan protokol kesehatan dan cek usap antigen bagi seluruh peserta.   
Ingatkan Perjuangan RA Kartini, Perempuan Jangan Takut Untuk Bermimpi
22/04/2021 09:23:39

Jakarta -  Setiap manusia harus memiliki impian, melalui impianlah manusia dapat mengeluarkan dan menyalurkan energi besar yang tersimpan di dalam dirinya. Impian dapat membuat manusia melakukan hal-hal luar biasa, hal yang belum tentu dapat dilakukan oleh manusia biasa. Tak bisa dipungkiri bahwa saat ini adalah hasil impian generasi pendahulu kita, impian besar merekalah yang membuat perkembangan besar bagi dunia, khususnya untuk para perempuan di Nusantara, Raden Ajeng Kartini lah pemilik mimpi yang kini terwujud nyata. 
Atasi Masalah Strategis, Menteri ATR/Kepala BPN Optimalkan Tim Koordinasi Jabodetabek-Punjur
04/12/2020 19:32:21

Jakarta &ndash Setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur), sebagai upaya tindak lanjut dari peraturan tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur untuk mengatasi permasalahan strategis kawasan.