Siaran Pers

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Kementerian ATR/BPN Percepat Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria

22/09/2021 10:09:05 Jakarta - Reforma Agraria adalah kebutuhan semua pihak, sehingga dalam upaya mengimplementasikannya, diperlukan kolaborasi bersama antar pemangku kepentingan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selaku salah satu instansi yang menjalankan Reforma Agraria terus melakukan penguatan regulasi dan percepatan penyelesaian konflik agraria.

 

Strategi Kementerian ATR/BPN dalam Menangani Persoalan Pertanahan di Daerah

22/09/2021 09:58:57 Jakarta &ndash Jajaran Pimpinan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Rapat Kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada Selasa (21/09/2021) bertempat di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung DPD RI. Adapun bahasan utama pada pertemuan kali ini adalah terkait dengan permasalahan tata ruang dan agraria di daerah. 

 

Refleksi Kunjungan Kerja Wamen ATR/Waka BPN, Dorong Pembangunan Wilayah NTT Melalui Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan

22/09/2021 09:25:42 Kota Kupang - Mengakhiri  kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menghadiri pertemuan di Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Senin (20/09/2021). Kegiatan ini sekaligus merefleksi kunjungan kerjanya selama 8 hari di Provinsi NTT yang turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo beserta jajaran dan beberapa Kepala Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi NTT. 

 

Perkuat Manajemen dan Tingkatkan Program Prioritas Menjadi Fokus Kementerian ATR/BPN Tahun 2022

21/09/2021 16:08:56 Jakarta &ndash Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI pada Senin (20/09/2021) bertempat di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI. Adapun bahasan utama pada pertemuan kali ini adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 serta penetapan terkait pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2022 menjadi pagu alokasi anggaran atau pagu definitif. 

 

Buktikan Negara Hadir di Wilayah Perbatasan, Kementerian ATR/BPN Dorong Legalisasi Aset di Pulau Terluar NKRI

20/09/2021 11:09:31 Sumba Timur - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sangat memperhatikan pembangunan di pulau-pulau terluar yang menjadi wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan negara lain. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra saat melakukan kunjungan kerja ke Pulau Mengkudu dan Pulau Salura di perbatasan Australia yang terletak di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (18/09/2021). 

 

Siaran Pers Lainnya
Tanah untuk Kesejahteraan Masyarakat
30/08/2020 09:54:43
Gunung Mas - Herdiansyah (47) warga Desa Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sangat beruntung mempunyai orang tua yang menggeluti usaha yang sama dengannya. Apalagi setelah ia mendapatkan sertipikat, usaha budi daya ikan konsumsinya semakin berkembang.

 
Jangan Salah Sangka Terkait UUCK
27/11/2020 14:55:52
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) masih terus menjadi bahan perdebatan. Banyak masyarakat yang tidak paham sehingga salah sangka terkait undang-undang ini. Untuk itu, pemerintah hadir guna meluruskan misinformasi mengenal muatan di dalam UUCK. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa banyak pre-assumption terkait UUCK. "Padahal undang-undang ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia," kata Sofyan A. Djalil dalam acara "Ngobrol Tempo" melalui _video conference,_ Kamis (26/11/2020).

 
Kolaborasi Pemerintah Guna Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan yang Legal dan Legitimate
29/07/2021 12:38:58
Jakarta &ndash Kolaborasi pemerintah terus dilakukan guna percepatan pengukuhan kawasan hutan dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko mengungkapkan bahwa terdapat dua program utama yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, yakni percepatan penyelesaian konflik agraria untuk kepentingan masyarakat dan Online Single Submission (OSS) untuk permudah perizinan dan investasi.
Implementasi Inpres 9/2020 Wamen ATR/Waka BPN Lakukan Sinergi dengan Pemerintah Papua
22/10/2020 23:36:52
  Jayapura - Dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua, maka diperlukan langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, dan fokus. Langkah tersebut juga harus didukung oleh sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Beri Motivasi Siswa SMAN 68 Jakarta, Surya Tjandra Sebut Pentingnya Integritas dalam Kepemimpinan
31/07/2021 11:25:56
Jakarta &ndash Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra berbagi pengalaman kepada siswa SMAN 68 Jakarta terkait kepedulian sosial. Untuk meningkatkan kesadaran terhadap masalah sosial, harus dimulai dari diri sendiri. Menurutnya, sangat penting memiliki sikap mawas diri, yakni melihat diri sendiri secara jujur.