`

 

Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Kolaborasi dengan PT PNM (Persero)

01/06/2021 08:57:19

 

Jakarta – Pada tahun 2017 lalu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) (Persero) membuat nota kesepahaman mengenai Percepatan Sertipikasi Hak Atas Tanah dan Penanganan Permasalahan Tanah Agunan Milik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Guna menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT PNM (Persero) di Hotel Sari Pacific, Senin (31/05/2021). PKS tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau dan Direktur Keuangan dan Operasional PT PNM (Persero), Tjatur H. Priyono.
 
Dalam sambutannya, Andi Tenrisau berkata bahwa penandatanganan kesepakatan pada hari ini merupakan bagian penting dari peranan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Dirjen Penataan Agraria mengutarakan bahwa PT PNM (Persero) sangat potensial dan mempunyai nasabah cukup besar, yaitu 9,5 juta orang. “Kita punya target 9 juta dalam Reforma Agraria, ini potensi yang luar biasa. Oleh karena itu, semua jajaran di tingkat Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk betul-betul menindaklanjuti PKS kali ini,” kata Dirjen Penataan Agraria.
 
Tertuang dalam isinya, PKS tersebut bertujuan untuk menyinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Kementerian ATR/BPN dan PT PNM (Persero) dalam melaksanakan program pemberdayaan tanah masyarakat kepada penerima manfaat tanah dari program Reforma Agraria atau program pertanahan lainnya. “Sudah sewajarnya Kementerian ATR/BPN hadir apabila kita membicarakan kesejahteraan rakyat yang basisnya dari hak atas tanah,” ujar Andi Tenrisau.
 
Hukum pertanahan di Indonesia, melalui Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengamanatkan melalui Pasal 33 Ayat (3) bahwa "Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Menurut Dirjen Penataan Agraria terdapat dua variabel penting dalam pasal tersebut, yakni semua sumber daya agraria dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
 
Berdasarkan pasal tersebut, Andi Tenrisau mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN tidak hanya hadir memberikan kepastian hukum, tetapi juga berupaya mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Jika hanya sekedar legalisasi aset, pikiran saya, kemakmuran rakyat belum bisa kita optimalkan. Ini harus disertai dengan kegiatan pemberdayaan yang disertai dengan penataan akses atau akses reform,” ujarnya.
 
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Penataan Agraria juga menyatakan bahwa Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan Reforma Agraria bukan hanya panggilan tugas, tetapi ini juga merupakan wujud kerja mulia. Mengapa? Menurut Andi Tenrisau hal ini dikarenakan melalui Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN mampu mendorong kesejahteraan masyarakat. “Oleh karena itu, Saya ucapkan terima kasih kepada PT PNM (Persero) yang sudah ikut serta dalam kegiatan Reforma Agraria,” ujar Dirjen Penataan Agraria.
 
Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan dan Operasional PT PNM (Persero), Tjatur H. Priyono menyampaikan bahwa dalam kegiatan utama PT PNM (Persero) adalah mendukung kegiatan pemberdayaan usaha kecil, mikro dan menengah. Oleh karena itu, ia mendukung penuh pelaksanaan PKS ini pada tingkat pelaksana. “Harapannya dengan PKS ini, baik PT PNM (Persero) dan Kementerian ATR/BPN dapat mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (RH/JR/YS).
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Tingkatkan Kapasitas SDM di Masa Pandemi, Kementerian ATR/BPN Kembali Laksanakan Webinar
27/08/2020 07:49:24

Digitalisasi di era 4.0 adalah suatu keniscayaan. Terlebih pada masa Pandemi Covid-19 ini, masyarakat di dorong untuk segera berubah, dari manual menjadi digital. Banyak hal yang dulunya dianggap tidak mungkin dilakukan, kini dapat dilaksanakan bahkan dengan efisien dan tepat sasaran. Tidak lepas dari itu, kini informasi begitu cepat disampaikan dan bahkan sesaat kemudian dapat diakses melalui telepon di genggaman. Dalam konteks organisasi, sumberdaya manusia penyusun organisasi sebagai penggerak utama harus segera melakukan penyesuaian, agar tidak tergilas perubahan. Menghadapi realitas itu Kementerian ATR/BPN melalui Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (PPSDM) terus berupaya meningkatkan kualitas aparatur. Salah satunya dengan mengadakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui webinar dengan tema  Hero in Virtual Meeting secara virtual, Rabu (26/08/2020).
Hadiri PMB FH UI, Surya Tjandra: Jaga Etika dan Integritas sebagai Profesional di Bidang Hukum
04/08/2021 10:05:01

Jakarta &ndash Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menjadi pembicara dalam Talkshow Keprofesian bertajuk Legal Career Navigation yang digelar dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan pentingnya integritas dan etika dalam menekuni suatu profesi, khususnya di bidang hukum. Kedua hal ini diperlukan di samping kemampuan pengetahuan serta kegigihan.
Ingin Atasi Banjir, Menteri ATR/Kepala BPN: Perlu Sinkronisasi Sektor Hulu, Tengah dan Hilir
05/08/2020 17:17:07

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional didampingi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Budi Situmorang serta Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bob Arthur Lombogia, melakukan pemasangan plang peringatan banjir di Kelurahan Tegal Alur, Kota Administrasi Jakarta Barat, Rabu (05/08/2020).
Rakor GTRA Tingkat Provinsi Sumut Tahun 2020 Digelar
26/08/2020 22:08:13

Medan - Reforma Agraria merupakan salah satu program utama Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Terjemahan pelaksanaan program ini dituangkan melalui pelaksanaan Legalisasi Aset serta Redistribusi Tanah (yang dijabarkan dalam pengertian redistribusi freshland).

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra mengungkapkan bahwa Reforma Agraria merupakan tugas Kementerian ATR/BPN. Tugas ini juga termuat didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). "Reforma Agraria merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3). Melalui Reforma Agraria dapat mewujudkan fungsi sosial atas tanah," kata Surya Tjandra saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Hotel JW Marriot, Medan (26/08/2020).
Melalui Talkshow, Rakerda Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara Resmi Dibuka
13/11/2020 12:40:33

Kendari - Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara resmi dibuka. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Claro, Kendari, Kamis (12/11/2020) dibuka dengan sesuatu yang tidak biasa, yakni dengan talkshow. Kegiatan talkshow tersebut dimoderatori oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra, yang juga membuka rakerda tersebut.