`

 

Kementerian ATR/BPN Gelar Sosialisasi PP Nomor 19 Tahun 2021 Terkait Pengadaan Tanah

19/03/2021 10:03:07

 

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sosialisasi ini dipandang perlu sebagai upaya penguatan dalam pengadaan tanah menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan secara daring pada Kamis (18/03/2021).
 
Plt. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto yang hadir membuka sosialisasi tersebut menyampaikan bahwa pengadaan tanah sangat penting bagi program pemerintah. Pengadaan tanah juga sudah menjadi program unggulan karena dibutuhkan dalam menjalankan proyek-proyek strategis nasional. "Tentunya selaku penyelenggara pengadaan tanah maka kita harus melaksanakannya," ujarnya. 
 
Himawan Arief Sugoto yang juga selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN menyebutkan, ada beberapa asas dalam UU Cipta Kerja (UUCK) yaitu pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. Tujuan dari UUCK antara lain untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional. 
 
"Jadi spiritnya yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Tentunya adalah bagaimana saat ini mempercepat penciptaan lapangan kerja," tuturnya. 
 
Sementara itu, arti penting pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum antara lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur, mendukung aktivitas perekonomian atau konektivitas, mendukung kesejahteraan rakyat, dan mendukung kemudahan berinvestasi. Oleh karena itu, pengadaan tanah sangat strategis dan harus dikerjakan dengan baik tanpa terjadinya suatu kesalahan. 
 
Menyesuaikan UUCK, Himawan Arief Sugoto mengatakan adanya beberapa hal baru dalam PP Nomor 19 Tahun 2021 ini. "Kalau sebelumnya kita banyak regulasi, Peraturan Presiden (Perpres) ada lima bahkan, Peraturan Menteri (Permen) juga banyak. Pada UUCK ini kita mengumpulkan menjadi satu PP, tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," paparnya. 
 
Turut hadir sebagai panelis, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin; dan Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah Kementerian ATR/BPN, Nurhadi Putra; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati sebagai moderator. Kegiatan yang merupakan serangkaian sosialisasi peraturan pemerintah baru di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini diikuti lebih dari 1.000 peserta dari Kantor Perwakilan BPN dan Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. (YS/TA)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Kolaborasi dengan PT PNM (Persero)
01/06/2021 08:57:19

Jakarta &ndash Pada tahun 2017 lalu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) (Persero) membuat nota kesepahaman mengenai Percepatan Sertipikasi Hak Atas Tanah dan Penanganan Permasalahan Tanah Agunan Milik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Guna menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT PNM (Persero) di Hotel Sari Pacific, Senin (31/05/2021). PKS tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau dan Direktur Keuangan dan Operasional PT PNM (Persero), Tjatur H. Priyono.

 
Sikapi Pertanyaan Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Lakukan Sosialisasi Internal terkait KKPR
14/10/2021 13:54:13

Jakarta - Pemberlakuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu diperhatikan setiap jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Oleh karena itu, implementasi dari KKPR dikoordinasikan kepada jajaran internal melalui Rapat Koordinasi KKPR yang diselenggarakan secara daring dan luring di Hotel Intercontinental Jakarta, Rabu (13/10/2021).
Sukseskan Program Strategis Nasional, Kementerian ATR/BPN Kembali Sosialisasikan Bersama Anggota Komisi II DPR RI
08/06/2021 10:31:55

Jakarta - Kementerian ATR/BPN melalui Biro Hubungan Masyarakat kembali menyosialisasikan Program Strategis Kementerian ATR/BPN di daerah. Setelah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Landak, minggu ini giliran 4 (empat) daerah lagi yang mendapat sosialisasi program ini. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, di Jakarta (07/06/2021).
Sukseskan Program Kerja, Wamen ATR/Waka BPN Kunjungi Kabupaten Manokwari
17/11/2020 06:02:57

Manokwari - Dalam rangka menyukseskan beberapa program kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di seluruh wilayah Republik Indonesia, seperti reforma agraria dan reformasi birokrasi, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra kali ini mengunjungi Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat pada Senin (16/11/2020).
Wamen ATR/Waka BPN Serahkan 755 Sertipikat Bagi Mantan Kombatan GAM
09/02/2021 20:51:10

Pidie Jaya - Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Provinsi Aceh, Wamen ATR/Waka BPN berkesempatan untuk menyerahkan sertipikat Hak Milik bagi mantan kombatan GAM, tapol amnesti dan korban konflik sebanyak 755 sertipikat di Pendopo Bupati Pidie Jaya, Selasa, (9/2/2021). Kegiatan ini merupakan kelanjutan kegiatan serupa yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 di Pidie Jaya.