`

 

Budaya Kerja dan Budaya Inovasi Berperan Besar Wujudkan ASN Profesional

01/06/2021 08:59:03

 

Revolusi mental bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sebuah keharusan untuk mencapai tujuan pembangunan. Untuk itu, penerapan budaya organisasi melalui nilai-nilai organisasi Melayani, Profesional, Terpercaya menjadi penting karena sejalan dengan pembangunan visi dan misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yaitu menjadi pengelola pertanahan dan tata ruang yang terpercaya dan berstandar dunia.
 
Dengan demikian, untuk mencapai institusi yang maju dan modern diperlukan tidak hanya membangun sesuatu yang bersifat fisik seperti dari gedung dan sistem, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana membangun dan mengembangkan ASN dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku. Oleh karena itu, melalui Pelatihan Budaya Kerja Organisasi dan Budaya Inovasi yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, diharapkan bisa memulai bagaimana jajaran di Kementerian ATR/BPN dapat menanamkan dan menerapkan nilai-nilai organisasi yang baik untuk melayani secara profesional dan terpercaya.
 
Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi, Gunawan Muhammad yang hadir sekaligus membuka pelatihan ini secara virtual pada Senin (31/05/2021), menyampaikan 2 (dua) hal pokok yang terkait dengan pelatihan ini yaitu budaya organisasi dan budaya inovasi. "Terkait dengan nilai organisasi yang pertama ini sangat penting karena kita tahu kita berasal dari berbagai tempat, suku, agama dan adat istiadat, ini perlu kita satukan dalam hal nilai organisasi kita yaitu melayani profesional dan terpecaya dan kita berharap melalui diklat semacam ini seluruh pegawai akan memahami apa nilai yang ada di kementerian kita setelah itu tentunya kita akan mewujudkan nilai-nilai organisasi ini dalam sikap dan perilaku kita," ujarnya.
 
Sebagai ilustrasi bagaimana para jajaran bisa menjadikan nilai-nilai organisasi ini bisa dijadikan sebagai sikap dan perilaku, Gunawan Muhammad mencontohkan sebagai orang Indonesia, kita selalu jika bicara dengan yang lebih tua maka kita menghargai, sebaliknya, biasa kita melindungi dan membimbing, hal itu harus diimplementasi di kehidupan sehari-hari dalam pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, nilai utama dari melayani adalah melayani dengan kejelasan prosedur biaya dan waktu, juga bersikap sopan, ramah, cermat dan teliti serta peduli terhadap lingkungan pelayanan.
 
"Tentunya kita berharap nilai ini bisa kita wujudkan dari sikap dan perilaku sehari-hari, karena kita tahu salah satu tugas kita adalah melayani masyarakat, kita masih sering mendengar banyak sekali pengaduan terkait pelayanan kita, maka dengan adanya pelatihan ini kita harapkan budaya dan nilai organisasi kita betul-betul menjadi sikap dan perilaku dari seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Jika itu bisa terlaksana, insya Allah banyak hal bisa kita tingkatkan dari kinerja, kepuasan masyarakat bahkan tidak kalah pentingnya adalah nilai dari pelaksanaan reformasi kita semakin meningkat," tutur Gunawan Muhammad.
 
Poin kedua yang disampaikan Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi adalah terkait budaya inovasi. Mengutip dari pernyataan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan yang mengatakan kita sebagai ASN jangan BAU atau business as usual, juga mengingat saat ini Indonesia dihadapkan pada era digital atau era 4.0 di mana perubahan berlangsung begitu cepat maka budaya inovasi ini sudah sepatutnya menjadi budaya dari seluruh jajaran di Kementerian ATR/BPN. "Jadi kita tidak bisa lagi berpikir yang rutin saja, kita setiap saat harus berpikir kreatif dan inovatif, bagaimana memperbaiki kinerja kita dari segi produktivitas, kuantitas juga kualitas. Jadi sekali lagi kita semua diharuskan memiliki dan mengimplementasikan budaya inovasi," imbuh Gunawan Muhammad.
 
