`

 

Perlu Ada Transparansi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

27/08/2020 08:01:11

 

Medan - Selama dua dekade, masyarakat yang tinggal di lokasi sengketa tanah terutama di lahan eks HGU PTPN II, lokasi HGU Nomor 171/Sei Malingkar serta lokasi HGU Nomor 92/Sei Mencirim bergumul dengan status sengketa tanah atas tempat tinggal mereka. Kasus sengketa tanah ini menjadi perhatian bagi Presiden Joko Widodo. Dalam beberapa rapat terbatas dengan kabinetnya, Presiden sudah meminta agar persoalan ini diselesaikan guna memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat.   Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra mengatakan bahwa berdasarkan data dari Kantor Staf Presiden, Provinsi Sumatra Utara merupakan provinsi nomor satu dalam kasus pertanahan. Menurutnya sengketa ini sudah seperti kanker, yang memang harus dipotong, istilahnya. "Sudah 20 tahun sengketa tanah ini belum selesai. Ini harus kita selesaikan dan perlu transparansi untuk menyelesaikan sengketa tanah. Setiap kepentingan memang perlu kita dengar, akan tetapi kepentingan rakyat harus kita utamakan," ujar Wamen ATR/Waka BPN saat mengikuti Evaluasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Tanah Eks HGU PTPN II di Hotel JW Marriot, Medan (25/08/2020).   Surya Tjandra meminta setiap pihak memang harus jujur jika mau sengketa pertanahan dapat diselesaikan dan tidak perlu membela diri lagi. Baginya penyelesaian sengketa pertanahan di Sumatra Utara akan menjadi _legacy_. "Kita harapkan akan selesai dalam 2 tahun. Kita juga harus mencari keputusan yang _win-win_ serta menjalin komunikasi dengan setiap masyarakat. Presiden katakan, jika masalah ini selesai, separuh masalah pertanahan di Indonesia bisa kita selesaikan," ujar Surya Tjandra.   Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto mengungkapkan bahwa penyelesaian ketiga kasus sengketa tanah itu sudah mulai mengerucut penyelesaiannya dan mendapat apresiasi dari Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil. "Dalam penyusunan daftar nominatif oleh tim inventarisir dan identifikasi nanti akan kami bantu, yang jelas kita juga perlu mengamankan petugas kita di lapangan," kata Hary Sudwijanto.   Sesuai keterangan Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN, Tim inventarisir dan identifikasi di lapangan telah menyiapkan daftar nominatif. Tim ini terus bekerja dengan prinsip jujur dan profesional. Menurut Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Sabrina ada empat kategori yang berhasil dirumuskan berdasarkan inventarisasi tim di lapangan, yang nantinya masuk kedalam daftar nominatif. "Pertama, tanah yang dikuasai oleh pensiunan PTPN II, kedua, tanah garapan masyarakat, ketiga, tanah yang dituntut oleh masyarakat dan yang keempat tanah milik lembaga lain," ujar Sekda Pemerintah Provinsi Sumatra Utara.   Kakanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, Dadang Suhendi mengungkapkan bahwa tim inventarisir dan identifikasi ini merupakan komitmen bersama antara Gubernur Provinsi Sumatra Utara, Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di tingkat Provinsi Sumatra Utara. "Kami juga sudah membahas bersama terkait skema penyelesaian kasus sengketa pertanahan tersebut," ujar Dadang Suhendi.   Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Maruli Tua mengatakan bahwa sejak tahun 2019, KPK terus memonitor kasus pertanahan, terutama eks HGU PTPN II. Menurutnya KPK akan menjalankan tiga fungsi yakni pencegahan, koordinasi serta monitoring, guna menegaskan peran dalam penyelesaian kasus sengketa pertanahan tersebut. "Tim yang bekerja nantinya akan menemukan bahwa fakta-fakta di lapangan, serta dapat mengurai masalah-masalah yang selama ini menyebabkan sengketa tanah di tanah eks HGU tersebut. Yang jelas KPK akan terus mendampingi agar proses yang sedang berjalan ini sesuai dengan aturan yang ada," ujar Maruli Tua.   Rapat ini juga dihadiri oleh Direktur Utama (Dirut) PTPN II, Marisi Butar-Butar; Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang; perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara; serta jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara. (RH/LS/TA).   #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya   Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional    Twitter: @atr_bpn Instagram: @Kementerian.ATRBPN Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: Kementerian ATRBPN Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Kolaborasi Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK, Percepat Implementasi UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya
05/06/2021 19:55:38

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) selenggarakan pertemuan sebagai tindak lanjut dari pembahasan beberapa regulasi dari turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Acara yang berlangsung di Westin Hotel Jakarta pada Jumat (04/06/2021) ini membahas sinergitas PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah; PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; PP No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; dan PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. 
Implementasi Nilai dan Budaya Kementerian ATR/BPN pada Perilaku Sehari-hari
03/06/2021 14:21:40

Jakarta - Budaya organisasi merupakan sistem nilai bersama dalam suatu organisasi yang menjadi acuan bagaimana para pegawai melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan atau cita-cita organisasi. Demikian disampaikan Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi,  Gunawan Muhammad saat menyampaikan muatan teknis substansi pada "Pelatihan Budaya Kerja Organisasi dan Budaya Inovasi Kementerian ATR/BPN Tahun 2021" melalui pertemuan daring, Rabu (02/06/2021).
Menuju Institusi Kelas Dunia, Kementerian ATR/BPN Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasinya
08/09/2020 22:16:13

Jakarta - Melayani, Profesional dan Terpercaya, tanamkan nilai-nilai tersebut di setiap pegawai ATR/BPN. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil dalam sambutannya pada kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian ATR/BPN di Aula Prona Gedung Kementerian ATR/BPN Jakarta dan melalui sambungan video conference pada Selasa (08/09/2020).
Menuju Transformasi Digital, Kementerian ATR/BPN Selenggarakan Pelatihan e-Office
25/09/2020 14:53:01

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berbenah. Dengan memanfaatkan kemajuan pesat di bidang teknologi, Kementerian ATR/BPN, secara bertahap, melakukan transformasi digital. Dalam pelayanan publik, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sudah menerapkan layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). Selain itu, layanan pengecekan sertipikat tanah, pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) serta informasi Zona Nilai Tanah juga dapat dilayani secara elektronik.
Percepat Pergerakan Ekonomi, Kementerian ATR/BPN Serahkan Sertipikat Hak Pakai dan Sertipikat Hasil Redistribusi Tanah
19/08/2020 20:31:24

Bandar Lampung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil menyerahkan 72 sertipikat tanah Hak Pakai Jalan Tol Trans Sumatra kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan secara simbolis melalui video conference serta 4.000 bidang sertipikat redistribusi tanah yang diwakilkan kepada 4 (empat) perwakilan dari masyarakat penerima di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Rabu (19/08/2020).