`

 

Kementerian ATR/BPN Bangun Sinergi Bersama Pemerintah Daerah Provinsi Aceh

09/02/2021 08:51:00

 

Banda Aceh - Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui Reforma Agraria terus dijadikan prioritas oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Terkait hal tersebut, dalam berbagai kesempatan Presiden RI menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan, di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Aceh. "Kunjungan kerja di Provinsi Aceh ini difokuskan pada eks-kombantan, eks-daerah konflik, dan tapol napol. Hal ini yang menjadi bagian penting untuk dapat perhatian dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Provinsi Aceh. Kami ingin mencari tahu secara lebih detail permasalahan serta untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut," ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Surya Tjandra, saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, di Pendopo Gubernur Aceh, Senin (08/02/2021). Surya Tjandra pada kesempatan ini menjelaskan lebih lanjut terkait tanah untuk masyarakat di Provinsi Aceh. "Kita ingin ini dapat menjadi sumber pendapatan baru dari masyarakat penerima, tetapi di sini strateginya harus disiapkan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat," ungkapnya. "Hal ini tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya sinergi antar lintas sektor. Harapannya melalui lintas sektor ini maka dapat terjalin kerja sama yang lebih efektif sehingga menghasilkan suatu gagasan serta penyelesaian masalah terkait Reforma Agraria khususnya di Provinsi Aceh," tuturnya. Gubernur Provinsi Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh, Muhammad Jafar, mengatakan jika Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dibutuhkan kerja sama yang bersinergi terhadap seluruh pemangku kepentingan. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanahan Provinsi Aceh, Sunawardi, mengucapkan terima kasih atas kunjungan Wamen ATR/Waka BPN yang turun langsung ke Provinsi Aceh untuk menyelesaikan permasalahan terkait pertanahan di Aceh. "Sinergi ini memang sangat penting, dengan adanya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Aceh dapat menjadi langkah nyata sehingga diharapkan rapat terus dilakukan dan berjalan efektif," ucapnya. Usai berkunjung ke Pendopo Gubernur Provinsi Aceh, Wamen ATR/Waka BPN beserta jajaran menuju Pendopo Wali Nanggroe, untuk melakukan diskusi dengan Wali Nanggroe, Malik Mahmud, mengenai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Hal tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan masukan serta mencari solusi untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Diharapkan program Reforma Agraria di Provinsi Aceh, baik dalam hal penataan aset maupun akses reform dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat yang berada di tanah Aceh. Sehingga masyarakat bukan hanya mendapatkan tanah saja kemudian dijual tetapi juga dapat memanfaatkan tanah tersebut untuk peningkatan ekonomi serta menyejahterakan masyarakat penerima. (TA/AF) #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Twitter: @atr_bpn Instagram: @Kementerian.ATRBPN Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: Kementerian ATRBPN Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Beroleh Bantuan Bibit Berkat Sertipikat Tanah
14/10/2020 22:07:18

Pada tahun 2019 lalu, para petani penggarap di Perkebunan Hardjasari a mendapat sertipikat tanah melalui program redistribusi tanah. Tanah yang diredistribusi tersebut, merupakan tanah bekas Hak Guna Usaha PT Hardjasari (HGU Habis) yang kini dikenal dengan nama Perkebunan a, seluas 107 ha, yang terdiri atas 543 bidang, untuk ±408 Kepala Keluarga dan kini sudah bersertipikat. Warga pun mendapat sertipikat hak milik (SHM) yang sebelumnya berstatus HGU garapan warga. 
Kerja Sama Kementerian ATR/BPN bersama POLRI dan Kejaksaan Agung demi Perkuat Kepastian Hukum Pertanahan
09/03/2021 05:43:48

Tangerang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan menggelar Rapat Pra Ops Penanganan Kejahatan Pertanahan Tahun 2021. Acara yang berlangsung di Hotel Novotel, Tangerang, Senin (08/03/2021) ini bertujuan untuk membahas seputar kasus pertanahan yang mengandung indikasi pidana untuk dilakukan penyelidikan, mengetahui kendala dan hambatan penyelesaian kasus pertanahan serta mencari solusi atas penyelesaiannya.  
Perkuat Manajemen dan Tingkatkan Program Prioritas Menjadi Fokus Kementerian ATR/BPN Tahun 2022
21/09/2021 16:08:56

Jakarta &ndash Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI pada Senin (20/09/2021) bertempat di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI. Adapun bahasan utama pada pertemuan kali ini adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 serta penetapan terkait pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2022 menjadi pagu alokasi anggaran atau pagu definitif. 
Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol
08/09/2020 08:56:07

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang perlu dalam pengumpulan informasi tentang kinerja pada suatu program yang nantinya informasi tersebut akan digunakan untuk memperbaiki dan mengoreksi kesalahan yang ada. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan rapat evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara virtual dengan agenda utama evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan dan Sulawesi yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil pada Senin (07/09/2020).
Terapkan Layanan Digital, Kementerian ATR/BPN Serius Perangi Sindikat Mafia Tanah
18/02/2021 08:36:41

Jakarta &ndash Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berusaha meningkatkan kinerja layanan pertanahan digital demi mempersempit gerak sindikat mafia tanah. Seperti yang diutarakan oleh Sofyan A. Djalil, Menteri ATR/Kepala BPN pada siaran langsung bersama CNBC Indonesia TV (17/02/2021), saat ini Kementerian ATR/BPN senantiasa memperbaiki diri dan melakukan banyak langkah strategi.