Sofyan A. Djalil: Kami Akan Akui MASKI Satu-Satunya Organisasi KJSKB Jika Mampu Menghukum Anggotanya yang Tidak Profesional
16/10/2018

Sofyan A. Djalil: Kami Akan Akui MASKI Satu-Satunya Organisasi KJSKB Jika Mampu Menghukum Anggotanya yang Tidak Profesional

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Infrastruktur Keagrariaan Adi Darmawan beserta pejabat terkait menerima audiensi pengurus organisasi Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (MASKI) di Ruang Rapat Menteri Lantai 2 Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (15/10).

 
Program Kementerian/Lembaga Belum Mengacu Rencana Tata Ruang
16/10/2018

Program Kementerian/Lembaga Belum Mengacu Rencana Tata Ruang

Program dan kegiatan Kementerian/Lembaga sektoral seringkali perencanaannya dilakukan tanpa mengacu pada Rencana Tata Ruang. Hal tersebut menyebabkan pembangunan di Indonesia tidak efisien, misalnya kasus pembangunan pelabuhan yang tidak didukung dengan pembangunan jalan penghubung.

 
Meriahkan HANTARU Tahun 2018, Kementerian ATR/BPN Gelar Donor Darah
15/10/2018

Meriahkan HANTARU Tahun 2018, Kementerian ATR/BPN Gelar Donor Darah

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan kegiatan Donor Darah dalam rangka memperingati ulang tahun Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) Tahun 2018 di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (15/10). Donor Darah ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan bakti sosial (Baksos) HANTARU Tahun 2018 dengan tujuan berbagi untuk sesama.


 
Tata Ruang Harus Jadi Acuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Palu dan Sekitarnya
14/10/2018

Tata Ruang Harus Jadi Acuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Palu dan Sekitarnya

Masyarakat perlu mengetahui kondisi daerah tempat tinggal mereka secara tepat. Untuk itu, diperlukan satu badan yang memiliki otoritas dalam menyerbarluaskan informasi tentang hal ini.

 
Penegakan Hukum Bidang Penatan Ruang di Kota Tangerang
12/10/2018

Penegakan Hukum Bidang Penatan Ruang di Kota Tangerang

Terselesaikannya hampir seluruh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia menandakan dimulainya era pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang yang taat hukum. Hukum harus ditegakan dan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus diberikan sanksi, jadi sudah bukan saatnya lagi bermain-main dengan pemanfaatan ruang.

 
Wujudkan Sasaran Global dengan Penyeragaman Data dan Pendaftaran Tanah
11/10/2018

Wujudkan Sasaran Global dengan Penyeragaman Data dan Pendaftaran Tanah

Nusa Dua – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil menghadiri Forum Tri Hita Karana bertajuk “Transforming Food and Land Use To Meet The Global Goods” yang berlangsung di Hotel Sofitel, Bali (11/10). 

 
Tim Penanggulangan Pasca Bencana Palu-Donggala Kementerian ATR/BPN Bergerak Cepat
10/10/2018

Tim Penanggulangan Pasca Bencana Palu-Donggala Kementerian ATR/BPN Bergerak Cepat

Palu - Penentuan alternatif lokasi adalah hal yang paling dinanti semua pihak yang terlibat dalam upaya rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana di Palu. Pada lokasi terpilih nantinya akan dilakukan pembangunan hunian dan infrastruktur pendukung yang melibatkan semua pihak. Untuk memastikan lokasi yang terpilih aman dari ancaman sesar aktif dan likuifaksi, tim penanggulangan pasca bencana Palu-Donggala yang diketuai Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Abdul Kamarzuki terjun langsung di lokasi terdampak pada Selasa (9/10). Koordinasi di lapangan dilakukan bersama dengan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kepala Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), jajaran aparat pemerintah daerah serta Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah.

 
Rencana Tata Ruang Perkuat Mitigasi Bencana di Indonesia
10/10/2018

Rencana Tata Ruang Perkuat Mitigasi Bencana di Indonesia

Berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB), sampai dengan pertengahan Oktober 2018 setidaknya telah terjadi 1,230 frekuensi kejadian bencana. Tingginya frekuensi ini disebabkan kondisi geografis Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah terbentuknya deretan gunung api aktif (127 gunung api) di Indonesia. Selain itu, seluruh wilayah Indonesia dinilai memiliki kerawanan gempa bumi dan hanya Pulau Kalimantan yang relatif memiliki bahaya rendah terhadap gempa bumi. Data terakhir yang dilansir oleh Kementerian Pekerjaan Umum terkait Peta Gempa Nasional yang dirilis tahun 2017, setidaknya terdapat 295 zona bahaya patahan aktif. Selain zona patahan aktif juga terdapat zona subduksi yang melintas sepanjang Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa Bali dan Nusa Tenggara serta di Utara Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua. 

 
Peluang Pangan dan Pertanahan di Indonesia Lewat Forum Tri Hita Karana
10/10/2018

Peluang Pangan dan Pertanahan di Indonesia Lewat Forum Tri Hita Karana

Bali - Pangan dan pertanahan di Indonesia saat ini merupakan tantangan berkelanjutan. Dari total 191 juta hektar di Indonesia, hanya sekitar 34% atau 64 juta hektar yang berada di luar kawasan perhutanan yang dapat dioptimalisasi sebagai tanah pertanian, pemukiman dan penggunaan budidaya lainnya. Demikian yang menjadi pokok topik yang disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil sebagai pembicara di Tri Hita Karana Forum, Rabu 10 Oktober 2018.

 
Universitas Esa Unggul Berkomitmen Bantu Percepatan Pendaftaran Tanah
8/10/2018

Universitas Esa Unggul Berkomitmen Bantu Percepatan Pendaftaran Tanah

Jakarta – Orasi Ilmiah “Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia” diharapkan dapat memberikan pemahaman baru untuk wisudawan/wati tentang Pendaftaran Tanah berkaitan dengan Pembangunan Nasional Indonesia saat ini dan memotivasi para sarjana baru untuk melakukan terobosan, inovasi, pembaharuan untuk percepatan pendaftaran tanah agar bangsa Indonesia dapat mencapai welfare state seperti yang sudah dilakukan oleh Negara maju.

 
RSS
12345678910 Last