`

 

Dukung Transformasi Digital, Kementerian ATR/BPN Sesuaikan Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Jabatan

04/06/2021 11:57:31

 

Jakarta - Perkembangan teknologi informasi begitu masif dewasa ini, berdampak pada seluruh aspek kehidupan tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya pelayanan kepada masyarakat yang harus ikut bertransformasi. Presiden Jokowi memperkenalkan DILAN atau Digital Melayani untuk mendukung penuh transformasi ini.
 
Kementerian ATR/BPN kini juga tengah mempersiapkan transformasi digital ini. Perubahan menuju layanan digital tidak hanya dilakukan dengan mempersiapkan infrastruktur fisik, namun juga tidak kalah penting adalah kompetensi sumber daya manusia yang akan melaksanakan. Mendukung hal tersebut, pada Kamis, (03/06/2021) Kementerian ATR/BPN melalui Biro Organisasi dan Kepegawaian menginisiasi perubahan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 333 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, khususnya kompetensi teknis agar berorientasi pelayanan digital.
 
Pada kesempatan ini, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Dalu Agung Darmawan menyampaikan bahwa upaya ini sejalan dengan arahan Kementerian PAN-RB dalam evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengharapkan digitalisasi dilaksanakan secara optimal dan berkualitas. Hal tersebut dapat mengurangi terjadinya pemalsuan dan munculnya sengketa pertanahan di masa mendatang. 
 
"Standar Kompetensi Jabatan juga merupakan instrumen penting bagi pelaksanaan Sistem Merit, di mana saat ini Sistem merit pada Kementerian ATR/BPN dinilai sangat baik oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Selain itu, upaya ini juga untuk penyesuaian dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru," ujar Dalu Agung Darmawan.
 
Lebih lanjut, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Heri Mulianto menjelaskan bahwa kompetensi digital bukanlah kemampuan TIK seperti pemrograman atau penguasaan jaringan. Tetapi kemampuan bagi seluruh ASN untuk dapat adaptif dengan transformasi digital. "Seperti kemampuan memilih dan memilah informasi yang dapat digunakan, melindungi _digital identity_, tidak berbagi akun, melindungi perangkat, berkolaborasi dan bersosialisasi dengan sarana teknologi, dan lain-lain," ujarnya.
 
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kedeputian Standarisasi Jabatan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur - Kementerian PANRB, diikuti oleh perwakilan dari Biro-Biro, Pusat-Pusat, Direktorat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN. Pada kegiatan ini, disepakati penyusunan kompetensi teknis pada urusan pemerintahan konkuren di bidang pertanahan sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014. Dengan demikian, seluruh kompetensi teknis yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang akan mengacu pada satu peraturan Menteri ATR/BPN. Hal ini akan mempermudah pengembangan kualitas sumber daya manusia yang Melayani, Profesional dan Terpercaya di era revolusi industri 4.0. (WN/YS)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
KKPR: Terobosan Penataan Ruang yang Jadikan RTR sebagai Single Reference
04/04/2021 21:34:19

Serang - Kedepannya, pelaku usaha harus menjadikan Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai dasar perizinan berusaha. Salah satu syarat dasar perizinan berusaha adalah penerbitan KKPR (Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang) yang memiliki tiga skema: konfirmasi, persetujuan, dan rekomendasi.
Buka Rapimnas dan Rakerda, Menteri ATR/Kepala BPN Minta Maksimalkan Penyerapan Anggaran
06/10/2020 19:54:26

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Rapat ini diselenggarakan di Hotel Shangri-La dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dan diikuti oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Implementasi Inpres 9/2020, Wamen ATR/Waka BPN Lakukan Sinergi dengan Pemerintah Papua
23/10/2020 00:31:24

Jayapura - Dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua, maka diperlukan langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, dan fokus. Langkah tersebut juga harus didukung oleh sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kementerian ATR/BPN Dorong Percepatan Legalisasi Aset Pemda JatimĀ 
16/02/2021 08:16:25

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Sertipikasi dan Pengamanan Aset Pemda di Seluruh Wilayah Jawa Timur bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (15/02/21). Kegiatan ini merupakan program penataan aset pemerintah yang diinisisasi oleh KPK, dikarenakan banyaknya pengelolaan aset negara yang masih belum tertib dan rentan akan korupsi. 
Pengembangan Jawa Timur Bagian Selatan, Momentum Pembangunan Daerah Se-Malang Raya
26/08/2021 11:55:47

Malang - Sebagai upaya pengembangan Jawa Timur bagian selatan khususnya daerah Malang Raya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama sejumlah Kepala Daerah Malang Raya hadir bersama dalam Rapat Koordinasi awal dalam rangka menggali permasalahan dan potensi pengembangan Jawa Timur bagian selatan khususnya Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu). Acara yang berlangsung secara daring dan luring bertempat di Kantor Pertanahan Kota Malang pada Selasa (24/08/2021), juga termasuk dalam serangkaian kunjungan kerja Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra di Provinsi Jawa Timur.