`

 

Kementerian ATR/BPN Laksanakan Sosialisasi Program Strategis Bersama Komisi II DPR RI di Kabupaten Sidoarjo, Tekankan Pentingnya Ikut PTSL

28/06/2021 09:25:57

 

Sidoarjo - Sosialisasi program strategis terus digencarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di seluruh Indonesia. Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka membagi, mengedukasi masyarakat terkait program strategis Kementerian ATR/BPN yang salah satunya ialah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kali ini sosialisasi dilaksanakan bersama Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Muhajirin di Hotel Aston, Sidoarjo, Sabtu (26/06/2021).
 
Rahmat Muhajirin dalam sosialisasi ini menuturkan bahwa program PTSL yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN perlu didukung dan disukseskan karena berdampak positif ke berbagai sektor. "PTSL ini merupakan program pemerintah yang harus dilaksanakan dan disukseskan karena di samping menjamin kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki, juga akan mendorong ekonomi kerakyatan guna membantu pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.
 
Lebih lanjut, Rahmat Muhajirin mengatakan kepada semua elemen masyarakat yang hadir pada sosialisasi ini untuk bersama-sama menyukseskan program PTSL terutama di Kabupaten Sidoarjo. "Untuk Sidoarjo membutuhkan peran semua elemen masyarakat untuk mensukseskan program PTSL ini, jadi saya harapkan yang hadir di sini tolong ditularkan kepada yang lain," ujarnya.
 
Pada kesempatan yang sama, Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah Kementerian ATR/BPN, Nurhadi Putra mengatakan sertipikat hak atas tanah dapat digunakan sebagai modal usaha tentunya dengan perhitungan yang sangat matang. "Selain mendapatkan kepastian secara hukum juga bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan lain seperti diagunkan untuk modal usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.
 
Nurhadi Putra menambahkan jika PTSL dapat meminimalisir praktik mafia tanah karena mafia tanah akan masuk kepada tanah-tanah yang belum bersertipikat. Selain itu dengan pendaftaran tanah ini akan meningkatkan kualitas data pertanahan yang sangat bermanfaat untuk perencanaan pembangunan. Untuk itu Nurhadi Putra mengajak kepada masyarakat yang hadir untuk mengikuti program PTSL ini.
 
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar mengatakan bahwa pentingnya kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan karena dengan ini dapat mengedukasi masyarakat terutama betapa pentingnya tanah itu disertipikatkan. "Melalui sertipikat tanah, apabila ada yang mau menyertipikatkan di tanah Ibu/Bapak sudah tidak akan bisa, lalu jika ada pembebasan tanah oleh pemerintah seperti jalan tol dan lain-lain itu sudah ada di dalam _ploting_ namanya. Nah kalau ada masyarakat yang belum disertipikatkan tanahnya beri tahu karena keuntungannya banyak sekali," terangnya.
 
Pada kegiatan sosialisasi ini juga dilaksanakan penyerahan sertipikat kepada 10 orang dan diserahkan langsung oleh Anggota DPR RI, Rahmat Muhajirin dengan didampingi oleh, Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah Kementerian ATR/BPN, Nurhadi Putra; Kepala Biro Keuangan dan BMN, Agust Yulian; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Humaidi. (JR/RZ)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Wapres Ma'ruf Amin: Integritas Lembaga Maupun Aparatur Negara Harus Dijaga
22/12/2020 11:32:51

Jakarta - Pelaksanaan Zona Integritas guna mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Birokrasi Melayani (WBK/WBBM) terus dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga, tidak terkecuali Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Akuntabilitasnya, kegiatan pembangunan Zona Integritas terus dipantau oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Lawan Mafia Tanah, Menteri ATR/Kepala BPN: Mafia Tanah Tidak Boleh Menang
16/12/2021 09:59:13

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) begitu serius dan gencar dalam memerangi mafia tanah di Indonesia. Komitmen pemerintah dalam memerangi dan memberantas mafia tanah terbukti dengan banyaknya kasus mafia tanah yang sudah diungkap sekaligus diselesaikan. Selain itu, Kementerian ATR/BPN bersama Kepolisian RI dan Kejaksaan RI berkolaborasi dalam memerangi mafia tanah dengan membentuk Satuan tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah.
Metode Konsolidasi Tanah untuk Pengembangan Daerah
21/01/2021 15:01:45

Sumedang - Kabupaten Sumedang memiliki luas 1.551,21 km2 dengan ibu kota di Sumedang Utara, yang letaknya cukup dekat dengan ibu kota Provinsi Jawa Barat, yakni Kota Bandung. Sebagian besar kawasan kabupaten ini merupakan wilayah dataran tinggi, terutama di wilayah utara terdapat Gunung Tampomas. Selain itu, di Kabupaten Sumedang juga banyak universitas terkenal di Indonesia, yakni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Institut Teknologi Bandung (ITB) serta Universitas Padjadjaran (Unpad). 
Tuntaskan Kasus Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Bereskan dari Hulu hingga Hilir
30/11/2021 13:41:48

Jakarta - Persoalan kejahatan pertanahan, seperti mafia tanah, terus mendapat perhatian besar dari masyarakat luas. Hal ini pun ditambah dengan kasus yang menimpa salah satu aktris, Nirina Zubir sehingga semakin jadi sorotan. Hal ini dapat menjadi momentum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama para aparat penegak hukum untuk terus aktif menangani persoalan kejahatan pertanahan, serta sebagai sarana mawas diri masyarakat agar lebih menjaga tanah dan aset milik pribadi.
Kehadiran Pemerintah Percepat Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sulawesi Tengah
29/05/2021 10:16:42

Palu - Masih dalam rangkaian kunjungan kerja Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Jumat (28/05/2021), Ia melakukan peninjauan lapangan ke beberapa titik yang menjadi kawasan likuefaksi dan lokasi hunian tetap (huntap) bagi korban gempa tahun 2018.