`

 

Kementerian ATR/BPN Dorong Peningkatkan Kualitas PPAT

04/06/2021 09:45:15

 

Jakarta - Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mendorong dan menyukseskan program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dirasa begitu penting. Untuk itu peningkatan kualitas dari seorang PPAT untuk membuat akta tanah secara profesional dan berintegritas menjadi salah satu perhatian dari Kementerian ATR/BPN.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Suyus Windayana saat memberikan arahan dalam acara Peningkatan Kualitas PPAT Gelombang I Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Hotel Royal Kuningan, Jakarta (02/06/2021).
 
Suyus Windayana mengatakan dalam peningkatan kualitas PPAT akan direncanakan secara rutin 3 tahun sekali. Sebagai mitra Kementerian ATR/BPN, PPAT dirasa perlu mendapatkan peningkatan kualitas dalam membuat produk pertanahan. "Kita akan mendata, banyak sekali kebutuhan aturan terutama di era globalisasi, persaingan dengan negara lain kita membutuhkan peraturan yang adaptif, jadi kita akan melakukan peningkatan kualitas pada PPAT," ujarnya.
 
Era perkembangan teknologi harus mengubah tata cara dan sistem bekerja. Suyus Windayana menuturkan jika sistem elektronik akan banyak digunakan maka dari itu adaptasi secepat mungkin dan buat peraturan yang lebih mudah. "Supaya kita bisa bersaing secara global, untuk itu kita siapkan SDM, serta buat peraturan menjadi lebih mudah. Apalagi target PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-red) makin banyak yang mana semua bidang tanah akan kita daftarkan," imbuh Dirjen PHPT.
 
Suyus Windayana juga mengungkapkan bahwa Peran PPAT dalam melawan mafia tanah juga sangat diperlukan. Ia melanjutkan, jika ada oknum PPAT yang bermain dengan mafia tanah maka akan segera diberhentikan, karena kita menerapkan kode etik untuk dijalankan bersama-sama. Jika ada yang melanggar akan berdampak kurang baik kepada Kementerian ATR/BPN karena PPAT merupakan bagian dari _trusted society_.
 
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum IPPAT, Hapendi Harahap menuturkan berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah mendorong, mendukung serta membina PPAT. "PP IPPAT dalam berupaya meningkatkan kualitas PPAT yang memiliki tujuan, tugas dan tanggung jawab selaku membuat akta pertanahan dan kami sedang membuat buku panduan, dengan ini kami berharap peningkatan kualitas PPAT dapat terwujud," tuturnya.
 
Selain dihadiri oleh Dirjen PHPT, turut hadir juga Sesditjen PHPT Kementerian ATR/BPN, Suwito; Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Hukum dan PPAT, Musriadi serta jajaran pengurus PP IPPAT. (JR/RZ)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Kementerian ATR/BPN Berkomitmen Berantas Mafia Tanah
03/08/2020 13:37:40

Kementerian ATR/BPN, aparat penegak hukum dan seluruh kementerian/lembaga negara lainnya mempunyai semangat yang sama untuk memberantas Mafia Tanah. Telah dilaksanakan upaya bersama untuk menindak Mafia Tanah, dimana perbuatannya sangat merugikan masyarakat, selain menyebabkan kerugian material, ulah Mafia Tanah telah menyebabkan ketidakpastian hukum serta mengganggu iklim investasi.
Pelaksanaan Reforma Agraria Perkotaan Melalui Konsep Distribusi Manfaat
11/06/2021 16:25:58

Semarang - Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenrisau mengungkapkan bahwa Reforma Agraria bertujuan untuk menciptakan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan. Konsep Reforma Agraria yang perlu ditekankan bukan hanya sekadar bagi-bagi tanah melainkan juga konsep yang berbasis pada distribusi manfaat.
Terima Perwakilan PW Persis Jabar, Menteri ATR/Kepala BPN Nyatakan Siap Bantu Pendaftaran Tanah Wakaf
08/02/2021 18:56:54

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil didampingi oleh Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto dan Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau menerima kunjungan tiga orang Pengurus Wilayah (PW) Persatuan Islam (Persis) Provinsi Jawa Barat. Ketiga orang PW Persis yang diterima oleh Menteri ATR/Kepala BPN adalah Ketua PW Persis Provinsi Jawa Barat, H. Iman Setiawan Latief Ketua Bidang Garapan (Bidgar) Dakwah PW Persis Provinsi Jawa Barat, H. Endang Sirojudin Hafidz serta Ketua Bidgar Kominfo PW Persis Provinsi Jawa Barat, Muchsin Al Fikri.

 
Inovasi Digital Tata Ruang, Upaya Percepatan Penataan Ruang yang Akurat dan Akuntabel
03/09/2021 16:47:21

Denpasar - Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dalam hal percepatan pembangunan dan kemudahan izin berusaha, tata ruang dianggap menjadi panglima karena di dalamnya mengamanatkan pengintegrasian tata ruang dengan rencana zonasi, kawasan dan lain-lain. Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan inovasi dalam aspek Tata Ruang. Transformasi Tata Ruang yang terus dilakukan bertujuan untuk mewujudkan Tata Ruang yang lebih akurat dan akuntabel serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 
Dukung Transformasi Digital, Kementerian ATR/BPN Sesuaikan Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Jabatan
04/06/2021 11:57:31

Jakarta - Perkembangan teknologi informasi begitu masif dewasa ini, berdampak pada seluruh aspek kehidupan tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya pelayanan kepada masyarakat yang harus ikut bertransformasi. Presiden Jokowi memperkenalkan DILAN atau Digital Melayani untuk mendukung penuh transformasi ini.