`

 

Hadiri Rakor Evaluasi Perizinan, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Tekankan Tiga Hal Ini

05/06/2021 15:26:43

 

Manokwari - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Freddy Kolintama melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Korsupgah Wilayah V KPK, Dian Patria. Pertemuan yang diadakan di Ruang Rapat Gubernur Papua Barat pada Kamis (03/06/2021) ini sekaligus menjadi Rapat Koordinasi terkait dengan evaluasi perizinan yang telah dilakukan KPK dalam kurun waktu beberapa bulan ke belakang.
 
Dalam pertemuan tersebut, Korsupgah Wilayah V KPK menceritakan bahwa Ia telah melakukan evaluasi perizinan di Papua Barat. Dengan begitu, Dian Patria sangat mengapresiasi sinergitas antara KPK, Kementerian ATR/BPN dalam hal ini Kanwil BPN Provinsi Papua Barat dan juga Pemerintah Provinsi Papua Barat. "Harapannya agar kita dapat mempersiapkan pembangunan yang berkelanjutan, agar segera dibuat tim teknis agar lahan yang tersedia bisa dikunci dengan RTRW Papua Barat," kata Dian Patria.
 
Menanggapi hal tersebut, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan ada tiga hal penting yang harus dipastikan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pertama, pemerintah dan para pemangku kepentingan yang terlibat harus dapat memastikan penguasaan fisik agar tanah tersebut tidak menyebabkan sengketa di masa yang akan datang dan dapat dikelola untuk mendukung pembangunan di Papua Barat. "Karena kalau tanah didiamkan terlalu lama, akan jadi potensi sengketa di kemudian hari. Dan ini bagian dari tanggung jawab sosial kita terhadap kepemilikan tanah," tutur Surya Tjandra.
 
Kemudian langkah kedua Ia mengimbau agar dilakukan perencanaan yang matang terkait pembangunan di Papua Barat. "Karena langkah dari awalnya sudah bagus, jadi harus direncanakan secara matang. Dan bagus sekali di sini karena belum ada gubernur yang melakukan seperti ini, dapat menggandeng KPK dan berbagai pihak untuk mengawal pembangunan yang berkelanjutan di Papua Barat," imbuh Wamen ATR/Waka BPN.
 
Setelah dilakukan perencanaan yang matang, Surya Tjandra mengutarakan supaya Kanwil BPN Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Daerah untuk memetakan seluruh wilayah adat yang berada pada lokasi tersebut, petakan secara spasial dengan melakukan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). Dan juga dari segi sosialnya apakah terdapat potensi untuk peningkatan ekonomi masyarakat setempat. "Kita harus ada langkah konkret, dan apa yang menjadi cita-cita kita untuk pembangunan di Papua Barat akan menjadi mudah. Dengan begitu kita akan mengunci komitmen itu terlebih dahulu," ujarnya.
 
Menyambut pernyataan Wamen ATR/Waka BPN, Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Freddy Kolintama menuturkan bahwa salah satu tugas Kementerian ATR/BPN adalah mendata atau menginventarisasi tanah-tanah yang terindikasi terlantar. Hal ini dikuatkan dengan regulasi pada PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar yang merupakan amanat dan aturan pelaksanaan dari Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
 
Pada kesempatan ini, Gubernur Papua Barat menyampaikan pengembalian tanah terlantar yang sejalan dengan revisi RTRW yang sedang dilakukan Pemerintah Provinsi, ia akan berkoordinasi terkait penempatan kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi dan kawasan kawasan yang bisa digunakan untuk perkebunan ataupun pemukiman dan sebagainya. "Mari kita sebagai pemerintah menyikapi berbagai sumber daya alam yang ada untuk kepentingan umum dan masyarakat," pungkas Dominggus Mandacan. (LS/RE/FM)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Perkuat Reforma Agraria Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria di Kota Serambi Mekkah
09/02/2021 07:54:52

Aceh &ndash Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus bergerak cepat untuk melaksanakan Reforma Agraria sebagaimana diamanatkan oleh Presiden RI, bahwa Reforma Agraria merupakan cita-cita pemerintah dan telah menjadi Program Prioritas Nasional. Upaya koordinasi lintas sektoral terus diupayakan oleh pemerintah, salah satunya melalui Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diselenggarakan di Hermes Palace Hotel Aceh, Senin (08/02/2021). Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, hadir langsung pada kesempatan ini. 
Sangat Serius Perangi Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Lakukan Perbaikan Sistem Pertanahan
20/11/2021 17:10:42

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sangat serius perangi praktik mafia tanah, mengingat saat ini kasus penyalahgunaan sertipikat tanah oleh mafia tanah masih kerap terjadi di tengah masyarakat. Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, mengatakan untuk mengatasi mafia tanah maka salah satunya dilakukan perbaikan sistem melalui digitalisasi di Kementerian ATR/BPN agar dapat menutup celah penipuan yang dilakukan oleh mafia tanah. Hal tersebut disampaikan saat live di Metro TV dengan tema pembahasan &ldquoWaspada Modus Mafia Tanah&rdquo melalui daring, Jumat (19/11/2021). 
Berikan Jaminan Hukum atas Tanah Masyarakat, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Serahkan 100 Sertipikat Tanah di Kabupaten Bekasi
10/12/2021 16:32:57

Bekasi - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menggencarkan program Strategis Nasional yang diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo dengan melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam hal ini, Komisi II DPR RI selaku mitra kerja Kementerian ATR/BPN, mendukung penuh kegiatan PTSL ini sebagai langkah awal untuk memberikan jaminan hukum pertanahan terhadap masyarakat.
Peran Kehumasan dalam Mendukung Keberhasilan Program Strategis Kementerian ATR/BPN
31/03/2021 18:56:46

Jakarta - Insan hubungan masyarakat sangat berperan dalam mendukung keberhasilan program strategis yang dijalankan oleh suatu organisasi. Insan humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga harus sejalan dan mendukung visi Kementerian yaitu terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Buka Latsar CPNS Gelombang I Tahun 2021, Sekjen Kementerian ATR/BPN Harapkan ASN Terapkan BERAKHLAK
20/08/2021 11:56:51

Sebagai salah satu syarat mutlak penentu pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diwajibkan mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I Tahun 2021. Pelatihan Dasar ini diadakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN secara daring pada Kamis (19/08/2021).