Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

 

Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP. dengan panggilan akrab Budi, lahir di Bandar Pulau, Sumatera Utara tanggal 15 Oktober 1965. Beliau menikah dengan Ir. Roslina Ratnawati, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Joshua Situmorang, Jeremy Situmorang dan Jovita Situmorang. Mengawali pendidikan tingginya dengan mengambil Teknik Planologi di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang diselesaikannya pada tahun 1989, dilanjutkan dengan Pendidikan Master of Urban and Regional Planning di Graduate School Public and International Affairs - University of Pittsburgh, Amerika Serikat dan meraih gelar MURP pada tahun 1997. Tidak puas dengan pendidikan magisternya beliau melanjutkan pendidikannya di bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan - Institut Pertanian Bogor dan meraih gelar Doktor (PhD) nya pada tahun 2008. 

Selain Pendidikan formal beliau juga telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan dibidang struktural, fungsional dan teknis. Di bidang struktural beliau telah mengikuti Diklat PIM Tk. IV (1999), Diklat SPAMA dan Diklat PIM Tk. II (2000). Dibidang fungsional dan teknis Pendidikan dan pelatihan yang beliau selesaikan adalah Manajemen Sumber Daya Air I, Individual Training Course Urban and Regional Development Planning, Manajemen Sumber Daya Air II, Individual Training Course Urban Null Development Planning, dan Academic Skills Preparation.

Bekerja sebagai Staf Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah (DTKTD), Direktorat Jenderal Cipta Karya (1995-1999) Departemen Pekerjaan Umum adalah awal perjalanan karirnya, dilanjutkan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Seksi Penataan Wilayah timur (1999-2000). Setahun bergelut dengan tugasnya sebagai pengawas, kemudian beliau dipercayakan menjadi Pelaksana Tugas Kepala Sub Direktorat Tata Ruang Nasional (2000-2001), dan Pelaksana Tugas Kepala Sub Direktorat Penyusunan Tata Ruang Nasional (2001-2004) lalu pada tahun 2004 beliau dilantik sebagai Kepala Sub Direktorat Penyusunan Tata Ruang Nasional, dilanjutkan sebagai Kepala Sub Direktorat Kebijakan Penataan Ruang Nasional dan Pulau (2005-2011), dan Kepala Sub Direktorat Wilayah I (2011-2014) yang menjadi jabatan terakhir sebelum beliau dipercayakan dan dilantik sebagai Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional di Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (2014-2015). Beberapa prestasi yang ditoreh beliau secara nasional adalah sebagai berikut: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang beruntun mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) no. 47 tahun 1997, kemudian direvisi menjadi PP 26 tahun 2008, dan terakhir menyiapkan PP no. 13 tahun 2019; tujuh Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan (Pulau Sulawesi, Jawa-Bali, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Papua), Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (Kawasan Perbatasan Negara di Nusa Tenggara Timur, di Papua, di Kalimantan, dan Kawasan Perbatasan Laut di Gorontalo-Sulawesi Utara, di Maluku Utara-Papua Barat, di Maluku), Perpres tentang Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Danau Toba, Kawasan Borobudur, kawasan Gunung Merapi). Selain menyusun rencana tata ruang, Budi juga menjadi Project Director untuk National Urban Development Strategy II (NUDS-II) tahun 2001-2002, serta sebagai kordinator Penyiapan Program Departemen PUPR berbasis wilayah di setiap tahun pada forum Konsultasi Regional (Konreg) Departemen Pekerjaan Umum.

Pada tanggal 24 Februari 2015 beliau berpindah ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan diberikan mandat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Tata Ruang (2015-2016), dan merangkap Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang (2016). Dengan tugas utamanya menyiapkan integrasi tata ruang dan pertanahan sebagai syarat utama program perwujudan rencana tata ruang.

Pada tanggal 19 Mei 2016 sosok yang dikenal sebagai pekerja keras ini mendapat kehormatan dan resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Tata Ruang. Lalu pada tahun 2017 beliau mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (2017) dan sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang terhitung mulai tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan saat ini. Tugas yang diemban adalah meletakkan dasar yang kuat serta melaksanakan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang (penerapan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dan pengendalian pertanahan dan penertiban tanah terlantar.

Beberapa Tanda Jasa atau Penghargaan yang diterima oleh Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP. adalah  SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN (2001), SATYALANCANA WIRA KARYA (2007) dan SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN diberikan oleh Presiden Republik Indonesia (2011).
 

Maklumat Standar Pelayanan