`

 

Buka Penyusunan RKA-KL, Sekjen: Lakukan Penyusunan Anggaran Secara Tepat

16/10/2020 16:42:21

 

Jakarta - Menjelang akhir tahun 2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memulai penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk rencana kerja Tahun Anggaran 2021. Kegiatan penyusunan tersebut dilaksanakan di Hotel Veranda, Jakarta, Rabu (14/10/2020) dan dilaksanakan juga secara daring yang diikuti oleh Kepala Bagian Program dan Hukum pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian ATR/BPN, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi pada Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.   Kegiatan penyusunan RKA-KL Tahun 2021 ini dibuka melalui _video conference_ oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto. Dalam arahannya, Sekjen mengingatkan bahwa dalam penyusunan RKA-KL untuk tahun depan, perlu memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Laksana yang terbaru. "Anggaran yang disusun harus mengacu kepada struktur organisasi dan tata laksana yang baru serta implementasi kebijakan nasional dalam merespon kondisi ekonomi dan keuangan negara," ujar Sekjen.   "Khusus tata ruang, dalam struktur organisasi dan tata laksana terbaru, anggarannya memang belum turun hingga ke daerah, namun dalam penyusunan RKA-KL nanti, kegiatan penataan ruang diwakili oleh Kepala Seksi Penataan Pertanahan dan Kepala Bidang Penataan Pertanahan dan utamanya melaksanakan kegiatan penataan agraria di tingkat Kantor Wilayah BPN Provinsi serta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota," ujar Sekjen.   Dalam penyusunan RKA-KL untuk tahun 2021 dilakukan _Redesign_ Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), sebagai tindak lanjut penyederhanaan program secara nasional. "Khusus pada Kementerian ATR/BPN, semula terdiri dari 11 program. Tahun depan dilakukan _redesign_ menjadi tiga program, yaitu program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan serta program penyelenggaraan tata ruang," ujar Himawan Arief Sugoto.   Pagu alokasi anggaran untuk tahun 2021 mengakomodir program-program prioritas, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, melalui Peta Bidang Tanah (PBT) serta Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT). Selain itu, akan dilakukan optimalisasi pelaksanaan Reforma Agraria, Pemetaan Zona Nilai Tanah, Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang serta percepatan digitalisasi dokumen pertanahan. "Di samping itu, Kementerian ATR/BPN juga berfokus dalam percepatan penyusunan peraturan pelaksanaan atas terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan pemeringkatan nilai Reformasi Birokrasi," ungkap Himawan Arief Sugoto.   Dalam penyusunan RKA-KL, Sekjen menginstruksikan agar perencanaan anggaran dapat dilakukan dengan tepat. "Untuk tahun depan, kita targetkan pada bulan September serapan anggaran kita sudah mencapai 90 persen dan pada kuartal IV nanti kita tinggal menyusun rencana kerja untuk tahun berikutnya," pesan Sekjen.   Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Gabriel Triwibawa mengutarakan pada tahun 2021, terdapat beberapa poin baru yang harus diperhatikan. "Di 2021 kita akan memasuki rencana strategis baru yang berimplikasi terhadap instrumen penyusunan RKA/KL juga baru serta pengetatan pada standar biaya masukan dengan harapan belanja yang efisien, efektif serta ekonomis," tutur Gabriel Tribawa. (RH/LS/RK)   #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya   Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional    Twitter: @atr_bpn Instagram: @Kementerian.ATRBPN Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: Kementerian ATRBPN Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Sertipikat Tanah Elektronik Dapat Mencegah Praktik Mafia Tanah
12/02/2021 14:27:46

Jakarta - Sertipikat  Elektronik akan diluncurkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun ini. Tujuannya ialah untuk memudahkan masyarakat dan mengurangi praktik mafia tanah yang kerap terjadi serta guna melanjutkan pelaksanaan transformasi digital agar terus berlanjut.

 
PPRA Wadahi Pengarusutamaan Gender Dalam Bidang Pertanahan
11/03/2021 15:34:01

Jakarta - Seiring dengan perkembangan zaman, kini peran antara laki-laki dan perempuan dituntut seimbang. Istilah Pengarusutamaan Gender atau PUG bukan lagi suatu istilah yang tidak dimengerti, melainkan sudah sering dibunyikan dalam komunikasi di masyarakat. Di Indonesia sendiri, PUG sudah diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan  Nasional. 
Bersama GTRA Kabupaten Sambas, Kementerian ATR/BPN Inisiasi Keseimbangan Ekonomi dan Konservasi di Perbatasan NKRI
29/06/2021 18:47:51

Sambas - Percepatan pembangunan di wilayah perbatasan tengah menjadi prioritas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam rangka melaksanakan Reforma Agraria wilayah perbatasan, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra meninjau lokasi TORA dan pilot project Pemberdayaan Masyarakat binaan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sambas di Desa Sebubus, Sambas, Kalimantan Barat, Minggu (27/06/2021). 
Strategi Kementerian ATR/BPN dalam Penguatan Ketahanan Pangan
06/11/2020 09:05:09

Jakarta - Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, serta peningkatan kebutuhan pangan di Indonesia, menyebabkan upaya untuk mencapai ketahanan pangan nasional di masa mendatang menjadi semakin berat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mengupayakan ketersediaan pangan bagi rakyatnya melihat pentingnya peranan dari pangan itu sendiri.
Kementerian ATR/BPN Dukung Perbaikan Sistem Pemberantasan Korupsi dengan Whistleblowing System
22/12/2020 11:54:30

Dalam membangun pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai dengan beberapa tahap, yakni dengan perbaikan sistem dan mengajak para aparatur pengawas internal pemerintah menjadi kuat. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri dalam sambutannya pada kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Whistleblowing System antara KPK dan Mitra Kerja yang dilaksanakan secara langsung di Gedung Merah Putih KPK dan secara virtual pada Senin (21/12/2020).