`

 

Turut Kurangi Emisi Karbon, Kementerian ATR/BPN Terapkan Pengelolaan Tanah yang Berkelanjutan

08/11/2021 17:43:52

 

Jakarta – Persoalan penggunaan tanah yang tidak efektif dan tidak sesuai fungsi menyebabkan dampak yang negatif kepada lingkungan, salah satunya kontribusi terhadap peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akibat pengelolaan tanah yang tidak terkontrol. Pemerintah Indonesia terus berusaha menggagas pengelolaan lanskap yang berkelanjutan melalui perencanaan penggunaan tanah dengan penerapan berbagai regulasi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai institusi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang, terus berupaya menerapkan penataan tanah yang berkelanjutan.

Direktur Penatagunaan Tanah, Sukiptiyah, berkata bahwa sebagai upaya pengelolaan tanah yang berkelanjutan, Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria menerapkan Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB). SPAB menerapkan tiga kegiatan pokok, yaitu melalui penataan aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses.

Sukiptiyah menjelaskan bahwa penataan aset merupakan usaha untuk menata penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan tanah supaya berkeadilan. Terkait penataan penggunaan tanah, merupakan usaha untuk mendorong masyarakat menggunakan tanahnya secara baik agar mendapatkan hasil optimum. Kemudian untuk penataan akses adalah pemberian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memiliki tanah.

“Tujuan pengelolaan penggunaan lahan ialah terwujudnya penggunaan lahan dan/atau penggunaan lahan yang efisien dan efektif untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Demi mencapai tujuan tersebut, diatur kelembagaan masyarakat melalui penataan berbasis masyarakat, dalam bentuk pengelolaan bersama atas tanah dan/atau hak kolektif sehingga masyarakat dapat meningkatkan status ekonominya,” tutur Sukiptiyah yang hadir secara daring dalam acara United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties 26 (UNFCCC COP26) yang berlangsung di Paviliun Indonesia, Glasgow, United Kingdom pada Kamis (04/11/2021).

Kementerian ATR/BPN juga terus melakukan usaha untuk ikut berperan dalam mengatur penyerapan karbon. Sukiptiyah berkata bahwa melalui program Reforma Agraria khususnya redistribusi tanah, memberikan aturan yang harus dipatuhi bahwa hak atas tanah tidak boleh dialihkan dalam kurun waktu 10 tahun. “Hal ini dilakukan untuk menjaga kondisi tata guna lahan yang ada, yaitu berupa pertanian/perkebunan sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan yang akan mengakibatkan penurunan penyerapan karbon dan berdampak terhadap emisi karbon yang lebih tinggi,” pungkas Sukiptiyah.

Kementerian ATR/BPN juga terus melakukan tata guna lahan, salah satunya dengan membangun keseimbangan lahan melalui Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT). Sukiptiyah selaku Direktur Penatagunaan Tanah menjelaskan bahwa NPGT berusaha membangun keseimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan pembangunan, sesuai dengan rencana tata ruang/penggunaan lahan.

NPGT memperhitungkan data sekunder dari internal dan eksternal/sektoral, termasuk data terkait lahan (kepemilikan), penggunaan lahan, kawasan hutan, perencanaan kota/kabupaten, dll. Data sektoral dianalisis bersama sesuai dengan rencana tata ruang. “Dalam menentukan keseimbangan tanah, kita menganalisis perubahan penggunaan lahan. Bagaimana kesesuaian penggunaan lahan dengan perencanaan, serta bagaimana menganalisis ketersediaan lahan dari data terkait kepemilikan lahan,” tutupnya. (AR/SA)


#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id

Yuk Baca Informasi Lainnya..
Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN Lakukan Kerja Sama dengan Perhutani, MAPPI, dan LPS
28/12/2021 10:49:38

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai institusi yang menjalankan urusan pemerintah di bidang pertanahan dan tata ruang, melakukan upaya dalam bentuk kerja sama dengan tiga lembaga yang juga berkaitan dalam hal tersebut, yakni Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani), Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini mengingat bahwa penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang, memang dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak terkait.
Menteri ATR/Kepala BPN: Sektor Pertanahan Sangat Penting Bagi Kesejahteraan Masyarakat
03/08/2020 13:43:09

Jakarta - Sektor pertanahan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Karena sejatinya manusia tidak bisa dilepaskan dengan tanah, dari mulai hidup hingga meninggal dunia akan kembali ke tanah. "Tanah juga banyak membuat orang pusing. Jika ada masalah pertanahan yang buat rumit, harus diselesaikan karena tanah menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, Jumat (24/07/2020) dalam wawancara dengan media.
Kementerian ATR/BPN menyerahkan Data IP4T dalam Mendukung Pengembangan Food Estate
11/09/2020 12:09:01

Jakarta - Pemerintah telah menetapkan wilayah Kalimantan Tengah sebagai lokasi program food estate. Ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan jangka panjang. Program ini merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, peternakan di suatu kawasan yang dikembangkan di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah.

 
Kementerian ATR/BPN Laksanakan Rakornis Menuju GTRA Summit 2021
11/05/2021 11:35:46

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) melaksanakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) GTRA Pusat, di Hotel Grandkemang, Jakarta, Senin (10/05/2021). Dalam rapat ini membahas salah satu isu menuju GTRA Summit 2021  #RoadToWakatobi2021 yaitu mengenai Penataan Aset terkait Izin Usaha (IU) Pertambangan dan Izin Usaha (IU) Perkebunan, yang rencananya akan berlangsung pada September 2021 dan bertempat di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. 

 
Kejar Target Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN Konsisten Percepat Penyelesaian Konflik Kawasan Non Hutan
21/06/2021 09:25:02

Jakarta &ndash Sebagai upaya percepatan program nasional Reforma Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Rapat Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria tahun 2021 bersama tim Kantor Staf Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rapat yang berlangsung melalui pertemuan daring pada Jumat (18/06/2021) kali ini membahas perkembangan terbaru terkait penanganan 137 kasus/lokasi agraria prioritas tahun 2021 serta pembahasan rencana agenda kerja Tim Bersama periode Juni 2021-Agustus 2021.