Kepala PPSDM, Deni Santo dalam laporannya mengatakan pelatihan ini diselenggarakan dalam sistem blended learning dan dihadiri oleh peserta yang sangat beragam karena budaya organisasi diperuntukan bagi semua ASN setiap individu tidak terkecuali. "Jadi dalam kesempatan gelombang pertama ini, peserta terdiri dari pejabat tinggi pratama, administrator, kemudian beberapa pejabat fungsional," kata Deni Santo.
 
Adapun narasumber yang nantinya akan memberikan pemahaman pada pelatihan ini hadir dari Komisi ASN, PT KAI, dan Kementerian PAN RB. "Kita ingin melihat best practice dari PT KAI sepeti apa mereka membangun nilai dan budaya organisasinya sehingga kita bisa mengenali sifat-sifat yang baik di jajaran KAI, bagaimana cara melayaninya karena mereka telah membangun budaya organisasi dan budaya inovasi yang sudah jauh lebih dulu diterapkan. Mudah-mudahan penyelenggaraan ini dapat memberikan stimulus bagaimana nilai-nilai organisasi ini bisa kita terapkan di kemudian hari," jelas Deni Santo. (LS/TA)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan Jadi Fokus GTRA Kalimantan Barat
26/06/2021 18:10:33

Pontianak - Provinsi Kalimantan Barat memiliki 4 kaleidoskop Reforma Agraria, antara lain percepatan pembangunan dari wilayah perbatasan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 penyediaan TORA dari Pelepasan Kawasan Hutan lalu Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIPPIB) penataan akses melalui Pemberdayaan Tanah Masyarakat secara kolaboratif dan Reforma Agraria di wilayah perairan sempadan sungai. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra saat menghadiri Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (24/06/2021). 
Kementerian ATR/BPN Terus Lakukan Penanganan Kasus Sengketa dan Konflik Secara Terukur
07/11/2020 09:37:31

Jakarta - Penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo mengadakan Rapat Terbatas (Ratas) bersama beberapa menteri guna membahas penyelesaian sengketa dan konflik tanah yang sedang terjadi. Presiden juga sudah menginstruksikan percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, yang tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa dan konflik tanah di masa mendatang.

 
Terapkan Nilai Organisasi dengan Budaya Kerja Teliti dan Cermat
14/10/2020 22:09:53

Teliti dan cermat sebelum membeli tampaknya tidak hanya tepat untuk calon konsumen atau pemilih agar tidak salah dalam menentukan pilihan, tapi juga relevan untuk siapapun, kapan saja dan di mana saja. "Kita tidak bisa lepas dari sesuatu yang dinamakan ketelitian dan kecermatan dari hal yang sangat kecil hingga yang kompleks, selain itu ketelitian dan kecermatan sangat bermanfaat dalam membantu kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari," kata Staf Khusus Menteri ATR/ Kepala BPN Bidang Manajemen Data, Loso Judijanto pada webinar, Selasa (13/10/2020).
UUCK mendorong Peningkatan Investasi dan Pembangunan Infrastruktur
21/01/2021 15:09:53

Salah satu langkah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju yaitu dengan adanya gelombang investasi dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, tumpang tindih regulasi dan ketidakharmonisan Undang-Undang (UU) menjadi hambatan utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu Pemerintah bersama DPR RI menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai terobosan dalam rangka meningkatkan investasi serta pembangunan infrastruktur.
Wujudkan Kualitas Ruang dan Tanah yang Terjaga serta Berkelanjutan, Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan NSPK
10/06/2021 15:09:11

Medan - Hingga saat ini masih banyak terjadi permasalahan tata ruang dan pertanahan di Indonesia. Diperlukan inovasi dalam pelaksanaan pengendalian dan penertiban tata ruang sesuai dengan karakteristik dan permasalahan yang berkembang dalam suatu wilayah. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan kualitas ruang dan tanah yang terjaga serta berkelanjutan.