Siaran Pers

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Kejar Target Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN Konsisten Percepat Penyelesaian Konflik Kawasan Non Hutan

21/06/2021 09:25:02 Jakarta – Sebagai upaya percepatan program nasional Reforma Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Rapat Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria tahun 2021 bersama tim Kantor Staf Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rapat yang berlangsung melalui pertemuan daring pada Jumat (18/06/2021) kali ini membahas perkembangan terbaru terkait penanganan 137 kasus/lokasi agraria prioritas tahun 2021 serta pembahasan rencana agenda kerja Tim Bersama periode Juni 2021-Agustus 2021.  

 

PTSL Memberikan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Brebes

21/06/2021 09:21:50 Brebes - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Seperti di Kabupaten Brebes, daerah yang terkenal dengan bawang merah dan telur asin, PTSL sangat bermanfaat karena memudahkan masyarakat untuk memiliki bukti sah kepemilikan tanahnya.  

 

Penataan Aset Wilayah Pesisir dan Kepulauan, Wakil Menteri ATR/Waka BPN: Bukan Sekedar Sertipikat, namun Juga Soal Teritori dan Kedaulatan

19/06/2021 11:34:48 Jakarta - Persoalan pertanahan di lingkup pesisir dan pulau-pulau terluar di perbatasan Indonesia tengah menjadi fokus pemerintah. Reforma Agraria, salah satu program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir tak hanya untuk mengatur kepemilikan dan kebermanfaatan tanah namun juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra dalam live podcast bersama Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir (Aspeksindo), Kamis (17/06/2021).

 

Dorong Tingkatkan Iklim Bisnis Usaha Aceh, Menteri ATR/Kepala BPN Siap Menjadi Mentor

19/06/2021 11:33:00 Jakarta-Sejumlah aktivis, pebisnis dan akademisi Aceh akan membentuk sebuah jaringan kerjasama untuk mendukung pengusaha dan usaha di Aceh. Mereka meminta Sofyan Djalil, Menteri ATR/Kepala BPN untuk menjadi mentor. Pertemuan berlangsung di Kementerian ATR/BPN Kamis malam (17/06/2021).   

 

Pemerintah Gandeng CSO Percepat Penyelesaian Konflik Agraria

19/06/2021 11:03:17 JAKARTA – Dalam rangka mempercepat penyelesaian konflik agraria prioritas di tahun 2021 pemerintah melakukan terobosan (extra mile) dengan menggandeng empat organisasi masyarakat sipil (CSO), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), dan Gema Perhutanan Sosial (GEMA PS). Dalam rapat koordinasi Tim Bersama Reforma Agraria yang dipimpin kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hari ini (18/6), CSO menyampaikan beberapa isu yang menjadi kendala penyelesaian konflik agaria, antara lain indikasi intimidasi dan kriminalisasi di lapangan dan kebutuhan dukungan kepala daerah dalam penyelesaian konflik agraria.  

 

Siaran Pers Lainnya
Melalui PP Nomor 21 Tahun 2021, Pengaturan Penataan Ruang di Daerah Menjadi Lebih Mudah
27/04/2021 10:26:27
Jakarta - Penataan ruang mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuat terobosan percepatan penataan ruang dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Disahkannya peraturan ini merupakan langkah strategis dalam pengaturan penataan ruang baik dalam lingkup nasional maupun di daerah.  
Kementerian ATR/BPN Kenalkan PTSL Ke Pakistan
04/05/2021 09:24:51
Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini aktif melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Dony Erwan, mengatakan bahwa PTSL merupakan inisiatif pemerintah dalam mendaftarkan tanah secara sistematis desa per desa di setiap wilayah Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat, melengkapi data pertanahan nasional serta meminimalisir sengketa dan konflik tanah. "Luas tanah di wilayah Indonesia yang bisa didaftarkan kurang lebih 126 juta bidang dan Pak Presiden meminta agar dilakukan percepatan pendaftaran tanahnya. Untuk itu, kami jalankan program PTSL," ujar Sesditjen SPPR saat mengikuti Presentation of PTSL for South-South Knowledge Sharing with Pakistan Authorities, melalui pertemuan daring, Kamis (29/04/2021).
Menteri ATR/Kepala BPN: Kita Tidak Boleh Kalah dengan Mafia Tanah
10/06/2021 15:05:52
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen kuat memberantas serta mengungkap praktik mafia tanah di Indonesia, salah satunya adalah kasus sengketa PT Salve Veritate yang melibatkan mafia tanah. Tak tinggal diam, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil resmi menindak tegas serta memecat beberapa oknum yang terdiri dari jajaran internal secara tidak hormat atas keterlibatannya pada kasus sengketa PT Salve Veritate. Komitmen serius Sofyan A. Djalil dalam memberantas mafia tanah dibuktikan dengan beberapa strategi yang diterapkan Kementerian ATR/BPN. Seperti yang diutarakan oleh Sofyan A. Djalil pada sesi pertemuan bersama Tim Redaksi Kompas di Menara Kompas, Jakarta pada Rabu (09/06/2021).
Sukseskan Program Strategis Nasional, Kementerian ATR/BPN Kembali Sosialisasikan Bersama Anggota Komisi II DPR RI
08/06/2021 10:31:55
Jakarta - Kementerian ATR/BPN melalui Biro Hubungan Masyarakat kembali menyosialisasikan Program Strategis Kementerian ATR/BPN di daerah. Setelah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Landak, minggu ini giliran 4 (empat) daerah lagi yang mendapat sosialisasi program ini. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, di Jakarta (07/06/2021).
Omnibus Law Indonesia untuk Proses Bisnis dan Dunia yang Lebih Baik
01/12/2020 10:00:30
Banyaknya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah untuk mengatur dunia usaha dinilai membuat Indonesia tidak bisa bergerak cepat. Hal tersebut diakibatkan oleh banyaknya regulasi yang cenderung  bersifat sektoral dan tidak jarang tumpang tindih. "Ketika saya menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas, saya menghitung ada 40.000 lebih regulasi yang mengatur hal ini," ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam webinar yang diadakan Tri Hita Karana Forum Partners Dialogue dengan tema Indonesia Omnibus Law for a Better Business Better World pada Senin (30/11/2020).