Prosedur Permohonan Informasi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

 

Persyaratan Permohonan Informasi


Untuk mengajukan permohonan Informasi Publik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi publik kepada PPID
  2. Pemohon mengajukan secara tertulis, melalui surat elektronik, atau melalui sistem layanan informasi resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
  3. Pemohon wajib menyertakan:
    1. bukti identitas diri sebagai Warga Negara Indonesia yang sah;
    2. bukti pengesahan organisasi berbadan hukum dari lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal pemohon adalah Badan Hukum Indonesia;
    3. Surat kuasa dibubuhi materai,dari pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili orang perseorangan, kelompok orang,atau badan hukum.
    4. Mencantumkan alasan atau tujuan permohonan informasi publik secara jelas.
  4. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik;

 

Bagan Prosedur Permohonan Informasi


 

Formulir Permohonan Informasi


Silahkan unduh Unduh Disini

 

Prosedur Pengajuan Keberatan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

 

Persyaratan Pengajuan Keberatan


  1. Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagai berikut :
    1. penolakan atas permohonan informasi publik;
    2. tidak disediakannya informasi berkala;
    3. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
    4. permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
    5. tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
    6. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
    7. penyampaian informasi publik yang melebihi waktu.
  2. Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan beserta alasan sebagaimana dimaksud.
  3. Pemohon Keberatan harus menyertakan dokumen Surat tanggapan/jawaban permohonan informasi dari PPID
  4. Pengajuan keberatan dapat di sampaikan secara tertulis, melalui surat elektronik, atau melalui sistem layanan informasi resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;

 

Bagan Prosedur Pengajuan Keberatan


 

Formulir Pernyataan Keberatan Atas Informasi Publik


Silahkan unduh Unduh Disini

 

Prosedur Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

 

 

  1. Pengajuan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi diajukan Pemohon Informasi publik selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas surat keberatan pemohon informasi publik kepada atasan PPID badan publik atau berakhirnya masa 30 hari kerja bagi atasan PPID badan publik untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas surat keberatan dari pemohon informasi publik.
  2. Pengajuan sengketa informasi publik dapat diajukan dengan mendatangi langsung komisi informasi atau mengajukan permohonan sengketa informasi publik secara online kepada komisi informasi;
  3. Pemohon sengketa informasi publik melengkapi berkas permohonan pengajuan sengketa informasi publik yang disediakan oleh komisi informasi dan melengkapi berkas antara lain: bukti surat permohonan informasi dan tanda terimanya; bukti jawaban permohonan informasi beserta tanda terimanya; bukti pengajuan keberatan dan tanda terimanya; bukti jawaban keberatan beserta tanda terimanya; bukti identitas yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-udangan.

 

Biaya & Waktu Pelayanan PPID

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional