`

 

Dukung Transformasi Digital, Kementerian ATR/BPN Sesuaikan Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Jabatan

04/06/2021 11:57:31

 

Jakarta - Perkembangan teknologi informasi begitu masif dewasa ini, berdampak pada seluruh aspek kehidupan tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya pelayanan kepada masyarakat yang harus ikut bertransformasi. Presiden Jokowi memperkenalkan DILAN atau Digital Melayani untuk mendukung penuh transformasi ini.
 
Kementerian ATR/BPN kini juga tengah mempersiapkan transformasi digital ini. Perubahan menuju layanan digital tidak hanya dilakukan dengan mempersiapkan infrastruktur fisik, namun juga tidak kalah penting adalah kompetensi sumber daya manusia yang akan melaksanakan. Mendukung hal tersebut, pada Kamis, (03/06/2021) Kementerian ATR/BPN melalui Biro Organisasi dan Kepegawaian menginisiasi perubahan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 333 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, khususnya kompetensi teknis agar berorientasi pelayanan digital.
 
Pada kesempatan ini, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Dalu Agung Darmawan menyampaikan bahwa upaya ini sejalan dengan arahan Kementerian PAN-RB dalam evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengharapkan digitalisasi dilaksanakan secara optimal dan berkualitas. Hal tersebut dapat mengurangi terjadinya pemalsuan dan munculnya sengketa pertanahan di masa mendatang. 
 
"Standar Kompetensi Jabatan juga merupakan instrumen penting bagi pelaksanaan Sistem Merit, di mana saat ini Sistem merit pada Kementerian ATR/BPN dinilai sangat baik oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Selain itu, upaya ini juga untuk penyesuaian dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru," ujar Dalu Agung Darmawan.
 
Lebih lanjut, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Heri Mulianto menjelaskan bahwa kompetensi digital bukanlah kemampuan TIK seperti pemrograman atau penguasaan jaringan. Tetapi kemampuan bagi seluruh ASN untuk dapat adaptif dengan transformasi digital. "Seperti kemampuan memilih dan memilah informasi yang dapat digunakan, melindungi _digital identity_, tidak berbagi akun, melindungi perangkat, berkolaborasi dan bersosialisasi dengan sarana teknologi, dan lain-lain," ujarnya.
 
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kedeputian Standarisasi Jabatan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur - Kementerian PANRB, diikuti oleh perwakilan dari Biro-Biro, Pusat-Pusat, Direktorat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN. Pada kegiatan ini, disepakati penyusunan kompetensi teknis pada urusan pemerintahan konkuren di bidang pertanahan sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014. Dengan demikian, seluruh kompetensi teknis yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang akan mengacu pada satu peraturan Menteri ATR/BPN. Hal ini akan mempermudah pengembangan kualitas sumber daya manusia yang Melayani, Profesional dan Terpercaya di era revolusi industri 4.0. (WN/YS)
 
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
 
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 
 
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Yuk Baca Informasi Lainnya..
Strategi Kementerian ATR/BPN Dalam Mencapai Target Roadmap Reforma Agraria
01/06/2021 19:42:32

Jakarta - Reforma Agraria telah dilaksanakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejak tahun 2015 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Konsep Reforma Agraria meliputi Penataan Aset dan Penataan Akses yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Simak Penjelasan Kementerian ATR/BPN tentang Sertipikat Elektronik
02/02/2021 17:51:36

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik telah terbit pada awal tahun ini. Hal ini merupakan rangkaian dari transformasi digital yang sedang bergulir di Kementerian ATR/BPN, dimana tahun lalu telah di diberlakukan empat layanan elektronik  yang  meliputi Hak Tanggungan Elektronik, Pengecekan Sertipikat, Zona Nilai Tanah dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Terkait sertipikat elektronik yang rencananya akan di luncurkan tahun ini maka perlu disampaikan penjelasan secara utuh ke pada masyarakat salah satunya melalui media massa. Selain itu, penjelasan ini juga dilakukan untuk meluruskan opini yang terbentuk di masyarakat pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Sertipikat Elektronik tersebut.
Wujudkan Birokrasi Bersih dan Melayani, Kementerian ATR/BPN Beri Pelatihan Zona Integritas
10/09/2020 09:09:18

Mewujudkan institusi yang berintegritas dan berkualitas merupakan cita-cita di setiap institusi atau lembaga di manapun tak terkecuali Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan Pelatihan Zona Integritas dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh atau distance learning secara virtual, Rabu (09/09/2020).
PTPR Dukung Pembangunan ZNT yang Akurat dan Berkeadilan
02/07/2021 15:53:55

Jakarta - Sinkronisasi penentuan Zona Nilai Tanah (ZNT) menjadi penting karena tak hanya sebagai unsur fundamental dalam pelayanan pertanahan, namun juga transparansi dan kemudahan  masyarakat dalam rangka mendaftarkan properti serta kemudahan berusaha. Seperti yang dipaparkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Adi Darmawan dan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Suyus Windayana dalam acara daring yang bertajuk Forum Group Discussion Eksternal, Pembahasan Perbaikan Fundamental terhadap Pembuatan Pembaruan dan Pemanfaatan Informasi Nilai Tanah, Kamis (01/07/2021).  
Wujudkan KPBU, Kementerian ATR/BPN Bekerja Sama dengan CSDILA
29/12/2020 07:33:02

Jakarta - Dalam rangka mewujudkan visi besar sebagai instansi pengelola pertanahan dan tata ruang yang terpercaya dan berstandar dunia di tahun 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, salah satunya adalah dengan Center for Spatial Data InfrastructuresLand Administration (CSDILA) Melbourne University Australia.