Dasar Pembentukan PPID

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

 

Pelayanan informasi publik merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan Negara demokrasi yang mengenal adanya pengakuan terhadap hak untuk tahu bagi warga negara yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. Secara komprehensif Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) selanjutnya mengamanatkan kepada badan publik untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Melalui keterbukaan terhadap informasi publik, diharapkan badan publik termotivasi untuk lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat terwujud. Salah satu kewajiban badan publik sebagai implementasi UUKIP adalah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada lingkungan badan publiknya masing-masing. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) telah menunjuk PPID sesuai dengan pelaksanaan UUKIP melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Perka BPN No.6/2013). Perka BPN No.6/2013 merupakan landasan operasional bagi PPID dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

PPID Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab melakukan penyelenggaraan informasi publik yang meliputi pelayanan, penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Sejak diundangkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN pada 8 Oktober 2019, terdapat perubahan struktur PPID di Kementerian ATR/BPN. Perubahan tersebut disesuaikan dengan Nomenklatur jabatan yang berlaku di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada struktur organisasi yang baru.

 

Struktur Organisasi PPID

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

 

 

Tugas PPID

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

 

Tugas Fungsi PPID:
  1. mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik;
  2. mengkoordinasikan tugas-tugas Pejabat Informasi, Petugas Informasi, Staf Informasi Publik dan Petugas Meja Informasi;
  3. menyajikan Daftar Informasi Publik berdasarkan masukan dari Pejabat Informasi;
  4. melaksanakan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik baik melalui pengumuman maupun permohonan Informasi Publik; dan
  5. menyelenggarakan Meja Informasi.

 

Dalam hal pengumuman Informasi Publik, PPID bertugas:
  1. mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
  2. mengkoordinasikan penyampaian Informasi Publik dalam Bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami.

 

Dalam hal pelayanan permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
  1. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
  2. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; dan
  3. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.
  4. Informasi Publik; dan
  5. menyelenggarakan Meja Informasi.
(Pasal 7 Perkaban No. 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional)

 

Visi & Misi PPID

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

 

Visi

Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik yang sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan akuntabel dalam pemenuhan hak atas informasi bagi publik

 

Misi

  1. Mewujudkan pelayanan informasi publik yang sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, efektif dan efisien serta akuntabel;
  2. Meningkatkan pelayanan informasi untuk menghasilkan layanan yang berkualitas;
  3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;
  4. Menguatkan koordinasi antar penyedia informasi lintas sektoral.

 

Maklumat Layanan PPID

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

 

Memberikan Pelayanan Informasi Publik yang berkaitan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Santun, Responsif, sesuai dengan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.