`

 

Penetapan Desa Lengkap Melalui PTSL pada Lokasi yang Terdapat Kawasan Hutan

13/08/2021 20:51:54

 

Jakarta – Kegiatan percepatan pendaftaran tanah terus dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Melalui program tersebut, Kementerian ATR/BPN menargetkan pada tahun 2025 nanti, seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia dapat terdaftar seluruhnya. Dari total 126  juta bidang tanah yang ada di Indonesia, kurang lebih 86 juta bidang telah didaftarkan hingga tahun 2020, sehingga tanah yang belum terdaftar sampai dengan saat ini mencapai kurang lebih 40 Juta (32%).

Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau mengatakan bahwa pendaftaran tanah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 Ayat (1) dan (2). “Amanat ini mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, walau faktanya yang baru didaftarkan adalah wilayah yang masuk Area Penggunaan Lain (APL),” kata Andi Tenrisau, saat memberikan paparan pada kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Nusa Bangsa, Kamis (12/08/2021).

Dalam paparannya, Dirjen Penataan Agraria mengatakan bahwa kegiatan pendaftaran tanah terus dilakukan di wilayah Indonesia, melalui desa per desa, kota per kota, kabupaten dan provinsi di luar kawasan hutan. Kementerian ATR/BPN sudah menargetkan bahwa mulai tahun 2021 ini, pelaksanaan PTSL harus mencapai minimal satu desa lengkap. “Desa lengkap merupakan suatu desa yang seluruh bidang tanah yang terdapat di dalamnya sudah terdaftar dan valid secara spasial maupun tekstual,” ungkap Andi Tenrisau.

Percepatan penetapan desa lengkap tidak hanya bagi desa-desa yang berada di kawasan APL saja, namun juga dapat berlaku bagi desa-desa yang berada di kawasan hutan dengan beberapa mekanisme di antaranya Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), penyelesaian hak masyarakat dalam kawasan hutan dengan menggunakan dasar hukum positif. “Setelah dilakukan penyelesaian hak masyarakat tersebut, kemudian lakukan delineasi batas kawasan hutan dan APL baru kemudian lakukan PTSL," kata Andi Tenrisau.

Untuk melakukan hal tersebut, Andi Tenrisau mengatakan bahwa harus mengetahui hak apa yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di kawasan hutan, karena kemungkinan ada hak-hak masyarakat yang terdaftar, yang masuk ke dalam kawasan hutan. Setiap hak atas tanah perlu diidentifikasi dengan baik, baru kemudian dilakukan penetapan, penataan kawasan, dilakukan penataan APL, untuk kemudian didaftarkan.

“Ringkasnya, apabila ada hak-hak masyarakat di dalam kawasan hutan, maka kita harus pedomani bagaimana kebijakan yang seharusnya untuk menyelesaikan hal itu,” kata Dirjen Penataan Agraria.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan beberapa keputusan untuk menyelesaikan hak masyarakat yang berada dalam kawasan hutan. Inti dari keputusan tersebut adalah setiap pihak harus mengakui adanya hak-hak adat, hutan adat, serta pengakuan adanya aktivitas turun temurun dalam wilayah kawasan hutan. “Dalam Keputusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 jelas bahwa kawasan hutan adalah kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Andi Tenrisau. (RH/SA)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 

Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id

Yuk Baca Informasi Lainnya..
Tutup GTRA Sulteng, Wamen ATR/Waka BPN Ajak Para Pemangku Kepentingan Berkolaborasi dalam Pemulihan Pasca Bencana
29/05/2021 10:21:03

Palu - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menghadiri sekaligus menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Sulawesi Tengah. Rapat yang mengangkat tema "Koordinasi, Kolaborasi dan Sinkronisasi antar Stakeholders dalam Reforma Agraria untuk Kemakmuran Rakyat" ini dilaksanakan di Hotel Sutan Raja, Palu, Jumat (28/05/2021).
Bank Tanah, Amanat UUCK Untuk Mengelola Pertanahan
30/03/2021 10:28:24

Jakarta - Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja telah membawa paradigma baru dalam bidang pertanahan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari empat Peraturan Pemerintah (PP) yang telah disahkan beberapa waktu silam, yakni PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum PP Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar serta PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Seluruh PP tersebut, memberikan terobosan baru dalam bidang penataan ruang maupun pertanahan.
Menteri ATR/Kepala BPN: Sektor Pertanahan Sangat Penting Bagi Kesejahteraan Masyarakat
03/08/2020 13:43:09

Jakarta - Sektor pertanahan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Karena sejatinya manusia tidak bisa dilepaskan dengan tanah, dari mulai hidup hingga meninggal dunia akan kembali ke tanah. "Tanah juga banyak membuat orang pusing. Jika ada masalah pertanahan yang buat rumit, harus diselesaikan karena tanah menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, Jumat (24/07/2020) dalam wawancara dengan media.
Serahkan Sertipikat Hak Pakai, Menteri ATR/Kepala BPN Sampaikan Pentingnya Kerjasama dengan Polri dalam Menangani Mafia Tanah
14/04/2021 10:58:17

Jakarta &ndash Dalam menyelesaikan masalah-masalah pertanahan, diperlukan kerja sama yang baik antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan berbagai pihak terkait, salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan, peran Polri sangat penting dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan hingga kasus mafia tanah.

 
Sertipikat Elektronik, Satu Lagi Bukti Transformasi Digital Kementerian ATR/BPN
04/02/2021 11:09:23

Jakarta - Pesatnya kemajuan perkembangan teknologi mendorong semua orang berlomba-lomba memanfaatkan layanan berbasis elektronik. Munculnya berbagai aplikasi guna menunjang kebutuhan setiap orang memang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. Istilahnya hidup sekarang menjadi lebih praktis karena di mana saja setiap orang dapat mengakses informasi yang memang dibutuhkan.